Kerugian Negara Hanya Rp30 Juta, Perkara Korupsi Pengadaan Jas Kaur Disorot Mejelis, Ini Tanggapannya

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 28 Feb 2024 - 23:51

KORUPSI:Perkara dugaan korupsi pengadaan Jas di Dinas PMD Kaur tahun anggaran 2022, yang menyeret dua terdakwa jadi sorotan Majelis Hakim. FIKI/RB.--

Namun pihaknya juga berpendapat sama dengan Majelis Hakim dalam perkara ini.

“Kita pahami bersama, sebagaimana yang telah dijelaskan Ketua Majelis Hakim. Tujuan proses pidana korupsi itu adalah memulihkan kerugian keuangan negara,” ujar Sopian.

Dilanjutkan Sopian, atas dugaan kerugian KN dalam perkara ini hanya Rp 30 juta. Ini hal yang menarik. Semoga ini menjadi pembelajaran sesama.

“Maka dapat kita simpulkan, sebenarnya yang merugikan keuangan negara ini siapa,” tanya Sopian.

Atas perkara ini, pihaknya akan terus mengikuti proses hukum sebagai mana mestinya. Seperti apa pembuktian yang dilakukan JPU atas perkara ini.

“Kita belum masuk ke prosesnya. Maka akan kita ikuti, apakah nanti terbukti atau tidak,” tutupnya.

Di sisi lain, JPU Kejari Kaur, Bobi Muhamad Ali Akbar, SH, MH menerangkan, Rp30 juta itu bukan masalah kerugian negara, Rp30 juta itu adalah uang yang diterima oleh terdakwa Asdyarman.

“Iya (gratifikasi, red) uang itu diberikan kepada terdakwa Asdyarman,” kata Bobi.

Diterangkan Bobi, sebetulnya anggaran untuk pengadaan Jas itu tidak termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Karena ada permintaan dari Kepala Dinas PMD Kaur terdakwa dalam perkara ini, maka anggaran itu diadakan pada APBDes Perubahan tahun anggaran 2022.

“Disarankan (oleh terdakwa mantan Kadis PMD, red) agar setiap desa mengangarkan pakaian jas. Yang sebetulnya tidak ada dalam APBDes,” tutur Bobi.

Yang mana, setiap desa diminta untuk mengangarkan Rp2,5 juta untuk satu stel jas. Dari anggaran Rp2,5 juta itu, keuntungan yang diterima para terdakwa Rp700 ribu. Dibagi untuk terdakwa mantan Kepala PMD Rp500 ribu.

“Kalau nilai pokok yang sudah terbayarkan Rp577 juta. Dan yang sudah diterimanya Rp30 juta (menjadi KN, red),” tutupnya.

kerugian negara hanya rp30  juta, perkara korupsi pengadaan jas kaur disorot mejelis, ini tanggapannya                            bengkulu, koranrb.id – perkara dugaan korupsi pengadaan jas di dinas pmd kaur tahun anggaran 2022, yang menyeret dua terdakwa jadi sorotan majelis hakim. 
sidang perdana beragendakan pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) kaur digelar rabu, 28 februari 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
ada dua terseret dalam perkara ini, yakni mantan kepala dinas pemberdayaan masyarkat desa (pmd) kaur, asdyarman, s.sos dan rahmadansyah diduga broker atau makelar.
diketuai majelis hakim, agus hamzah, sh, mh surat dakwaan dibacakan jpu kejari kaur di muka persidangan.
baca juga:dugaan keterlibatan sekdis dinkes kaur perkara bok, ph terdakwa yakin jpu tidak tutup mata
baca juga:kerugian negara hanya rp30 juta, perkara korupsi pengadaan jas kaur disorot mejelis, ini tanggapannya
yang menjadi sorotan ketua majelis hakim agus hamzah usai dakwaan dibacakan adalah biaya perkara yang dikeluarkan.
pasalnya, kerugian negara (kn) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jas di dinas pmd kaur tahun anggaran 2022 hanya rp30 juta, sementara ketua majelis menilai, biaya yang dikeluarkan dalam prosesnya lebih besar dari nilai kn tersebut.
“perkara dengan kerugian rp30 juta menghabiskan biaya perkara beberapa ratus juta. bayangkan, negara jadi rugi,” ucap ketua majelis hakim. 
untuk itu, majelis hakim meminta kepada aparat penegak hukum (aph) menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran ke depan. 
baca juga:ratusan ton beras bulog dijual di pasaran, ini yang dilakukan bulog
baca juga:terdakwa kur bsi dituntut berbeda, tuntutan robi riantoro lebih tinggi
“proses dari kepolisian, kejaksaan sampai ke sini lebih dari rp30 juta. ini menjadi perhatian untuk penegak hukum, baik di kepolisian maupun di kejaksaan,” tuturnya.
sementara itu, penasehat hukum (ph) terdakwa, asdyarman, sopian siregar, sh., mkn mengatakan, atas dakwaan jpu kaur, pihaknya tidak mengajukan eksepsi. 
namun pihaknya juga berpendapat sama dengan majelis hakim dalam perkara ini. 
“kita pahami bersama, sebagaimana yang telah dijelaskan ketua majelis hakim. tujuan proses pidana korupsi itu adalah memulihkan kerugian keuangan negara,” ujar sopian. 
baca juga:mencuat saat sidang, aset pertashop milik terdakwa kur bri lebong, ini langkah jaksa
baca juga:soal tindaklanjut penolakan kuari oleh warga talang alai seluma, polisi bakal lakukan ini
dilanjutkan sopian, atas dugaan kerugian kn dalam perkara ini hanya rp 30 juta. ini hal yang menarik. semoga ini menjadi pembelajaran sesama. 
“maka dapat kita simpulkan, sebenarnya yang merugikan keuangan negara ini siapa,” tanya sopian. 
atas perkara ini, pihaknya akan terus mengikuti proses hukum sebagai mana mestinya. seperti apa pembuktian yang dilakukan jpu atas perkara ini.  
“kita belum masuk ke prosesnya. maka akan kita ikuti, apakah nanti terbukti atau tidak,” tutupnya. 
di sisi lain, jpu kejari kaur, bobi muhamad ali akbar, sh, mh menerangkan, rp30 juta itu bukan masalah kerugian negara, rp30 juta itu adalah uang yang diterima oleh terdakwa asdyarman. 
“iya (gratifikasi, red) uang itu diberikan kepada terdakwa asdyarman,” kata bobi. 
diterangkan bobi, sebetulnya anggaran untuk pengadaan jas itu tidak termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes). 
karena ada permintaan dari kepala dinas pmd kaur terdakwa dalam perkara ini, maka anggaran itu diadakan pada apbdes perubahan tahun anggaran 2022. 
“disarankan (oleh terdakwa mantan kadis pmd, red) agar setiap desa mengangarkan pakaian jas. yang sebetulnya tidak ada dalam apbdes,” tutur bobi. 
yang mana, setiap desa diminta untuk mengangarkan rp2,5 juta untuk satu stel jas. dari anggaran rp2,5 juta itu, keuntungan yang diterima para terdakwa rp700 ribu. dibagi untuk terdakwa mantan kepala pmd rp500 ribu. 
“kalau nilai pokok yang sudah terbayarkan rp577 juta. dan yang sudah diterimanya rp30 juta (menjadi kn, red),” tutupnya. 
dalam surat dakwaan yang dibacakan jpu kejari kaur, para terdakwa didakwa pasal tindak pidana korupsi. 
pasal 12 huruf (a) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
dan pasal 5 ayat (2) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tīndak pidana korupsi jo. undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sekedar mengulas, berkas perkara kedua terdakwa, dilimaphkan jpu kejari kaur ke pn tipikor bengkulu, selasa 6 februari 2024 lalu. 
untuk diketahui, asdyarman selaku kepala dinas pmd dan rahmadansyah diduga makelar atau broker dalam perkara ini, ditetapkan tersangkan oleh penyidik tipikor satreskrim polres kaur pada 30 november 2023 lalu. 
sebelum ditetapkannya asdyarman dan rahmadansyah sebagai tersangka dalam perkara ini, penyidik tipikor satreskrim polres kaur telah memeriksa 45 saksi dan tiga orang ahli. bertujuan untuk memperkuat dugaan kepada para terdakwa. 
dari hasil penyelidikan yang dilakukan satreskrim polres kauar beberapa waktu lalu, diketahui anggaran yang digunakan untuk pengadaan jasa tersebut mencapai rp1,2 miliar. 
anggaran tersebut dari 49 desa yang ada di 15 kecamatan di kabupaten kaur. 
diduga perkara ini bermula saat terdakwa rahmadansyah diduga broker meminta terdakwa asdyarman agar bisa mendapatkan pengadaan jas. 
bertujuan agar, rahmadansyah mendapat proyek pengadaan jas itu. diduga rahmadansyah menjanjikan kepada as keuntungan sebesar rp 700 ribu per satu setel jas. 
diketahui satu setel jas tersebut di banderol dengan harga rp 2,5 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan