Pembangunan Pelabuhan CPO Pasti Tanpa APBN dan APBD Mukomuko

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 28 Feb 2024 - 22:42

TANPA APBN: Tim survei pembangunan pelabuhan CPO tengah Teramang Jaya tengah memantau kondisi jalan menuju lokasi pelabuhan, beberapa waktu yang lalu Foto: Pemkab Mukomuko/RB--

Sudah pasti semua dilakukan secara bertahap, sama halnya dengan mengajak inestor menanamkan sahamnya di Mukomuko. Perlu dukungan dan kerja keras dari berbagai pihak.

Begitu juga dengan kegiatan prakondisi pembangunan pelabuhan, seluruh data baik tentang kondisi lingkungan, sosial, cuaca dan ketersedian daya dukung harus dimiliki terlebih dahulu.

“Dalam persiapan ini kita juga menggandeng TNI Angkatan Laut yang menjadi mitra konsultan penyediaan data teknis. Data teknis dari TNI AL menjadi penting terutama terkait kajian keamanan perairan dan hal terkait lainnya,”sampainya.

Lanjutnya, dalam pembangunan pelabuhan ini nanti akan membutuhkan anggaran sebesar Rp500 miliar.

Kebutuhan anggaran sebesar Rp500 miliar inilah yang bersumber dari investor utama PT MTI dan perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit.

Meskipun demikian, dalam mega proyek ini Pemkab Mukomuko tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi pemegang saham.

"Investor utama memiliki saham 51 persen merupakan perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit. Pemerintah daerah akan memegang 49 persen saham,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mukomuko Drs. Marjohan mengatakan, dalam pembangunan dan pengoprasian pelabuhan CPO nanti, Pemkab Mukomuko berkomitmen memprioritaskan penyiapaan tenaga kerja lokal.

Dalam pembangunan Pelabuhan pengiriman CPO di daerah kawasan Kubang Badak tersebut lebih kurang akan membutuhkan tenaga kerja sekitar 500 orang.

Maka dari itu terkait tenaga kerja, Pemkab Mukomuko akan menerapkan Peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang jumlah pekerja lokal harus sebanyak 80 persen, dan harus jalankan oleh pihak perusahaan.

"Perda yang mengatur tentang jumlah pekerja lokal sebanyak 80 persen, dan sisanya dari luar akan kita terapkan di dalam pembangunan pelabuhan CPO tersebut, agar setiap masyarakat merasakan adanya dampak positif dari pembangunan pelabuhan tersebut,” pungkasnya

pembangunan pelabuhan cpo pasti tanpa apbn dan apbd mukomuko                            mukomuko, koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko pastikan pembangunan pelabuhan pengiriman minyak mentah crude palm oil (cpo) di kecamatan teramang jaya masih proses pembangunan fisik. 
dimana saat ini kegiatan studi kelayakan pembangunan pelabuhan cpo kembali dilakukan investor utama. meskipun sebulumnya juga sudah pernah dilakukan studi kelayakan. 
investor kembali meminta supaya dilakukan studi kelayakan. hal ini dikarenakan ada peringatan terjadi gempa bumi berkekuatan besar di bengkulu termasuk di kabupaten mukomuko. 
baca juga:jelang ramadhan disperkan periksa kesehatan ternak pedaging 
baca juga:agar kondusif, jangan deklarasi dulu, tunggu pleno kpu
maka dari itu studi kelayakan kali ini akan lebih fokus tentang  pembangunan bangunan dekat lokasi pelabuhan yang tahan gempa bumi dan aman dari terjangan tsunami.
kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten mukomuko, juni kurnia diana, s.ap mengatakan tidak akan mungkin investor mengucurkan dana pembangunan pelabuhan cpo di mukomuko jika tidak aman dari gempa bumi dan bencana besar lainnya.
"menurut kami hal yang wajar investor kembali melakukan studi kelayakan untuk memastikan keamanan mereka dalam berinvestasi. apa lagi mukomuko sangat dekat dengan pulau mentawai sumatera barat (sumbar) yang dikenal sering menjadi titik gempa bumi," ujarnya.
juni juga menambahkan, di dalam persiapan hingga pelaksanaan pembangunan pelabuhan cpo nantinya tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (apbn), maupun anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) mukomuko.
dia pastikan dana pembangunan pelabuhan cpo sepenuhnya dari investor. sebab pembangunan pelabuhan cpo atau pelabuhan pengiriman minyak kelapa sawit mentah ini sangat dibutuhkan sebagian besar investor yang memiliki usaha di kabupaten mukomuko.
"pembangunan pelabuhan cpo tidak menggunakan dana apbn dan apbd, tetapi murni investasi swasta yang kita ajak masuk ke kabupaten mukomuko,"sampainnya.
investor yang membangun pelabuhan ini gabungan dari beberapa perusahaan perkebunan dan perusahaan minyak kelapa sawit di mukomuko, dan pt mukomuko terminal indonesia (mti) sebagai pemegang saham terbesar.
untuk progres sendiri saat ini pt mti sedang melakukan kajian teknis bekerja sama dengan pemkab mukomuko, dan tenaga ahli dari dalam dan luar negeri.
"seharusnya ketika kita mengajak orang berinvestasi di daerah kita, kita telah menyiapkan data. namun khusus pelabuhan ini karena keterbatasan anggaran, seluruh data teknis dikerjakan langsung oleh investor yang kita ajak masuk ke mukomuko,” ujarnya.
sudah pasti semua dilakukan secara bertahap, sama halnya dengan mengajak inestor menanamkan sahamnya di mukomuko. perlu dukungan dan kerja keras dari berbagai pihak.
begitu juga dengan kegiatan prakondisi pembangunan pelabuhan, seluruh data baik tentang kondisi lingkungan, sosial, cuaca dan ketersedian daya dukung harus dimiliki terlebih dahulu.
baca juga:2.000 hektare lahan disiapkan untuk program upsus jagung
“dalam persiapan ini kita juga menggandeng tni angkatan laut yang menjadi mitra konsultan penyediaan data teknis. data teknis dari tni al menjadi penting terutama terkait kajian keamanan perairan dan hal terkait lainnya,”sampainya.
lanjutnya, dalam pembangunan pelabuhan ini nanti akan membutuhkan anggaran sebesar rp500 miliar. 
kebutuhan anggaran sebesar rp500 miliar inilah yang bersumber dari investor utama pt mti dan perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit. 
meskipun demikian, dalam mega proyek ini pemkab mukomuko tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi pemegang saham.
"investor utama memiliki saham 51 persen merupakan perusahaan perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit. pemerintah daerah akan memegang 49 persen saham,” jelasnya.
baca juga:ramadhan semakin dekat, harga beras terus naik, cabai dan bawang turun 
sementara itu, kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) mukomuko drs. marjohan mengatakan, dalam pembangunan dan pengoprasian pelabuhan cpo nanti, pemkab mukomuko berkomitmen memprioritaskan penyiapaan tenaga kerja lokal.
dalam pembangunan pelabuhan pengiriman cpo di daerah kawasan kubang badak tersebut lebih kurang akan membutuhkan tenaga kerja sekitar 500 orang. 
maka dari itu terkait tenaga kerja, pemkab mukomuko akan menerapkan peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang jumlah pekerja lokal harus sebanyak 80 persen, dan harus jalankan oleh pihak perusahaan.
"perda yang mengatur tentang jumlah pekerja lokal sebanyak 80 persen, dan sisanya dari luar akan kita terapkan di dalam pembangunan pelabuhan cpo tersebut, agar setiap masyarakat merasakan adanya dampak positif dari pembangunan pelabuhan tersebut,” pungkasnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan