3 ASN Direkomendasikan ke KASN, Ini Perkembangan Kasus Oknum Dosen

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Minggu , 25 Feb 2024 - 21:37

3 ASN Direkomendasikan ke KASN, ini perkembangan Kasus oknum dosen --Abdi/RB

KORANRB.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu mencatat setidaknya terdapat 3 pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

3 temuan netralitas ASN tersebut, ditemukan saat penyelenggaraan tahapan kampanye atau sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024 kemarin.

Hal tersebut dibeberkan, Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri bahwa ketiga pelanggaran tersebut sudah diteruskan rekomendasinya kepada KASN.

“Ada tiga, sudah direkomendasikan pada KASN, seperti yang Dinkes Kota Bengkulu dan di Kecamatan,” ungkap Ahmad.

Ahmad menerangkan, rekomendasi tersebut berpatokan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023, Pasal 74 Ayat (1) berbunyi, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Sturktural, pejabat Fungsional, dan Aparatur Sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah Masa Kampanye.

“Kita akan gunakan aturan yang ada terkait netralitas ASN ini,” ujar Ahmad.

Kemudian, Ahmad menjelaskan bentuk netralitas ASN ini juga diatur dalam Pasal 74 Ayat (2) disebutkan, Larangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

“Itu juga secara detail diatur pada Pasal Pasal 74 Ayat (2) bagaimana spesifik bisa disebut dilanggar,” jelas Ahmad.

Selain itu juga, Ahmad menyampaikan pelanggaran tersebut termaktum dalam Pasal 72 PKPU Nomor 15 tahun 2023, juga diatur soal kampanye yang tidak boleh melibatkan Aparatur Sipil Negara.

Dalam Ayat (4) disebutkan 'Pelaksanaan Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kamapanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikut sertakan: huruf (f) Aparatur Sipil.

“Sangat banyak yang mengatur termasuk PKPU itu sendiri, jadi ini akan kita kaji berdasarkan semua regulasi yang mengatur,” kata Ahmad.

3 asn direkomendasikan ke kasn, ini perkembangan kasus oknum dosen                             koranrb.id – badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu mencatat setidaknya terdapat 3 pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (asn) yang telah direkomendasikan ke komisi aparatur sipil negara (kasn).
3 temuan netralitas asn tersebut, ditemukan saat penyelenggaraan tahapan kampanye atau sebelum pencoblosan pada 14 februari 2024 kemarin.
hal tersebut dibeberkan, koordinator divisi penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri bahwa ketiga pelanggaran tersebut sudah diteruskan rekomendasinya kepada kasn.
“ada tiga, sudah direkomendasikan pada kasn, seperti yang dinkes kota bengkulu dan di kecamatan,” ungkap ahmad.
baca juga:kewaspadaan maksimal, bawaslu kawal ketat pleno tingkat kpu kabupaten/kota di bengkulu 
baca juga:angket bisa diproses bersama sengketa di bawaslu dan mk, ini pendapat pakar hukum tata negara 
ahmad menerangkan, rekomendasi tersebut berpatokan pada peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023, pasal 74 ayat (1) berbunyi, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat sturktural, pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
“kita akan gunakan aturan yang ada terkait netralitas asn ini,” ujar ahmad.
kemudian, ahmad menjelaskan bentuk netralitas asn ini juga diatur dalam pasal 74 ayat (2) disebutkan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
baca juga:bawaslu ingatkan rapat pleno kecamatan jangan molor
baca juga:dipastikan meninggal dunia, evakuasi warga kaur hanyut berlangsung dramatis 
“itu juga secara detail diatur pada pasal pasal 74 ayat (2) bagaimana spesifik bisa disebut dilanggar,” jelas ahmad.
selain itu juga, ahmad menyampaikan pelanggaran tersebut termaktum dalam pasal 72 pkpu nomor 15 tahun 2023, juga diatur soal kampanye yang tidak boleh melibatkan aparatur sipil negara. 
dalam ayat (4) disebutkan 'pelaksanaan kampanye pemilu dan/atau tim kamapanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan: huruf (f) aparatur sipil.
“sangat banyak yang mengatur termasuk pkpu itu sendiri, jadi ini akan kita kaji berdasarkan semua regulasi yang mengatur,” kata ahmad.
baca juga:dugaan pelanggaran kpu mukomuko dan kpu kaur disidang bawaslu
ahmad mengingatkan, bahwa dengan berakhirnya pemilu 14 februari 2024. maka, secara tidak langsung kita harus mempersiapkan diri untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
lanjut ahmad, bahwa dirinya mengharapkan pada proses pilkada nantinya tingkat netralitas asn akan kembali diuji.
sehingga, ahmad meminta untuk asn baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga tindakannya.
jangan sampai melewati batas wajar selaku asn, apabila asn melewati batas wajar seperti terlibat langsung dalam memenangkan, mensosialisasikan peserta pemilu.
baca juga: asn dinkes bagi bahan kampanye caleg, bawaslu rekomendasikan ke kasn
baca juga:sidang dugaan pelanggaran 2 kpu di bawaslu provinsi bengkulu, begini kondisinya 
maka, sesuai dengan undang – undang berlaku, hal tersebut dapat ditindak.
“setelah inikan pemilukada, jadi asn juga diminta untuk netral. jangan sampai makin marak pelanggarannya,” harap ahmad. 
sementara itu, ketua bawaslu kota bengkulu, rahmat hidayat menerangkan, selanjutnya untuk putusan atau penindakan terkait tiga asn yang telah direkomendasikan ke pihak kasn bersalah ataukah tidak, itu seluruhnya wewenang kasn.
pihaknya, hanya memberikan rekomendasi yang diperkuat dengan bukti, verifikasi serta pemanggilan terhadap oknum yang diduga melanggar netralitas tersebut.
baca juga:2 temuan selama kampanye tetap diproses bawaslu kota bengkulu, seret oknum asn dan dosen kampus swasta
baca juga:bawaslu sebut kpu mukomuko buka kotak suara tersegel, ini keterangan lengkapnya 
“kita sudah menjalankan tugas selanjutnya, akan diputuskan sesuai dengan wewenang kasn sendiri,” ucap rahmat. 
terkait beredarnya video oknum dosen membagikan bahan kampanye pada mahasiswa di lingkungan kampus swasta di kota bengkulu, ahmad maskuri menerangkan setelah dilakukan penelusuran serta konfirmasi terhadap pihak kampus.  ini perkembangan kasus oknum dosen 
bawaslu kota bengkulu tidak menerima jawaban bahwa pihak kampus mengenal  oknum tersebut sebagai civitas akademik di kampus swasta tersebut.
“sedah beberapa pihak yang kita temui, namun mereka tidak mengenal yang ada di dalam video tersebut,” ucap ahmad.
baca juga:2 temuan selama kampanye tetap diproses bawaslu kota bengkulu, seret oknum asn dan dosen kampus swasta
baca juga:bawaslu bengkulu tengah belum terima laporan pelanggaran dan kecurangan
ahmad menjelaskan, adapun konfirmasi tersebut bertujuan untuk mengetahui dugaan dari video yang didapati bawslu kota bengkulu. terkait adanya oknum dosen yang membagikan bahan kampanye di lingkungan kampus tersebut.
pihak bawaslu kota bengkulu, menurut ahmad telah mempertontonkan video yang menjadi temuan awal kepada beberapa pihak kampus dan fakultas yang dimana diduga dosen tersebut mengajar di sana.
“kita sudah mempertontonkan kepada pihak kampus, namun tidak ada yang menengenal, termasuk pihak fakultas,” terang ahmad.
baca juga:soal netralitas, dua berkas berangkat ke kasn, soal kecurangan pemilu bawaslu belum terima laporan 
ahmad menjelaskan, untuk agenda penelusuran lebih lanjut bawaslu kota bengkulu menemui rektor kampus tersebut belum dilakukan. “untuk menemui rektornya itu belum hingga saat ini,” jelas ahmad.
sementara itu, salah satu mahasiswa kampus swasta tersebut, so nenerangkan bahwa dosen yang terdapat pada video benar dosen kampus tersebut.
menurut keterangannya, dosen tersebut merupakan dosen senior yang telah lama mengajar pada kampus swasta tempat ia menimba ilmu.
“iya itu dosen kami, dosen yang lama mengajar,” ucap sb.
sb menerangkan, dirinya sangat yakin dan seluruh mahasiswa juga mengetahui yang membagikan bahan kampanye tersebut ialah dosen kampus swasta itu. “semua juga tahu itu dosen kampus kami,” kekehnya.
sebelumnya, dugaan oknum dosen kampus swasta itu diproses bawaslu lantaran menyebar bahan kampanye. 
dalam video, oknum dosen itu tengah mengkampanyekan salah satu calon anggota legislatif (caleg) dpr ri di kampus tempat dia mengajar.
di dalam video yang beredar tersebut, terlihat oknum dosen kampus swasta itu membagikan bahan kampanye. berupa kartu nama caleg dpr ri kepada beberapa mahasiswa kampus itu, kartu nama yang memuat visi misi, foto dan nomor urut caleg tersebut.
kemudian dalam video amatir yang diduga direkam secara diam-diam tersebut. terlihat oknum dosen secara terang–terangan mengkampanyekan dan mengajak beberapa mahasiswa yang duduk di terus gedung kampus swatsa itu untuk mencoblos caleg tersebut.
sempat ada mahasiswa yang memprotes oknum dosen itu. bahwa tidak boleh kampanye di kampus. namun oknum dosen tersebut berkelit dengan menyebutkan hal tersebut diperbolehkan.
adapun regulasi yang dilanggar oleh oknum dosen kampus swasta itu ialah, peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 20 tahun 2023 dalam pasal 72 ayat 1 huruf h.
berbunyi “pelaksana kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 26 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan