Tak Ada Kasus Korupsi Semester Pertama Syarat Kenaikan Dana Desa, Bengkulu Utara Punya 11 Desa Mandiri

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 25 Feb 2024 - 22:08

DANA DESA: Salah satu syarat peningkatan dana desa yang dilihat Kementerian Keuangan adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. FOTO: Kepala PMD Margono, M.Pd/RB.--

Untuk menjadi desa mandiri desa-desa harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah dilaksanakan oleh desa.

Dengan melaksanakan program yang diwajibkan oleh Kementerian Keuangan tersebut, maka desa akan lebih cepat meningkat statusnya menjadi desa mandiri.

“Dengan menjadi desa mandiri, desa bukan hanya akan mendapatkan peningkatan dana desa, namun juga sistem pencairan dana desa yang hanya dua kali,” terangnya.

Ia juga berharap desa-desa mengembangkan kembali dana desa terus mengembangkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

Apalagi saat ini Pemkab Bengkulu Utara tengah mendorong desa-desa memiliki BUMDes bersama yang merupakan gabungan dari BUMDes dan sisa aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

“Melalui BUMDes, desa-desa diharapkan memiliki usaha untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang bisa menopang pembangunan di desa. Sehingga kedepannya pembangunan tidak hanya mengandalkan dana desa,” pungkas Margono.

Sekadar mengetahui, saat ini desa-desa di Bengkulu Utara sudah mulai menunggu proses pencairan dana desa.

Keterlambatan pencarian ini lantaran tahapan APBD Bengkulu Utara yang baru tuntas pekan lalu dan mendapatkan nomor register dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Saat ini desa-desa yang sudah mengajukan pencairan mulai diproses oleh Pemkab Bengkulu Utara.

Sedangkan desa yang belum mengajukan pencairan dana desa diminta segera mengajukan

Sehingga bisa sesegera mungkin menerima dana desa dan alokasi dana desa (ADD) dan melaksanakan program. Termasuk, melakukan pembayaran gaji perangkat desa.

tak ada kasus korupsi semester pertama syarat kenaikan dana desa, bengkulu utara punya 11 desa mandiri                             bengkulu, koranrb.id – setiap tahun pemerintah pusat meningkatkan jumlah kucuran dana desa ke seluruh daerah, termasuk ke bengkulu utara. 
namun kenaikan dana desa ke bengkulu utara terbilang kecil hanya sekitar rp10 miliar setiap tahunnya. 
ternyata salah satu syarat peningkatan dana desa yang dilihat kementerian keuangan adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. 
setiap tahun kementerian keuangan melihat catatan tindak pidana korupsi pada dana desa setiap daerah. 
baca juga:28 desa terganjal, pencairan dana desa 2024 tahap i
baca juga:capaian kinerja dana desa 2024 mencapai rp4,85 miliar, 6 desa status mandiri
tidak adanya kasus dugaan korupsi di semester pertama setiap tahunnya menjadi indikator kenaikan jumlah dana desa tahun berikutnya. 
selain memang ada indikator lain termasuk dengan status desa di bengkulu utara. 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) bengkulu utara, margono, m.pd menerangkan jika saat ini jumlah desa yang bermasalah hukum terus berkurang setiap tahunnya.
“hal ini juga menunjukan tingkat kepatuhan pada pelaksanaan keuangan desa yang sesuai dengan aturan,” terangnya. 
baca juga:dana desa 2024 sudah bisa cair, asal syaratnya lengkap
baca juga:inspektorat bakal audit dana desa tebat sibun, kades minta dipercepat
namun, masih adanya beberapa kasus dugaan korupsi dana desa yang muncul juga pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara mengambil langkah tegas. 
terutama dalam pemberian sanksi pada kepala desa (kades) yang terjerat masalah hukum. 
“selain itu fungsi dan peran apip dalam pengawasan juga terus meningkat sebagai bentuk pencegahan terjadinya kerugian negara dari dana desa,” terangnya.
dinas pemberdayaan masyarakat dan desa juga terus melakukan peningkatan kualitas desa. 
baca juga:belum 2 bulan, sudah rp 42,4 miliar mengalir ke pengusaha kecil 
baca juga:senin kpu pleno, hermedi pdi perjuangan berpeluang ketua dprd 
sehingga saat ini jumlah desa mandiri di bengkulu utara terus meningkat termasuk tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu. 
“tahun ini ada 11 desa mandiri di bengkulu utara dari 7 desa mandiri pada tahun 2023 lalu,” terangnya.
selain desa mandiri, desa yang tahun lalu berstatus desa tertinggal yang jumlahnya 8 desa tahun ini juga berkurang dan hanya menyisakan 4 desa tertinggal. 
ini dengan terlaksananya program pemerintah baik itu program pemerintah daerah maupun program dana desa. 
“desa tertinggal hanya menyisakan 4 desa, salah satunya dengan program pembukaan akses jalan dari pemerintah dan program lainnya termasuk dari desa melalui dana desa,” terangnya. 
bengkulu utara terdiri dari 215 desa dan lima kelurahan. 
dari seluruh desa tersebut, bengkulu utara mendapatkan kucuran rp181 miliar dana desa ditambah lagi lima kelurahan yang ada di bengkulu utara.
“semuanya desa mengalami peningkatan jumlah dana desa dengan besaran bervariasi,” terangnya.
saat ini kementerian keuangan juga menetapkan beberapa program yang harus dilakukan oleh desa. 
diantaranya program pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan di desa. 
“sehingga lebih menuntun desa dalam mendorong status desa menjadi desa mandiri,” terangnya. 
untuk menjadi desa mandiri desa-desa harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah dilaksanakan oleh desa. 
dengan melaksanakan program yang diwajibkan oleh kementerian keuangan tersebut, maka desa akan lebih cepat meningkat statusnya menjadi desa mandiri. 
“dengan menjadi desa mandiri, desa bukan hanya akan mendapatkan peningkatan dana desa, namun juga sistem pencairan dana desa yang hanya dua kali,” terangnya. 
ia juga berharap desa-desa mengembangkan kembali dana desa terus mengembangkan badan usaha milik desa atau bumdes. 
apalagi saat ini pemkab bengkulu utara tengah mendorong desa-desa memiliki bumdes bersama yang merupakan gabungan dari bumdes dan sisa aset program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm).
“melalui bumdes, desa-desa diharapkan memiliki usaha untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang bisa menopang pembangunan di desa. sehingga kedepannya pembangunan tidak hanya mengandalkan dana desa,” pungkas margono. 
sekadar mengetahui, saat ini desa-desa di bengkulu utara sudah mulai menunggu proses pencairan dana desa. 
keterlambatan pencarian ini lantaran tahapan apbd bengkulu utara yang baru tuntas pekan lalu dan mendapatkan nomor register dari pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
saat ini desa-desa yang sudah mengajukan pencairan mulai diproses oleh pemkab bengkulu utara. 
sedangkan desa yang belum mengajukan pencairan dana desa diminta segera mengajukan
sehingga bisa sesegera mungkin menerima dana desa dan alokasi dana desa (add) dan melaksanakan program. termasuk, melakukan pembayaran gaji perangkat desa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 26 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan