Dugaan Tipikor RSUD Mukomuko, Bulan Ini Penetapan Tersangka Massal, Ini Penjelasannya

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 03 Mar 2024 - 22:59

MASSAL: Tersangka pada kasus dugaan tipikor pengelolaan keuangan RSUD Mukomuko tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berpotensi massal. FOTO: Kasi Pidsus Kejari Mukomuko, Agung Malik Hakim SH, MH/RB --

Agung juga memastikan, belum ada dari para saksi-saksi yang telah diperiksa menitipkan uang terkait timbulnya KN yang masih estimasi tersebut.

Maka dari itu selesai telaah LHP. Puluhan saksi akan dipanggil kembali dan langsung akan ada penetapan tersangka diantara saksi-saksi yang diperiksa tersebut.

“Untuk perkiraan jumlah tersangka yang pasti berjamaah dan lebih dari dua orang.

Untuk pastinya kita tunggu nanti ya. Selain itu kami juga berharap adanya perkara ini, tidak menggangu pelayaaan di RSUD Mukomuko,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini, SE sangat mendukung penuh kinerja Kejari Mukomuko dalam mengungkap kasus tipikor keuangan RSUD Mukomuko.

Hal ini perlu dilakukan karena salah satu syarat agar daerah bisa maju dan berkembang.

Sebab jika dipenuhi nuansa korupsi tentu akan memberikan dampak negatif kepada pembngunan daerah.

“Kami DPRD Mukomuko sangat mendukung kinerja Kejari Mukomuko, dimana harapakan kami seluruh yang terlibat dari akar hingga ke atas bisa terjaring.

Sebab jika tidak tentu akan membentuk koloni-koloni baru,” harapnya.

Sebagaimana diketahui setelah dinaikanya status dugaan tipikor keuangan RSUD Mukomuko ke penyidikan, terus berproses.

Mulai dari melakukan penyitaan berkas dokumen-dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran manajemen RSUD Mukomuko dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Pemeriksaan saksi untuk dimintai keterangan berkaitan isi dari laporan, baik uang masuk, uang keluar, permintaan barang, dan kebutuhan lainnya.

Termasuk penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap pihak BPJS, berkaitan dengan dana klaim BPJS, pihak perusahaan obat dan melakukan pencocokan data penerima gaji dan honor terhadap 500 pegawai RSUD baik medis dan non medis.

Alhasil dalam pemeriksaan-pemeriksaan tersebut penyidik Kejari Mukomuko banyak menemukan kejanggalan.

Baik itu mark up belanja,dan SPJ fiktif. Untuk manajemen RSUD yang telah diperikasa mulai dari seluruh pimpinan RSUD Mukomuko, Bendahara uang masuk dan Bendahara pengeluaran.

dugaan tipikor rsud mukomuko, bulan ini penetapan tersangka massal, ini penjelasannya                            koranrb.id – tersangka pada kasus dugaan tipikor pengelolaan keuangan rsud mukomuko tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berpotensi massal.
penanganan kasus rsud mukomuko yang saat ini ditangani kejaksaan negeri (kejari) mukomuko.
yang statusnya sudah tahap penyidikan, kejari mukomuko pastikan dalam minggu ini laporan hasil pemeriksaan (lhp) yang dilakukan auditor oleh kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu rampung. 
sehingga, jika tidak ada halangan di awal maret ini akan dilakukan penetapan tersangka berjamaah.
baca juga:aksi pencurian motor bos tahu di dusun besar terekam cctv 
baca juga: 16 ranmor terlibat balap liar di jalan elevated danau dendam tak sudah diamankan, dirlantas: harus dibasmi 
“kami tidak pernah berhenti merampungkan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) rsud mukomuko.
maka dalam minggu ini, lhp akan kita terima, dalam dua tiga hari kitta tela’ah.
sudah pasti kita lanjutkan dengan penetapan tersangka,” kata kepala kejari (kajari) mukomuko rudi iskandar sh, mh melalui kasi pidsus, agung malik hakim sh, mh.
agung juga menyampaikan, berkaitan dengan dugaan tipikor pengelolaan keuangan rsud mukomuko tahun 2016 sampai dengan tahun 2021
untuk estimasi kerugian negara (kn) sementara  kurang lebih mencapai rp3 miliar
baca juga: jaksa dalami keterlibatan tersangka samisake jilid ii, qori : masih tahap penyidikan 
baca juga:aksi curi brankas terekam cctv, ini kronologisnya
dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah karena kepastian angkat kn setelah lhp terbit. 
agung menyebutkan, yang pasti perjalanan pengungkapkan perkara dugaan tipikor pengelolan keuangan rsud ini, jaksa harus bekerja ekstra.
pasalnya berkas keuangan mencapai 36 ribu transaksi keuangan selama 6 tahun. 
selain itu dalam proses pemeriksaan saksi, beberapa saksi harus benar-benar ditunjukan bukti dugaan baru mengakui adanya dugaan.
baca juga:bupati kaur jadi saksi pekan depan, ini perkaranya
baca juga:panggilan ketiga sa dibantu propam polda
“perkara ini cukup memakan waktu 36 ribu transaksi harus kita bedah satu persatu.
kemudian juga saksi-saksi ini memang sangat alot kita dimintai keterangan, tidak mengetahui apa yang ditanyakan penyidik.
yang pastinya fokus pemeriksaan kita berkaitan temuan mark up (kelebihan bayar, red) dan spj fiktif,” terangnya.
sedangkan untuk jumlah saksi yang telah diperksa berkaitan perkara ini.
sudah lebih dari 500 saksi. 
mulai dari manejemen rsud yang memiliki tanggungjawab atas penggunaan angaran dari tahun 2016 sampai dengan desember 2021. 
pimpinan pemasok obat dan alat kesehatan, selanjutnya seluruh tenaga kesehatan termasuk tenaga non medis rsud mukomuko. 
sedangkan yang terakhir dilakukan pemeriksaan 21 pemilik toko di kabupaten mukomuko, yang menjadi tempat berbelanja pihak manajemen rsud mukomuko.
“kami yakin banyak warga mukomuko yang bertanya, kapan perkara rsud ini akan rampung.
semaksimal mungkin kami lakukan agar perkara ini dapat tuntas sehingga kn yang didapatkan bisa kembali ke negara,” ucapnya.
agung juga memastikan, belum ada dari para saksi-saksi yang telah diperiksa menitipkan uang terkait timbulnya kn yang masih estimasi tersebut.
maka dari itu selesai telaah lhp. puluhan saksi akan dipanggil kembali dan langsung akan ada penetapan tersangka diantara saksi-saksi yang diperiksa tersebut.
“untuk perkiraan jumlah tersangka yang pasti berjamaah dan lebih dari dua orang.
untuk pastinya kita tunggu nanti ya. selain itu kami juga berharap adanya perkara ini, tidak menggangu pelayaaan di rsud mukomuko,” tandasnya. 
sementara itu, ketua dprd mukomuko ali saftaini, se sangat mendukung penuh kinerja kejari mukomuko dalam mengungkap kasus tipikor keuangan rsud mukomuko.
hal ini perlu dilakukan karena salah satu syarat agar daerah bisa maju dan berkembang. 
sebab jika dipenuhi nuansa korupsi tentu akan memberikan dampak negatif kepada pembngunan daerah.
“kami dprd mukomuko sangat mendukung kinerja kejari mukomuko, dimana harapakan kami seluruh yang terlibat dari akar hingga ke atas bisa terjaring.
sebab jika tidak tentu akan membentuk koloni-koloni baru,” harapnya.
sebagaimana diketahui setelah dinaikanya status dugaan tipikor keuangan rsud mukomuko ke penyidikan, terus berproses.
mulai dari melakukan penyitaan berkas dokumen-dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran manajemen rsud mukomuko dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. 
pemeriksaan saksi untuk dimintai keterangan berkaitan isi dari laporan, baik uang masuk, uang keluar, permintaan barang, dan kebutuhan lainnya. 
termasuk penyidik juga melakukan pemanggilan terhadap pihak bpjs, berkaitan dengan dana klaim bpjs, pihak perusahaan obat dan melakukan pencocokan data penerima gaji dan honor terhadap 500 pegawai rsud baik medis dan non medis.
alhasil dalam pemeriksaan-pemeriksaan tersebut penyidik kejari mukomuko banyak menemukan kejanggalan. 
baik itu mark up belanja,dan spj fiktif. untuk manajemen rsud yang telah diperikasa mulai dari seluruh pimpinan rsud mukomuko, bendahara uang masuk dan bendahara pengeluaran.
pimpinan pemasok obat dan alkes, pimpinan bpjs kesehatan mukomuko, seluruh pegawai rsud penerima gaji dan honor, termasuk pemilik ritel tempat belanja rsud mukomuko telah dilakukan pemanggilan oleh penyidik dengan status saksi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 4 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan