Tahun Ini, 34 Kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong Kembali Dapat BKK

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 25 Feb 2024 - 22:57

KELURAHAN: Salah satu kelurahan yang berhasil memaksimalkan BKK di tahun 2023 yakni Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup, Rejang Lebong.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

Tujuannya untuk memastikan bahwa penggunaannya tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita berharap dana bantuan kelurahan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masing-masing kelurahan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai,” beber Bobby.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong, Andi Ferdian, SE menjelaskan tahun 2023 lalu Pemkab Rejang Lebong menggelontorkan anggaran mencapai Rp12,2 miliar untuk program BKK desa.

Setiap desa mendapat anggaran Rp100 juta.

Namun hingga batas waktu usulan pencairan BKK di bulan September 2023, hanya ada 30 desa yang menyampaikan usulan dan melakukan pencairan.

Sementara 92 desa lainnya sama sekali tidak menyampaikan usulan pencairan.

Meski ada juga yang menyampaikan usulan tapi tidak lolos verifikasi lantaran tidak sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

Diakui Andi, dari laporan yang diterima pihaknya, ada beberapa desa yang sudah melakukan pencairan BKK di tahun 2023 lalu.

Namun program yang dilakukannya justru tidak memberikan asas manfaat untuk masyarakat.

Padahal diketahui program BKK ini bertujuan untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah.

Yakni pengentasan kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru di Kabupaten Rejang Lebong.

“Justru selama ini BKK ini hanya dijadikan sebagai bantuan keuangan yang habis pakai. Sementara asas manfaatnya tidak terlihat dalam mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan baru di desa-desa yang ada. Hal inilah yang juga akan jadi fokus evaluasi kita sebelum memastikan di tahun 2024 ini apakah akan kembali mengalokasikan anggaran untuk BKK desa atau tidak,” tambah Andi.

Sementara itu untuk BKK kelurahan yakni Rp200 juta per kelurahan, Andi mengatakan berdasarkan laporan yang diterima pihaknya pada tahun 2023 lalu sebanyak 34 kelurahan di Kabupaten Rejang Lebong sudah melakukan pencairan.

34 kelurahan sudah memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan melalui APBD tersebut.

tahun ini, 34 kelurahan di kabupaten rejang lebong kembali dapat bkk                            koranrb.id - pemerintah kabupaten rejang lebong telah mengalokasikan anggaran sebesar rp6,8 miliar untuk 34 kelurahan.
anggaran tersebut merupakan bagian dari progam bantuan keuangan khusus (bkk).
setiap kelurahan akan mendapatkan kucuran dana sebesar rp200 juta diperuntukkan untuk peningkatan ekonomi masyarkat.
kepala bagian (kabag) pemerintahan sekretariat daerah kabupaten (setdakab) rejang lebong, bobby harepa santana, m.si mengatakan sejak tahun 2022,  dana bantuan untuk kelurahan tersebut telah didistribusikan.
tujuannya meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.
baca juga:rencana kua layani pencatatan nikah semua agama, harus ada ini 
bobby mengatakan, setiap kelurahan akan menerima bantuan sebesar rp100 juta.
dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati rejang lebong.
dana tersebut akan digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm), kelompok masyarakat.
serta memperkuat kelembagaan yang ada di setiap kelurahan.
“alokasi anggaran tambahan sebesar rp100 juta akan dialokasikan untuk kegiatan fisik yang bertujuan mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan,” beber bobby.
ditambahkan bobby, proses pencairan bantuan untuk 34 kelurahan tersebut diajukan melalui badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda) kabupaten rejang lebong.
penggunaan anggaran bantuan kelurahan ini telah disosialisasikan bersama badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) kepada 34 kelurahan.
baca juga:mulai 1 maret bpjs kesehatan sebagai syarat skck, uji coba di 6 polda 
tujuannya  untuk memastikan bahwa penggunaannya tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“kita berharap dana bantuan kelurahan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masing-masing kelurahan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm), serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai,” beber bobby.
sebelumnya, kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) kabupaten rejang lebong, andi ferdian, se menjelaskan tahun 2023 lalu pemkab rejang lebong menggelontorkan anggaran mencapai rp12,2 miliar untuk program bkk desa.
setiap desa mendapat anggaran rp100 juta.
namun hingga batas waktu usulan pencairan bkk di bulan september 2023, hanya ada 30 desa yang menyampaikan usulan dan melakukan pencairan.
sementara 92 desa lainnya sama sekali tidak menyampaikan usulan pencairan.
meski ada juga yang menyampaikan usulan tapi tidak lolos verifikasi lantaran tidak sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.
baca juga:3 asn direkomendasikan ke kasn, ini perkembangan kasus oknum dosen 
diakui andi, dari laporan yang diterima pihaknya, ada beberapa desa yang sudah melakukan pencairan bkk di tahun 2023 lalu.
namun program yang dilakukannya justru tidak memberikan asas manfaat untuk masyarakat.
padahal diketahui program bkk ini bertujuan untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah.
yakni pengentasan kemiskinan dan membuka lapangan kerja baru di kabupaten rejang lebong.
“justru selama ini bkk ini hanya dijadikan sebagai bantuan keuangan yang habis pakai. sementara asas manfaatnya tidak terlihat dalam mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan baru di desa-desa yang ada. hal inilah yang juga akan jadi fokus evaluasi kita sebelum memastikan di tahun 2024 ini apakah akan kembali mengalokasikan anggaran untuk bkk desa atau tidak,” tambah andi.
sementara itu untuk bkk kelurahan yakni rp200 juta per kelurahan, andi mengatakan berdasarkan laporan yang diterima pihaknya pada tahun 2023 lalu sebanyak 34 kelurahan di kabupaten rejang lebong sudah melakukan pencairan.
34 kelurahan sudah memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan melalui apbd tersebut.
baca juga:kewaspadaan maksimal, bawaslu kawal ketat pleno tingkat kpu kabupaten/kota di bengkulu 
“meski begitu evaluasi tetap kita lakukan untuk bkk kelurahan. sejauh ini alokasi anggaran memang untuk pembinaan dan bantuan dalam mendirikan unit usaha baru di kelurahan,” pungkas andi.
sementara itu, pemerintah kabupaten (pemkab) rejang lebong melakukan evaluasi terhadap program bkk yang merupakan salah satu program prioritas sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.
adapun program bkk yang dilakukan evaluasi yakni bkk untuk desa dimana pada tahun 2023 lalu dari 122 desa yang ada di kabupaten rejang lebong, hanya 30 desa yang menyampaikan usulan bkk.
kepala dinas pmd kabupaten rejang lebong, suradi rifa'i, sp menyatakan program bkk ini jangan dijadikan sebagai bantuan habis pakai untuk masyarakat.
karena sesuai dengan tujuan dari program ini adalah berkelanjutan agar bisa membantu menyelesaikan persoalan pengangguran dan peningkatan ekonomi masyarakat rejang lebong.
“bkk ini sifatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta untuk mengurangi pengangguran. harapan kita bkk ini tidak habis pakai, dan usaha yang dibangun dari bkk ini akan terus ada keberlanjutannya. sehingga benar-benar berdampak pada ekonomi masyarakat desa,” tegas suradi.
ia menegaskan, kelompok masyarakat yang menerima bkk itu harus memiliki manajemen.
sehingga anggaran rp 100 juta itu bisa dimanfaatkan dengan baik.
anggaran tersebut bukan hanya untuk 1 kelompok saja, melainkan dibagi-bagi dengan kelompok masyarakat lainnya di desa secara proporsional sesuai dengan usulan yang ada.
bkk inilah yang akan menjadi modal bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha di desa.
modal inilah yang diharapkan bisa terus dikembangkan sehingga modal dan keuntungan bisa terus berputar.
muaranya terciptanya lapangan kerja baru di desa yang berakhir pada peningkatan perekonomian masyarakat desa.
“jadi ini berupa bantuan permodalan. jadi modal yang diberikan kepada kelompok masyarakat ini kita harapkan bisa terus berkembang. seperti tahun lalu ada kelompok masyarakat desa yang memanfaatkan bkk untuk ternak kambing, dari sebelumnya hanya 1 pasang saat ini sudah hampir belasan ekor,” papar suradi.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 26 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan