Terdakwa KUR BSI Dituntut Berbeda, Tuntutan Robi Riantoro Lebih Tinggi

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade HR |

Selasa , 27 Feb 2024 - 23:58

TERDAKWA: Tiga terdakwa dugaan korupsi dana KUR BSI, usai menjalani sidang tuntutan JPU di PN Tipikor Bengkulu, kemarin. --FIKI/RB

“Rumah dan aset lainnya itu bukan atas nama dia (Rumah atas nama orang tuanya, red).

Keterangan Robi uang itu digunakan untuk membayar rentenir dan keperluan pribadinya,” tutur Dewi.

Untuk diketahui, pada persidangan sebelumnya Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah kepada 10 nasabah topengan yang dilakukan oleh para terdakwa dugaan korupsi dana KUR Bank Syariah Indonesia (BSI) tak sesuai peruntukan, sehingga menimbulkan Kerugian Negara (KN) Rp 1,4 miliar.

Berdasarkan keterangan dua, Ahli Pidana dari Universitas Bengkulu, Hamzah Hatrik dan Ahli Penyaluran Kur, Asmiatul Jumrah, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu ke Persidangan tiga terdakwa, Robi Riantoro selaku marketing di BSI, Adi Santika mantan Branch Manager BSI dan Efriko Deswanto mantan Micro Marketing Manager BSI.

Dihadapan Majelis Hakim, diketuai Hakim Fauzi Israh, SH., MH, Ahli Hukum Pidana menjelaskan, timbulnya KN dalam perkara ini disebabkan karena penyaluran KUR BSI yang dilakukan para terdakwa tidak sesuai prosedur. Sehingga, 3 terdakwa terbukti melanggar.

Semua itu, disebabkan karena ada manipulasi data dan jumlah penyaluran yang dilakukan para terdakwa.

“KN Rp1,4 miliar itu timbul karena ada manipulasi data. KN ini, karena dana KUR yang ada di BSI bersumber dari keuangan negara,” ujar Hamzah.

Di dalam persidangan, di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (TIPikor) Bengkulu, Senin 22 Januari 2024.

Sementara itu, Ahli KUR menjelaskan, tidak sesuainya peruntukan pada penyaluran KUR kepada 10 nasabah bermasalah, yang dilakukan para terdakwa.

Karena, KUR seharusnya disalurkan untuk modal usaha pelaku Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM).

Namun, fakta persidangan KUR yang disalurkan kepada 10 nasbah topengan, digunakan sebagian untuk membayar hutang terdakwa Robi dan sebagian lagi disalahgunakan.

“Berdasarkan Peraturan Mentri Perekonomian. penyaluran KUR ini untuk membantu menambah modal usaha pelaku UMKM dan industri kecil,” terang saksi Asmiatul.

terdakwa kur bsi dituntut berbeda, tuntutan robi riantoro lebih tinggi                            bengkulu, koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, menuntut berbeda tiga terdakwa dugaan korupsi dana kur bsi. 
tuntutan itu, dibacakan jpu kejati bengkulu dimuka persidangan, selasa 27 februari 2024  dihadapan majelis hakim, diketuai hakim fauzi isra, sh., mh. 
dalam tuntutan jpu kejati bengkulu, terdakwa robi riantoro selaku marketing di bsi dituntut lebih tinggi dari pada 2 terdakwa lain. 
dengan tuntutan 5 tahun pidana penjara, denda rp300 juta subsidair 6 bulan pidana penjara. 
baca juga:terdakwa ooj saling bantah kesaksian 
selain itu jpu juga menjatuhi pidana tambahan beruapa uang pengganti rp1,4 miliar lebih kepada terdakwa robi riantoro. 
jpu meyakini terdakwa robi riantoro terbukti bersalah pada dakwaan subsidair jpu yakni pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a huruf b, ayat (2), ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang republik indonesia no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp.
sedangkan terdakwa efriko deswanto mantan micro marketing manager bsi dan adi santika mantan branch manager bsi, masing-masing dituntutu 2 tahun 6 bulan pidana penjara, denda rp100 juta subsidair 3 bulan pidana penjara. 
kemudian, jpu kejati bengkulu juga tidak membebankan uang pengganti kepada terdakwa efriko deswanto dan terdakwa adi santika. 
baca juga:pemkab bengkulu utara minta rekrut kembali 160 guru pppk 
dijelaskan jpu kejati bengkulu, dewi kemala sari mengatakan tuntuan itu diberatkan kepada terdakwa robi riantoro, karena semua kerugian negara (kn) rp1,4 miliar lebih itu dinikmati sendiri oleh terdakwa robi riantoro. 
“untuk 2 terdakwa yang lain (terdakwa adi santika dan efriko deswanto, red) tidak menikmati (kn, red). mereka berdua ini, terseret karena jabatanya,” terang dewi, di luar ruangan persidangan, kemarin. 
diterangkan dewi, berdasarkan hasil penelusuran aset terdakwa robi rinatoro, pihaknya hanya menemukan 2 aset berupa sepeda motor. 
2 sepeda motor ini, sudah disita oleh jpu kejati bengkulu. 
baca juga:petani mukomuko digugat rp3,7 miliar, kanopi galang dana 
“rumah dan aset lainnya itu bukan atas nama dia (rumah atas nama orang tuanya, red).
keterangan robi uang itu digunakan untuk membayar rentenir dan keperluan pribadinya,” tutur dewi. 
untuk diketahui, pada persidangan sebelumnya penyaluran kredit usaha rakyat (kur) syariah kepada 10 nasabah topengan yang dilakukan oleh para terdakwa dugaan korupsi dana kur bank syariah indonesia (bsi) tak sesuai peruntukan, sehingga menimbulkan kerugian negara (kn) rp 1,4 miliar.
berdasarkan keterangan dua, ahli pidana dari universitas bengkulu, hamzah hatrik dan ahli penyaluran kur, asmiatul jumrah, yang dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu ke persidangan tiga terdakwa, robi riantoro selaku marketing di bsi, adi santika mantan branch manager bsi dan efriko deswanto mantan micro marketing manager bsi.  
baca juga:tingkatkan umi, blu pip kerja sama dengan perguruan tinggi
dihadapan majelis hakim, diketuai hakim fauzi israh, sh., mh, ahli hukum pidana menjelaskan, timbulnya kn dalam perkara ini disebabkan karena penyaluran kur bsi yang dilakukan para terdakwa tidak sesuai prosedur. sehingga, 3 terdakwa terbukti melanggar. 
semua itu, disebabkan karena ada manipulasi data dan jumlah penyaluran yang dilakukan para terdakwa. 
“kn rp1,4 miliar itu timbul karena ada manipulasi data. kn ini, karena dana kur yang ada di bsi bersumber dari keuangan negara,” ujar hamzah.
di dalam persidangan, di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, senin 22 januari 2024. 
baca juga:kbri canberra dan appmi sukses gelar promosi batik di australia
sementara itu, ahli kur menjelaskan, tidak sesuainya peruntukan pada penyaluran kur kepada 10 nasabah bermasalah, yang dilakukan para terdakwa. 
karena, kur seharusnya disalurkan untuk modal usaha pelaku usaha micro kecil dan menengah (umkm). 
namun, fakta persidangan kur yang disalurkan kepada 10 nasbah topengan, digunakan sebagian untuk membayar hutang terdakwa robi dan sebagian lagi disalahgunakan. 
“berdasarkan peraturan mentri perekonomian. penyaluran kur ini untuk membantu menambah modal usaha pelaku umkm dan industri kecil,” terang saksi  asmiatul. 
baca juga:satgas pangan datangi gudang bulog
lebih jelas diterangkan asmiatul, pengusulan untuk pinjaman kur bsi tidak diperbolehkan menggunakan nama orang lain. 
seperti yang terjadi di dalam perkara dugaan korupsi kur bsi ini. 
ada beberapa nasabah mengaku tidak menerima dana kur itu, padahal nasabah kur bsi mengetahui dana kur itu sudah dicairkan pihak bsi. 
bahkan, pihak bsi juga tidak memastikan lebih lanjut proses pencairannya. 
baca juga:iims 2024, honda stylo 160 primadona booth astra honda motor
“penerima kur itu harus benar-benar dicek kelayakannya. harus dipastikan usahanya. karena pengajuan yang disetujui itu sesuai dengan kemampuan bayar nasabah,” tutupnya. 
sekedar mengulas, kasus ini berawal dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik kejati bengkulu terhadap robi riantoro.
dana kur tersebut digunakan terdakwa untuk beberapa hal, seperti untuk retenir, untuk membuat tambang batu bara namun gagal.
juga digunakan terdakwa untuk menutupi angsuran nasabah serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
baca juga:caleg protes perolehan suara berubah di 16 tps muara bangkahulu
di tingkat penyidikan, kn yang timbul dalam kasus ini, menjurus ke tersangka robi riantoro.
sementara , adi santika dan ikut terseret lantaran tidak melakukan pengawasan, serta efriko deswanto diduga ikut membantu robi riantoro untuk menutupi kesalahannya. 
berdasarkan hasil audit yang dilakukan badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu, perkara ini menimbulkan kn rp1,4 miliar lebih. 
hingga saat ini, kn rp1,4 miliar belum ada yang dipulihkan oleh para terdakwa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 28 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan