93 Desa di Lebong Diingatkan, Prioritaskan DD Tahap I Tangani Stunting

93 desa di lebong diingatkan, prioritaskan dd tahap i tangani stunting koranrb.id – wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd mengingatkan 93 pemerintah desa (pemdes) yang ada di kabupaten lebong memprioritaskan penanganan stunting dalam penggunaan dana desa (dd).  jika memungkinkan program penanganan stunting sudah harus dimulai pemerintah desa sejak penggunaan dd tahap i agar realisasinya lebih cepat dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran program.  namun jika pemerintah desa belum bisa menggulirkan program penanganan stunting di tahap i, diharapnya pemerintah desa segera merealisasikan pencegahan dan penanganan gagal tumbuh balita akibat kurang asupan gizi itu di dd tahap ii. ''pada intinya program penanganan stunting memang menjadi target nasional sehingga dalam implementasinya juga disalurkan melalui pemanfaatan dd,’’ ujar fahrurrozi. baca juga:anak penting diajarkan bela diri demi kesehatan mental dan fisik baca juga:memberikan tugas tambahan, sangat baik dalam melatih kemandirian anak bahkan kepada para camat dan kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) juga dimintanya proaktif mengecek kasus stunting atau gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi yang muncul di wilayahnya masing-masing.  hal itu harus dilakukan untuk memastikan realisasi konvergensi stunting di seluruh desa sudah berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan karena anggarannya sudah disalurkan juga melalui dd.  ''camat harus menanamkan rasa malu ketika di wilayahnya ada kasus stunting. mungkin dengan cara yang seperti itu akan tumbuh kepedulian masyarakat terhadap penanganan kasus stunting,’’ ungkap fahrurrozi. sementara kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmds) kabupaten lebong, reko haryanto, s.sos, m.si mengaku sudah mengingatkan seluruh pemerintah desa fokus menangani stunting sejak awal tahun. baca juga:pleno kpu lebong belum tuntas, sementara pan masih memimpin baca juga:93 desa di kabupaten lebong diingatkan prioritaskan dd tahap i tangani stunting teknisnya dengan penekanan pelaksanaan program yang sudah harus berjalan sejak penggunaan dd tahap i.  ‘’kalau memang tidak terkejar, silahkan pemerintah desa menggulirkannya paling lambat dalam penggunaan dd tahap ii,'' tukas reko. diakuinya, kewajiban desa ikut mengentaskan permasalahan stunting sudah dirumuskan pemerintah pusat sejak tahun 2018. yakni melalui undang-undang nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dd tahun 2019.  bahkan salah satu tolak ukur penilaian keberhasilan desa dalam mewujudkan desa yanh mandiri adalah tidak adanya kasus stunting yang menimpa masyarakatnya. justru itu mengabaikan masalah stunting sama saja bunuh diri bagi pemerintah desa.  baca juga:hasil rekapitulasi perolehan suara sementara, pan kuasai dprd lebong baca juga:jelang ramadhan disperkan periksa kesehatan ternak pedaging dalam implementasi penanganan stunting, pemerintah desa tidak hanya berkewajiban memberi makanan tambahan yang bergizi untuk balita atau kegiatan pengembangan ketahanan pangan saja.  setiap desa juga harus merumuskan penggunaan dd untuk pembangunan yang mendukung pencegahan masalah kekurangan gizi.  antara lain penyediaan sarana air bersih dan sanitasi yang sehat. termasuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu melalui bantuan langsung tunas dana desa (blt-dd).  untuk diketahui, penanganan stunting tidak akan berhasil tanpa adanya peran seluruh pihak dalam upaya pengentasannya.  salah satunya tim pendamping keluarga (tpk) yang salah satu tujuan pembentukannya adalah untuk mempercepat penanganan stunting.  masing-masing tpk mempunyai tugas utama dalam pencegahan stunting. mulai dari melaksanakan pendampingan, penyuluhan, pelaporan dan memberikan rujukan pengobatan terhadap anak penderita stunting.  sementara kepala dinas kesehatan (dinkes) kabupaten lebong, rachman, skm, m.si mengatakan, pentingnya penanganan stunting sudah diamanahkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.  ‘’sesuai data yang ada pada kami, kasus stunting di kabupaten lebong sepanjang januari hingga desember 2023 mencapai 236 kasus. artinya hanya di 20,5 persen. jumlah itu turun dibanding tahun 2022 yang persentasenya berada di angka 23 persen,’’ tandas rachman.  ditargetnya pada tahun 2024 ini prevalensi kasus stunting harus bisa ditekan di bawah 18 persen. di sisi lain rachman juga berharap lebih banyak lagi masyarakat yang terlibat sebagai bapak asuh anak stunting (baas). khususnya para pejabat di lingkungan pemkab lebong.  ‘’kalau jumlah bapak asuhnya bertambah, artinya dana mandiri untuk penanganan stunting lebih banyak sehingga dengan kondisi itu diharapkan kasusnya bisa lebih cepat turun,’’ jelas rachman.  sejauh ini di kabupaten lebong baru ada 60 an baas. lebih 70 persen merupakan pns di lingkungan pemkab lebong. mungkin ke depan perlu ada penambahan agar penurunan prevalensi stunting signifikan. kepada para kepala puskesmas juga dimintanya proaktif mengecek kasus gizi buruk di wilayahnya masing-masing. itu untuk memastikan realisasi konvergensi stunting di seluruh desa sudah berjalan dengan baik.

Tag

• # wabup lebong
• # pemdes
• # korupsi dana desa
• # stunting

Share

• 
• 
• 
• 
•