Dukung Produktivitas Sawit Rakyat, Kucurkan Dana Untuk Program Replanting

Reporter: Sumarlin |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 27 Feb 2024 - 21:33

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.-foto: biro pers media dan informasi sekretariat presiden/koranrb.id-

KORANRB.ID – Pemerintah berkomiten terus mendukung sektor perkebunan kelapa sawit.

Salah satu dukungan tersebut melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting.

Hal itu dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produk sawit rakyat.

Di tahun 2023, realisasi program replanting mencapai 53.012 hektare, meningkat 72,35 persen dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 30.759 hektare.

Penyaluran dana replanting di tahun 2023 mencapai Rp1,5 triliun yang diberikan kepada 21.020 pekebun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti beberapa poin krusial.

Salah satunya terkait dengan realisasi program penanaman kembali atau replanting sawit yang hanya mencapai 30 persen dari target 180.000 hektare.

Airlangga menekankan bahwa salah satu penghambat utama adalah regulasi yang mempersulit proses replanting bagi pekebun rakyat.

“Salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi,” kata Airlangga, Selasa 27 Februari 2024.

Oleh karena itu, ia meminta agar Kementan mengkaji Peraturan Menteri Pertanian.

Sebab kebun rakyat tidak bisa direplanting karena diminta dua hal.

Satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

dukung produktivitas sawit rakyat, kucurkan dana untuk program replanting                             koranrb.id – pemerintah berkomiten terus mendukung sektor perkebunan kelapa sawit.
salah satu dukungan tersebut melalui program peremajaan sawit rakyat (psr) atau replanting.
hal itu dalam upaya meningkatkan produktivitas dan produk sawit rakyat.
di tahun 2023, realisasi program replanting mencapai 53.012 hektare, meningkat 72,35 persen dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 30.759 hektare.
penyaluran dana replanting di tahun 2023 mencapai rp1,5 triliun yang diberikan kepada 21.020 pekebun.
baca juga:pleno tingkat kabupaten di kepahiang 'banjir' protes, banyak perbaikan dan hitung ulang mencuat
menteri koordinator bidang perekonomian airlangga hartarto menyoroti beberapa poin krusial. 
salah satunya terkait dengan realisasi program penanaman kembali atau replanting sawit yang hanya mencapai 30 persen dari target 180.000 hektare.
airlangga menekankan bahwa salah satu penghambat utama adalah regulasi yang mempersulit proses replanting bagi pekebun rakyat.
“salah satu yang menjadi kendala adalah kendala di regulasi,” kata airlangga, selasa 27 februari 2024.
oleh karena itu, ia meminta agar kementan mengkaji peraturan menteri pertanian. 
baca juga:buku bengkulu hebat karya gubernur rohidin: rangkuman potensi dan keunikan provinsi bengkulu
sebab  kebun rakyat tidak bisa direplanting karena diminta dua hal. 
satu, selain sertifikat, diminta juga rekomendasi dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
dalam program replanting, pada tahun pertama pekebun sawit rakyat bisa mendapatkan dana bantuan sebesar rp30 juta per hektare. 
maksimal luasan kebun 4 hektare. 
untuk tahun kedua dan selanjutnya, pekebun dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (kur) dengan batas maksimal pagu rp500 juta rupiah dengan bunga 6 persen per tahun.
baca juga:menentukan awal ramadhan dengan hisab dan rukyat, ini perbedaan keduanya
saat ini sedang diajukan usulan kenaikan dana bantuan tersebut menjadi rp60 juta untuk biaya pembangunan kebun, perawatan, tanaman sela, pendampingan sampai dengan tanaman mulai berbuah (p0–p3) dengan kebutuhan biaya rp10,8 triliun.
“kami juga usulkan kenaikan dana untuk replanting yang sekarang diberikan rp30 juta itu untuk dinaikkan ke rp60 juta. kenapa harus dinaikkan ke rp60 juta? karena dari hasil kajian naskah akademik dan juga dari hasil komunikasi dengan para pekebun, itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun ke-4,” jelas airlangga.
menurutnya, jika dananya rp30 juta, itu hanya cukup untuk petani sawit hidup di tahun pertama. 
beli bibit dan hidup di tahun pertama. 
kalau ditingkatkan menjadi rp60 juta, maka biaya hidup sekitar rp15 juta per tahun itu bisa dicover. 
baca juga:lezat dan unik, ini 3 kuliner bengkulu selatan beserta cara buatnya
“sehingga mereka bisa melakukan tanaman sela atau tanaman lain untuk menunjang hidup juga. nah ini sedang dalam pembahasan lanjutan,” jelas airlangga.
selain itu, pemerintah melalui badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit (bpdpks) sedang mempersiapkan program beasiswa untuk menciptakan sumber daya manusia kelapa sawit yang unggul.
serta menjamin keberlanjutan industri kelapa sawit sesuai dengan tantangan industri dan prinsip keberlanjutan.
“mengenai keterlanjuran lahan. dilihat dari daftar yang sudah masuk, keluarannya masih sangat sedikit,” tutur airlangga.
ia menambahkan padahal ini sudah masuk di dalam undang-undang cipta kerja dan sudah dikerjakan sejak tahun 2021. 
oleh karena itu perlu ada percepatan penyelesaian keterlanjuran lahan untuk pekebun rakyat.
(**)