Pemprov Kantongi Izin KASN, Pejabat Segera Dirotasi

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Minggu , 25 Feb 2024 - 23:24

Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA menjelaskan tentang rencana rotasi jabatan pejabat Pemprov Bengkulu.--BELA/RB

Namun, ditekankan Isnan pemilu tidak ada kaitannya dengan kegiatan mutasi.

Karena mutasi dilakukan benar-benar untuk kegiatan organisasi dan birokrasi.

"Pemilu ini kan untuk urusan politik.

Dan pemilu ini kan, belum bersentuhan langsung dengan kita pemerintah provinsi," ujarnya.

pemprov kantongi izin kasn, pejabat segera dirotasi                            bengkulu, koranrb.id - komisi aparatur sipil negara (kasn) sudah memberikan izin terhadap rotasi pejabat yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
 hal tersebut dibeberkan oleh gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, m.ma.
"dengan telah diterimanya izin dari kasn, kami siap untuk melaksanakan rotasi jabatan di pemerintah provinsi bengkulu," kata rohidin, minggu 25 februari 2024. 
hal tersebut menurutnya merupakan langkah penting untuk memberikan penyegaran dan memastikan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
baca juga:peringati 2 abad traktat london, tour de bencoolen bakal diikuti lintas negara
ia juga mengatakan beberapa kepala organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, perlu dilakukan rotasi atau pergantian.
hal tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan uji kompetensi (ujikom) pejabat pimpinan tinggi (ppt) pratama pemprov bengkulu, 30 januari - 1 februari lalu.
"kondisi (kepala) opd pemprov ada beberapa yang perlu dirolling tempatnya supaya  lebih tepat," terang rohidin.
selain itu, ia mengatakan beberapa pimpinan opd di lingkup pemprov bengkulu tersebut, sudah saatnya untuk dilakukan rotasi karena jabatannya sudah lama. bahkan ada yang sudah lebih 5 tahun menjabat. 
baca juga:resmikan gedung gic, gubernur: kehadiran hmi menjadi penyeimbang
"di beberapa dinas, mungkin dia kurang pas di posisinya sekarang. atau mungkin sudah terlalu lama, sebab sudah ada kepala dinas (kadis) yang sudah 4 sampai 5 tahun.
bahkan lebih dari 5 tahun. saya kira itu yang perlu ditangani," ungkapnya.
sementara itu, hasil pelaksanaan ujikom ppt pratama di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, juga akan diserahkan dan dilaporkan kepada komisi aparatur sipil negara (kasn). 
setelah didapatkan jawaban dari kasn, barulah akan dilakukan tindaklanjut sesuai dengan yang diminta oleh kasn.
baca juga:akhirnya, lahan tempat pemakaman umum warga danau nibung diakomodir
"kita nunggu rekomendasi kasn kalu ada kasn kasih jawaban baru kita bahas.
ada beberapa tempat (opd) yang perlu di rolling mungkin sudah terlalu lama 4 sampai 5 tahun," demikian rohidin. 
sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes, yang juga sebagai ketua panitia seleksi (pansel) ujikom ppt pratama pemprov, menuturkan sudah dilakukan penyerahan hasil ujikom senin 5 februari 2024, kepada gubernur rohidin.
setelah dilampirkan dan diserahkan, tersebut artinya tugas panitia ujikom selesai.
baca juga:cerita anak bahasa daerah, diinisiasi masuk perencanaan disdikbud 2025
tindaklanjutnya akan dilakukan oleh gubernur, memanfaatkan hasil tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan berikutnya.
"jadi ini, sepenuhnya menjadi kewenangan dari gubernur.
tugas kita hanya sebatas menyelenggaran ujikom," kata isnan.
setelahnya, merupakan kewenangan gubernur untuk memanfaatkan hasil tersebut untuk apa.
baca juga:hut ke-21 mukomuko: bupati sampaikan capaian jaminan kesehatan, dewan kritik obat pelayanan rsud
yang pasti, menurut isnan gubernur rohidin akan melihat momentum dengan baik. 
selanjutnya, isnan juga mengatakan, juga akan dilakukan pengisian jabatan kosong di lingkungan pemprov bengkulu, pihaknya masih menunggu keputusan gubernur usai diserahkannya hasil ujikom tersebut.
"mungkin pengisian jabatan kosong.
atau pengisian kepala-kepala opd yang kosong, akan dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan proses lelang dan semacamnya. kita masih menunggu," tuturnya.
baca juga:dana bos rp18 miliar segera disalurkan, ini besarannya untuk setiap pelajar
namun, ditekankan  isnan pemilu tidak ada kaitannya dengan kegiatan mutasi.
karena mutasi dilakukan benar-benar untuk kegiatan organisasi dan birokrasi.
"pemilu ini kan untuk urusan politik.
dan pemilu ini kan, belum bersentuhan langsung dengan kita pemerintah provinsi," ujarnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 26 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan