Tipis Harapan Menang, Dana Gugat Tapal Batas Lebong Rawan Seleweng

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 21 Feb 2024 - 22:42

MERAGUKAN : Sepertinya kecil kemungkinan Pemkab Lebong memenangkan sidang atas gugatan tapal batas Lebong-Bengkulu Utara. Foto: Muharista Delda/RB--

Soalnya materi yang digugat ke MK bukan lagi sebatas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Namun yang digugat adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam undang-undang itu tidak tercantum wilayah eks Kecamatan Padang Bano masuk Bengkulu Utara. Sementara saat pembentukan Kabupaten Lebong, wilayah eks Kecamatan Padang Bano memang dicantumkan masuk wilayah register Kabupaten Lebong.

‘’Justru itu Pemkab Lebong menunjuk kuasa hukum berkaliber nasional. Mengingat materi yang digugat bukanlah regulasi yang ringan.

Kami harap dengan ditunjuknya Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua tim kuasa hukum semakin memudahkan langkah Pemkab Lebong dalam menuntut hak atas wilayah registrasi,'' ungkap Mindri.

Dikeluarkannya (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu tidak hanya membuat Lebong terancam kehilangan eks Kecamatan Padang Bano saja.

Namun diklaim Pemkab Lebong akan ikut menghilangkan 18 desa yang tersebar di 6 kecamatan.

tipis harapan menang, dana gugat tapal batas lebong rawan seleweng                            tubei, koranrb.id- polemik tapal batas antara kabupaten lebong dengan kabupaten bengkulu utara yang saat ini masih bergulir di mahkamah konstitusi (mk), tampaknya tidak akan menguntungkan bagi kabupaten lebong. 
bahkan tipis harapan bagi pemerintah kabupaten (pemkab) lebong memenangkan sidang atas gugatan tapal batas yang dilayangkannya sendiri ke mk.
apalagi sampai saat ini tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan pemkab lebong selain menunggu kapan jadwal putusan sengketa tapal batas lebong-bengkulu utara akan dibacakan.
baca juga:bupati seluma akan tindaklanjuti dugaan perselingkuhan oknum kades 
sementara mk sendiri belum menetapkan kapan jadwal putusannya sehingga  semakin membuat perkara gugatan tapal batas menggantung. 
terlepas persoalan putusan mk nanti akan memenangkan atau justru menolak seluruh gugatan, pemkab lebong juga berpotensi dihadapkan pada permasalahan baru yang masih berkaitan dengan persoalan gugatan tapal batas lebong-bengkulu utara. 
persoalan penganggaran kegiatan gugatan tapal batas yang nilainya menembus rp5 miliar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (apbdp) kabupaten lebong tahun 2022. 
‘’masyarakat perlu mengetahui dikemanakan saja anggaran yang katanya untuk mendanai seluruh kegiatan dalam rangka gugatan tapal batas lebong-bengkulu utara ke mk itu,’’ ujar tokoh masyarakat lebong, anwar thalib.
baca juga:140 personel polisi masih disiagakan di kecamatan, psu dijaga 20 polisi
baca juga:21 pejabat siap bertarung, ini 9 kursi eselon ii jadi rebutan 
apalagi dalam prakteknya, terkesan pemkab lebong mendelegasikan urusan gugatan ke pihak luar yang dalam hal ini diserahkan kepada lembaga swadaya masyarakat (lsm) yang menamakan diri gerakan bela tanah adat (garbeta).
artinya, ada anggaran yang digelontorkan pemkab lebong kepada pihak lain dalam menjalankan proses gugatan tapal batas di mk sehingga perlu adanya kejelasan laporan pertanggung jawaban penggunaannya dari pihak-pihak yang menerima. 
terkait masalah pendanaan gugatan tapal batas lebong-bengkulu utara itu, sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengklaim sudah sesuai aturan. 
dana senilai rp5 miliar itu diperuntukan mengakomodir keseluruhan agenda gugatan ke mk hingga mendapatkan keputusan inkrah. 
‘’mulai dari kebutuhan atk (alat tulis kantor) untuk kelengkapan dokumen, perjalanan dinas pejabat untuk proses sidang hingga jasa lawyer (penasihat hukum, red) yang bertarung di persidangan,’’ kata mustarani.
walaupun diplot melalui apbdp 2022, seluruh anggaran yang sampai saat ini penggunaannya masih berproses itu dipastikan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. 
soalnya tidak ada batasan waktu kapan selesainya sidang gugatan tapal batas lebong-bengkulu utara itu.
‘’gugatan tapal batas masuk kegiatan khusus yang finalnya adalah dikeluarkannya keputusan hukum yang inkrah dari hasil persidangan di mk,’’ terang mustarani.
ditanya soal peran lsm dan organisasi masyarakat yang menamakan diri garbeta, mustarani akui hanya sebatas pendamping. 
baca juga:biaya operasional haji disalurkan ke kemenag, catat hari terakhir pelunasan bipih
baca juga:koneksi listrik sutt sumbagteng tak hapus pemadaman bergilir di mukomuko
dari garbeta cikal bakal tuntutan revisi peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 20 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten bengkulu utara dengan kabupaten lebong provinsi bengkulu, terlahir. 
akhirnya gugatan berlanjut ke pencabutan undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan kabupaten bengkulu utara. 
dari garbeta, pemkab lebong menerima aspirasi masyarakat eks kecamatan padang bano yang menginginkan kembali bergabung ke pangkuan kabupaten lebong.
terpisah, kepala bagian (kabag) hukum sekretariat kabupaten (setkab) lebong, mindri yaserhan, sh, mh, pihaknya sudah menyampaikan dan mengikuti tahapan sidang.
agendanya sekarang tinggal menunggu jadwal putusan dari mk atas gugatan yang dilayangkan. 
namun terlepas kapan jadwal putusan digelar, mindri optimis gugatan tapal batas lebong-bengkulu utara yang disampaikan pemkab lebong akan dimenangkan oleh mk. 
soalnya, dalam persidangan, seluruh materi gugatan sudah disampaikan dengan sangat terperinci. 
‘’peluang yang sangat besar bagi pemkab lebong memenangkan gugatan tapal batas lebong-bengkulu utara itu tidak lepas dari pokok materi yang dipermasalahkan,’’ tandas mindri.
soalnya materi yang digugat ke mk bukan lagi sebatas peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 20 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten bengkulu utara dengan kabupaten lebong provinsi bengkulu.
baca juga:4 srikandi wakili bengkulu di senayan, ketua kpu provinsi bengkulu beri penjelasan 
namun yang digugat adalah undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan kabupaten bengkulu utara. 
dalam undang-undang itu tidak tercantum wilayah eks kecamatan padang bano masuk bengkulu utara. sementara saat pembentukan kabupaten lebong, wilayah eks kecamatan padang bano memang dicantumkan masuk wilayah register kabupaten lebong. 
‘’justru itu pemkab lebong menunjuk kuasa hukum berkaliber nasional. mengingat materi yang digugat bukanlah regulasi yang ringan.
kami harap dengan ditunjuknya prof. yusril ihza mahendra sebagai ketua tim kuasa hukum semakin memudahkan langkah pemkab lebong dalam menuntut hak atas wilayah registrasi,'' ungkap mindri.
dikeluarkannya (permendagri) nomor 20 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten bengkulu utara dengan kabupaten lebong provinsi bengkulu tidak hanya membuat lebong terancam kehilangan eks kecamatan padang bano saja.
baca juga:biaya operasional haji disalurkan ke kemenag, catat hari terakhir pelunasan bipih
namun diklaim pemkab lebong akan ikut menghilangkan 18 desa yang tersebar di 6 kecamatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 22 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan