Kejari Bengkulu Selatan Usut Program Replanting Sawit, Saat Ini Pengumpulan Data

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Sumarlin |

Senin , 26 Feb 2024 - 23:34

REPLANTING: Salah satu contoh lahan replanting kelapa sawit di Kecamatan Pino Raya yang sesuai program.-foto: dok koranrb.id-

KORANRB.ID - Dugaan penyalahgunaan program replanting kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) kini sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan.

Salah satunya kelompok penerima program replanting di Kecamatan Pino Raya.

Sebelumnya Kejari Bengkulu Selatan menerima laporan dugaan korupsi replanting kelapa sawit tahun 2023.

Berdasarkan data, tahun 2023 lalu Kabupaten Bengkulu Selatan menerima bantuan program replanting kelapa sawit.

Ada 5 kelompok penerima, yakni 4 kelompok di Kecamatan Pino Raya dan 1 kelompok di Bunga Mas.

Sedangkan total luas wilayah replanting tahun 2023 mencapai 304 hektare.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bengkulu Selatan, Nurul Hidayah, SH, MH melalui Kasi Intel Hendra Catur Putra, SH mengatakan, penanganan kasus dugaan korupsi program replanting tahun 2023 sedang tahap pengumpulan data.

Dijelaskan Hendra, saat ini tim kejaksaan sedang mengumpulkan data, melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait replanting.

Fokus jaksa menangani salah satu kelompok tani kegiatan replanting tahun 2023 di Kecamatan Pino Raya.

"Kalau dugaannya sejauh ini masalah semak belukar. Jadi bukan kebun sawit yang lama, namun semak belukar yang dijadikan kebun sawit baru," terang Hendra.

Untuk lokasi yang diduga terlibat dugaan kasus tersebut, sebut Hendra, ada di salah satu desa di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Luas wilayah yang digarap oleh kelompok tani tersebut mencapai 50 hektare.

kejari bengkulu selatan usut program replanting sawit, saat ini pengumpulan data                             koranrb.id - dugaan penyalahgunaan program replanting kelapa sawit di kabupaten bengkulu selatan (bs) kini sedang ditangani kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan.
salah satunya kelompok penerima program replanting di kecamatan pino raya.
sebelumnya kejari bengkulu selatan menerima laporan dugaan korupsi replanting kelapa sawit tahun 2023.
berdasarkan data, tahun 2023 lalu kabupaten bengkulu selatan menerima bantuan program replanting kelapa sawit. 
ada 5 kelompok penerima, yakni 4 kelompok di kecamatan pino raya dan 1 kelompok di bunga mas.
baca juga:perselisihan 1 suara pan versus ppp di pleno kpu bengkulu tengah 
sedangkan total luas wilayah replanting tahun 2023 mencapai 304 hektare.
kepala kejaksaan negeri (kajari) kabupaten bengkulu selatan, nurul hidayah, sh, mh melalui kasi intel hendra catur putra, sh mengatakan, penanganan kasus dugaan korupsi program replanting tahun 2023 sedang tahap pengumpulan data.
dijelaskan hendra, saat ini tim kejaksaan sedang mengumpulkan data, melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait replanting.
fokus jaksa menangani salah satu kelompok tani kegiatan replanting tahun 2023 di kecamatan pino raya.
"kalau dugaannya sejauh ini masalah semak belukar. jadi bukan kebun sawit yang lama, namun semak belukar yang dijadikan kebun sawit baru," terang hendra.
untuk lokasi yang diduga terlibat dugaan kasus tersebut, sebut hendra, ada di salah satu desa di kecamatan pino raya, kabupaten bengkulu selatan.
luas wilayah yang digarap oleh kelompok tani tersebut mencapai 50 hektare.
baca juga:3 proyek jalan dilanjutkan, total anggaran rp1.053 miliar
"tapi 50 hektare itu bukan semak belukar semua, hanya beberapa bagian semak belukar," jelas hendra.
pada temuan tersebut, hendra mengakui belum mengetahui secara rinci berapa luas lahan semak belukar yang dikelola oleh salah satu kelompok tani yang sedang ditangani oleh jaksa.
saat ini tim jaksa sedang melakukan pencocokan data, peta titik koordinat.
namun belum diketahui jumlah lahan semak belukar yang dijadikan kebun sawit. 
hanya saja hendra memastikan pihaknya sudah turun ke lapangan dan melihat langsung lokasi tersebut.
"kami sudah ke lapangan meninjau lokasi, namun tidak semua lokasi kami telusuri karena luasan wilayah dan jarak bukan berdekatan," ujar hendra.
hendra menambahkan tidak menutup kemungkinan masih ada daerah lain pada kelompok tani itu yang menggarap semak belukar untuk dijadikan lahan replanting kelapa sawit tahun 2023.
baca juga:pemprov bengkulu bakal lakukan rotasi kembali, ini jabatan eselon ii yang masih kosong
hendra juga mengatakan kejaksaan siap menerima laporan masyarakat terkait permasalahan replanting kelapa sawit. 
adapun pihak-pihak terkait yang telah dipanggil oleh jaksa terkait permasalahan replanting kelapa sawit tahun 2023 yakni pihak petani, pengadaan, pengawas, dinas pertanian dan pemkab bengkulu selatan.
sementara itu dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan belum ingin berkomentar terkait dugaan korupsi replanting kelapa sawit tahun 2023.
kepala bidang perkebunan dinas pertanian kabupaten bengkulu selatan, ahmad sukirman mengungkapkan, saat ini program replanting kelapa sawit bengkulu selatan kembali berlanjut.
bahkan tahun 2024 ini sudah ada kelompok yang mengusulkan ke dinas pertanian terkait program replanting.
"tahun 2024, usulan yang masuk ke dinas pertanian masih diversifikasi," jelas ahmad.
sedangkan kelompok yang masuk, diungkapkan ahmad, sampai bulan februari 2024 ini ada enam kelompok yang tersebar di empat kecamatan.
baca juga:target investasi di provinsi bengkulu rp7,5 triliun! ada 2 sektor unggulan 
"total jumlah masuk 500 hektare. rinciannya 2 kelompok di kecamatan pino, 2 kedurangilir, 1 di pino raya dan 1 kecamatan manna," beber ahmad.
adapun jumlah luas lahan replanting kelapa sawit di kabupaten bengkulu selatan sejak tahun 2021 lalu sudah mencapai 1 ribu hektare.
sedangkan target direktorat jenderal (dirjend) perkebunan kementerian pertanian ri seluas 1.500 hektare per tahun.
sementara itu beberapa pihak ikut mendorong agar pemkab bengkulu selatan serius menjalankan program replanting kelapa sawit di kabupaten bengkulu selatan.
anggota dprd bengkulu selatan, nissan denni purnama s.ip berharap kasus replanting tersebut tidak terulang di tahun 2024.
baginya aparat penegak hukum dapat memberikan pengawasan dan pencegahan terhadap penyimpangan program strategis nasional itu.
kendati demikian, ia kembali berharap pihak-pihak atau oknum nakal dapat ditangani oleh kejaksaan.
"untuk kasus biarkan aparat yang menangani. tapi untuk pemerintah bengkulu harus lebih serius lagi terhadap program ini," harap nissan.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 27 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan