Enam Kepala Puskesmas di Kaur jadi Saksi Perkara Korupsi Dana BOK, Kompak Mengakui Ini

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 22 Feb 2024 - 23:23

AKUI: Para saksi yang hadir dalam sidang perkara korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kaur anggaran 2022, mengakui adanya pemotongan 2 persen. FIKI/RB.--

BENGKULU, KORANRB.ID – Para saksi yang hadir dalam sidang perkara korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kaur anggaran 2022, mengakui adanya pemotongan 2 persen.

Pemotongan 2 persen ini, sebagian besar dari anggaran makan minum yang ada di masing-masing Puskesmas di Kabupaten Kaur yang bersumber dari dana BOK Kaur anggaran 2022.

Hal ini terungkap dari pengakuan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntutu Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Kamis, 22 Februari 2024, diketui Mejelis Hakim Fauzi Isra, S, MH.

Fakta persidangan itu tentu saja membuka pintu keterlibatan para saksi dalam perkara ini.

Notabennya, saksi yang dihadirkan dari Kepala Puskesmas (Kapus) dan Bendahara Puskesmas di Kabupaten Kaur.

Untuk itu, Penasehat Hukum terdakwa Darmawansya, Ricke James Yunsen dan Indah Fuji Astuti, Sopian Siregar, SH., MKn meinta

Agar JPU Kejari Kaur tidak tebang pilih atas penegakan hukum yang saat ini sedang berlangsung.

“Jadi terkait pihak-pihak lain yang segera atau yang sudah bertanggung jawab. Mudah-mudahan nanti, Jaksa Kejari Kaur mengambil sikap dalam hal ini,” ujar Sopian.

Menurut Sopian, sampai dengan sidang yang digelar Kamis (22/2), keterlibat dua Kepala Puskesmas yang saat ini sudah menjadi terdakwa, sama dengan Kepala Puskesmas yang saat ini masih bebas berkeliaran.

enam kepala puskesmas di kaur jadi saksi perkara korupsi dana bok, kompak mengakui ini                            bengkulu, koranrb.id – para saksi yang hadir dalam sidang perkara korupsi dana bantuan operasional kesehatan (bok) kaur anggaran 2022, mengakui adanya pemotongan 2 persen.
pemotongan 2 persen ini, sebagian besar dari anggaran makan minum yang ada di masing-masing puskesmas di kabupaten kaur yang bersumber dari dana bok kaur anggaran 2022.  
hal ini terungkap dari pengakuan saksi yang dihadirkan jaksa penuntutu umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur.
pada persidangan di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, kamis, 22 februari 2024, diketui mejelis hakim fauzi isra, s, mh. 
baca juga:dua terdakwa perkara korupsi pengadaan jas pmd kaur belum didakwa, ini penyebabnya
baca juga:seret aktor utama perkara asrama haji, terdakwa panca: bos kita perlu dipanggil juga 
fakta persidangan itu tentu saja membuka pintu keterlibatan para saksi dalam perkara ini.
notabennya, saksi yang dihadirkan dari kepala puskesmas (kapus) dan bendahara puskesmas di kabupaten kaur.
untuk itu, penasehat hukum terdakwa darmawansya,  ricke james yunsen dan indah fuji astuti, sopian siregar, sh., mkn meinta
agar jpu kejari kaur tidak tebang pilih atas penegakan hukum yang saat ini sedang berlangsung. 
“jadi terkait pihak-pihak lain yang segera atau yang sudah bertanggung jawab. mudah-mudahan nanti, jaksa kejari kaur mengambil sikap dalam hal ini,” ujar sopian. 
baca juga:eksekusi vonis 5 tahun tingkat kasasi, sa belum hadir, kejari jadwalkan panggilan kedua
baca juga:menanti hasil penghitungan kn, tsk dugaan korupsi proyek jembatan air taba terunjam menyusul
menurut sopian, sampai dengan sidang yang digelar kamis (22/2), keterlibat dua kepala puskesmas yang saat ini sudah menjadi terdakwa, sama dengan kepala puskesmas yang saat ini masih bebas berkeliaran. 
“karena perannya sama dengan kapus-kapus yang lain yang saat ini masih di luar.
sampai sekarang terdakwa dalam perkara ini ada empat orang. tiganya klien saya,” kata sopian. 
berkaitan dengan perintah untuk melakukan pemotongan itu juga masih kontra. pasalnya, keterangan saksi di persidangan kemarin tidak satu satu suara. 
“ada yang bilang di ruangan sekretaris dinas ada yang bilang di ruang kepala dinas (perintah pemotongan 2 persen, red).
bahkan, ada yang bilang sekdis yang memerintahkan, ada juga yang bilang kadis yang memerintahkan,” tuturnya.
baca juga:ayah korban tidak puas dengan tuntutan 5 tahun perkara penipuan calon bintara, minta uang kembali 
baca juga:vonis 5 tahun aipda sa, ayah korban: mana mungkin saya puas  
sementara itu, jpu kejari kaur, bobby muhamad ali akbar, s., mh mengatakan, keterangan para saksi yang dihadirkan ke kuka persidangan kemarin menguatkan dakwaan.
“dari keterangan saksi yang kami hadirkan hari ini, tentunya menguatkan dakwaan kami, terutama terkait pemotongan 2 persen memang ada arahan dari sekdis dan kadis,” tuturnya. 
diterangkan bobi, potongan 2 persen itu, diambil para kepala puskesmas dari anggaran makan minum, anggaran pembuatan sepanduk dan anggaran pengadaan atk. 
“anggaran itu (makan minum, pengadan sepanduk dan pengadaan atk, red) paling mudah untuk dilakukan pemalsuan spj,” ujarnya. 
sedangkan, untuk keterlibatan kepala puskesmas lain. pihak kejari kaur akan mendalami terlebih dahulu, sembari menunggu terungkapnya fakta-fakta baru di persidangan. 
“untuk keterlibatan kapus-kapus yang lain, kami akan melihat berdasarkan fakta persidangan berikutnya,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 23 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan