Pemilu 2024, 183 ASN Terbukti Langgar Netralitas

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Jumat , 23 Feb 2024 - 20:49

KASN: Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sri Hadiati Wara Kustriani bersama rekan saat ditemui di Kantor Gubernur Bengkulu.--BELA/RB

Pasca Pemilu serentak 14 Februari 2024, KASN masih menyoroti soal netralitas ASN.

Sejauh ini, KASN masih menerima laporan atas dugaan ASN tidak netral dalam Pemilu.

Baik itu Pemilihan calon presiden maupun wakil presiden, maupun pemilihan calon legislatif (caleg).

Semua laporan yang masuk nantinya akan diverifikasi. Baik dengan upaya klarifikasi hingga investigasi di lapangan.

"Laporan yang masuk tidak semata-mata langsung dihukum.

Tapi ada proses klarifikasi dan investigasi," terang Sri , saat berada Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis 22 Februari 2024.

Dijelaskannya, proses klarifikasi menjadi penting dalam upaya tindak lanjut laporan ke KASN.

Semua yang dilaporkan, akan dimintai keterangan oleh Tim KASN.

Termasuk mempaparkan bukti-bukti, dugaan pelanggaran netralitas KASN.

"Nanti akan dibuktikan, apakah betul ASN melanggar atau tidak.

Kalau sudah masuk, jelas kita proses," tuturnya.

Sejauh ini, menurut Sri ASN dari Bengkulu yang dilaporkan ke KASN juga masih sedikit.

pemilu 2024, 183 asn terbukti langgar netralitas                            bengkulu, koranrb.id - laporan netralitas aparatur sipil negara (asn), pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 menurun dibanding pemilu tahun 2020 lalu. 
termasuk juga laporan nertralitas asn yang ada di bengkulu. 
hal tersebut diungkap komisioner komisi aparatur sipil negara (kasn) sri hadiati wara kustriani saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di kantor gubernur bengkulu, jumat 23 januari 2024.
berdasarkan laporan yang diterima kasn itu, sri menuturkan, ada sebanyak 403 laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran netralitas asn dalam pemilu 2024. 
baca juga:tahap 1, 1.727 cjh bengkulu lunasi bipih 
"dari jumlah tersebut, 183 asn diantaranya terbukti melanggar netralitas.
kemudian dari 183 asn  itu, sebanyak 97 asn atau 53 persen di antaranya sudah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk)," terang sri.
netralitas asn yang dilakukan itu, ada beberapa kasus.
seperti  menggunakan sumber daya birokrasi, merekayasa regulasi, mobilisasi sumber daya manusia, alokasi anggaran, bantuan program, hingga menggunakan fasilitas sarana/prasarana untuk menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon.
baca juga:akhir sebuah awal ; memoar 75 hari si kerudung putih oleh : zelig ilham hamka
pada pilkada serentak 2020 yang diikuti oleh 270 daerah, tercatat 2.034 asn yang dilaporkan dan 1.597 asn 78,5 persen diantaranya terbukti melanggar netralitas.  
"memang laporan netralitas itu jauh turun, dibanding tahun 2020 lalu.
kalau tahun 2020 itu, ada ribuan, tapi tahun ini hanya ratusan laporan.
termasuk yang ada di bengkulu, saat ini masih minim sekali," ujarnya.
baca juga:resmi diumumkan iesf, ini 5 game esports yang akan bertanding di wec 2024 riyadh arab saudi
pasca pemilu serentak 14 februari 2024, kasn masih menyoroti soal netralitas asn. 
sejauh ini, kasn masih menerima laporan atas dugaan asn tidak netral dalam pemilu.
baik itu pemilihan calon presiden maupun wakil presiden, maupun pemilihan calon legislatif (caleg).
semua laporan yang masuk nantinya akan diverifikasi. baik dengan upaya klarifikasi hingga investigasi di lapangan.
baca juga:jelang ramadan 2024, simak niat dan doa buka puasa, niat salat tarawih dan witir
"laporan yang masuk tidak semata-mata langsung dihukum.
tapi ada proses klarifikasi dan investigasi," terang sri , saat berada kantor gubernur bengkulu, kamis 22 februari 2024.
dijelaskannya, proses klarifikasi menjadi penting dalam upaya tindak lanjut laporan ke kasn.
semua yang dilaporkan, akan dimintai keterangan oleh tim kasn.
baca juga:breaking news: truk hantam 3 unit rumah di jalan lintas kepahiang- curup, begini penampakannya
termasuk mempaparkan bukti-bukti, dugaan pelanggaran netralitas kasn.
"nanti akan dibuktikan, apakah betul asn melanggar atau tidak.
kalau sudah masuk, jelas kita proses," tuturnya.
sejauh ini, menurut sri asn dari bengkulu yang dilaporkan ke kasn juga masih sedikit.
baca juga:8 amalan menjelang bulan ramadhan 2024 yang perlu dipersiapkan, salah satunya membayar utang puasa
hanya ada beberapa asn yang dilaporkan. 
termasuk salah satu pejabat kepala daerah di provinsi bengkulu yang dilaporkan ke kasn. 
menurutnya, pejabat tersebut telah diberikan rekomendasi dari bawaslu untuk diteruskan ke kasn.
sementara kasn saat ini sudah memanggil pejabat yang bersangkutan.
baca juga:dua hari hilang, warga kaur diduga hanyut, bpbd mulai lakukan pencarian 
"kalau itu sudah kita panggil, sudah ada klarifikasi. sekarang masih dalam proses pendalaman.
kalau hukuman itu paling tinggi pemberhentian tidak dengan hormat (ptdh)," ungkap sri.
minimnya laporan dugaan netralitas asn ke kasn itu, menurut sri ada dua faktor. 
seperti netralitas memang minim, karena pada tahun 2020 banyak yang ditegur dan diberikan sanksi tegas, bahkan diberikan sanksi ptdh. 
baca juga:4 tanaman hias ini ternyata bisa mengusir nyamuk, silakan buktikan!
termasuk gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak.
"namun jangan-jangan laporan minim itu, ada yang tidak dilaporkan.
karena orang melihatnya, tapi berfikir sudahlah.
sehingga tidak ada laporan masuk," ungkapnya.
baca juga:berikut cara menjalankan ibadah puasa ramadan bagi penderita mag
di sisi lain, menurut sri asn itu wajib netral dalam pemilu.
netralitas asn itu sudah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn.
termasuk adanya komitmen bersama oleh kementerian panrb, kemendagri, bkn, kasn, dan bawaslu, dalam membuat regulasi surat keputusan bersama (skb).
"mudah-mudahan asn kita semakin sadar," tandas sri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 24 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan