3 Calon DPD RI Tak Serahkan LPPDK, Ketua KPU Provinsi Bengkulu Beri Pernyataan Ini

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: RD Putra |

Kamis , 29 Feb 2024 - 23:41

3 Calon DPD RI tak serahkan LPPDK, Ketua KPU Provinsi Bengkulu beri pernyataan ini --Abdi/RB

Kemudian, untuk format pelaporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tersebut tidak ada kesalahan lagi, sebab KPU telah melakukan bimbingan teknis tentang format pelaporan dana tersebut.

"Pada laporan tersebut dapat dirincikan berapa penerimaan dan berapa pengeluaran, kemudian juga disebutkan jika ada sumbangan dalam bentuk barang atau lain-lain," terang dia.

Risen menjelaskan, setelah seluruh LPPDK dikumpulkan, maka KPU Kota ke akan menyerahkan LPPDK tersebut ke Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dilakukan audit dana kampanye.

Dalam proses audit tersebut membutuhkan waktu selama 30 hari, dan tim audit akan melakukan pemeriksaan terkait indikasi pelanggaran-pelanggaran seperti menerima sumbangan dari perusahaan asing atau melebihi batas dana kampanye yang ditetapkan dalam PKPU.

"Selesai diaudit KAP nanti akan diserahkan kembali ke KPU untuk diumumkan, jika nantinya ada temuan atau melebihi batas dana yang ditetapkan maka parpol wajib untuk mengembalikan," sebut Risen. (**)

3 calon dpd ri tak serahkan lppdk, ketua kpu provinsi bengkulu beri pernyataan ini                             koranrb.id -  ketua komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu, rusman sudarsono menyebut 3 calon anggota dpd ri tidak serahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk) hingga berita ini dinaikan, kamis 29 februari 2024 malam. 
adapun, partai politik secara keseluruhan sudah menyerahkan lppdk kepada kpu provinsi bengkulu sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
rusman menerangkan, sebelumnya kpu provinsi juga meminta untuk tepat waktu dalam menyerahkan lppdk dengan memberikan surat imbauan.
rusman juga mengeluarkan pernyataan tegas bahwa hasil pemilu di provinsi tersebut dapat dicabut jika peserta pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk).
baca juga:jam layanan perpusda kepahiang di akhir pekan tidak penuh, catat waktunya
baca juga:hasil rekapitulasi perolehan suara sementara, pan kuasai dprd lebong 
rusman menjelaskan, saat ini pengumpulan lppdk sudah berada pada babak akhir, hanya dalam hitungan jam, serta detik yang dapat menentukan nasib mereka.
tambah rusman, bahwa ketentuan ini merupakan bagian integral dari proses pemilu yang transparan dan akuntabel.
“sesuai pkpu, kita akan cabut hak pabila mereka menang, ini sduah aturannya,” tegas rusman.  
rusman mengatakan, langkah ini diambil guna memastikan integritas dan kredibilitas proses pemilu serta meminimalisir potensi pelanggaran aturan dalam penggunaan dana kampanye. 
baca juga:kejari tetapkan lagi 1 tersangka kasus pembangunan gedung laboratorium rsud rejang lebong
baca juga:dugaan pencemaran udara pt ksm di mukomuko, polisi segera periksa perusahaan
kpu provinsi bengkulu menekankan pentingnya keterbukaan dan kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi yang berlaku.
“ini memang langkah yang ditetapkan oleh aturannya, kpu tunduk dan patuh pada aturan,” jelas rusman.
rusman mengungkapkan, kpu provinsi bengkulu juga mengingatkan peserta pemilu untuk segera mengajukan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari konsekuensi yang dapat merugikan hasil pemilu mereka. 
baca juga: bidik aktor utama perkara korupsi asrama haji, jaksa analisa fakta sidang, cari alat bukti 
baca juga:bupati kopli bebas pilih pasangan di pilkada lebong 2024, pan bisa usung paslon sendiri
peringatan ini diharapkan mendorong peserta pemilu untuk menjaga integritas dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku dalam proses demokrasi.
“kita telah sampaikan kepada mereka, jadi itu bentuk mengingatkan lppdk tersebut,” jelas rusman. 
sementara itu, devisi teknis penyelenggaraan kpu kota bengkulu risen lubis mengingatkan, agar seluruh partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu) 2024 untuk segera menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (lppdk) hingga 29 februari.
"berdasarkan pkpu penyerahan lppdk ini dimulai delapan hari setelah pemungutan suara. sebelumnya sudah kita surati partai politik untuk dipersiapkan dan perhatian batas akhir bulan ini," sampai.
baca juga:12 advokat kai bengkulu disumpah, ini pesan presiden kai indonesia
baca juga:rekomendasi lelang direktur rsud m yunus disampaikan ke kasn, ini penjelasannya
risen menyebutkan, jika peserta pemilu 2024 terlambat dalam menyampaikan lppdk maka kpu akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlalu dan kpu kota ke berhak melakukan pembatalan calon terpilih dan tidak diajukan dalam pleno ke kpu ri.
hal tersebut sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilu, sehun para calon legisltif (caleg) yang memiliki perolehan suara terbanyak tidak akan direkomendasikan untuk mendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat daerah (dprd).  
"jadi sanksi bagi peserta yang tidak menyerahkan adalah pembatalan penetapan calon terpilih. maka pada 29 februari 2024 itu kita tunggu sampai pukul 23.00 wib," ujar dia.  
lanjut risen, untuk partai politik yang memiliki suara terendah alias kalah juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan lppdk tersebut, karena hal tersebut merupakan aturan yang wajib dipatuhi. 
baca juga:bengkulu jadi pusat pembinaan zakat pasca gubernur bengkulu terima penghargaan baznas ri 
baca juga:pleno kpu tuntas, ini nama-nama dewan baru rejang lebong
oleh karena itu, dirinya meminta agar semua peserta pemilu 2024 menjalankan setiap tahapan pelaporan dana kampanye sesuai aturan yang telah ditentukan. 
kemudian, untuk format pelaporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye tersebut tidak ada kesalahan lagi, sebab kpu telah melakukan bimbingan teknis tentang format pelaporan dana tersebut.
"pada laporan tersebut dapat dirincikan berapa penerimaan dan berapa pengeluaran, kemudian juga disebutkan jika ada sumbangan dalam bentuk barang atau lain-lain," terang dia. 
risen menjelaskan, setelah seluruh lppdk dikumpulkan, maka kpu kota ke akan menyerahkan lppdk tersebut ke kantor akuntan publik (kap) untuk dilakukan audit dana kampanye. 
dalam proses audit tersebut membutuhkan waktu selama 30 hari, dan tim audit akan melakukan pemeriksaan terkait indikasi pelanggaran-pelanggaran seperti menerima sumbangan dari perusahaan asing atau melebihi batas dana kampanye yang ditetapkan dalam pkpu.
"selesai diaudit kap nanti akan diserahkan kembali ke kpu untuk diumumkan, jika nantinya ada temuan atau melebihi batas dana yang ditetapkan maka parpol wajib untuk mengembalikan," sebut risen. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 1 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan