Tantangan PHPU, MK: Waktu 14 Hari Tak Ideal

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Kamis , 07 Mar 2024 - 22:33

Tantangan PHPU, MK: Waktu 14 Hari Tak Ideal --

tantangan phpu, mk: waktu 14 hari tak ideal                             koranrb.id – mahkamah konstitusi (mk) tengah mematangkan persiapan jelang perselisihan hasil pemilihan umum (phpu).
di tengah persiapan, mk mengakui ada tantangan untuk menangani kasus secara maksimal.
sebab, waktu yang tersedia dalam uu pemilu hanya 14 hari.
ketua mk suhartoyo menilai 14 hari bukan waktu yang ideal.
baca juga:musrenbang kabupaten, bupati bengkulu selatan banyak permohonan ke pemprov bengkulu 
baca juga:status 3 kades masih menggantung, dewan desak bupati seluma tegas buat keputusan
apalagi, jika melihat konstelasi politik pilpres 2024, ada potensi perkara phpu lebih dari satu.
mengingat ada tiga paslon peserta.
’’dalam batas penalaran yang wajar, bisa enggak mk secara komprehensif menangani itu? dengan berbagai, katanya, kompleksitas kecurangan atau anggapan ada kecurangan,’’ ujarnya di pusdiklat mk, bogor.
dia menambahkan, persoalan waktu itu akan berimplikasi pada jalannya persidangan.
baca juga:bertugas 5 tahun, pppk guru buat pernyataan tidak minta pindah tugas 
pada phpu 2019, misalnya. dari sekian banyak dalil yang disampaikan pemohon, mk membatasi jumlah ahli maksimal 15 orang.
itu pun proses persidangan berjalan maraton sampai subuh.
’’nah, sekarang (misalnya) ada 1.000 dalil, saksinya harus 1.000. kapan kita mau periksa 1.000 saksi itu?,’’ imbuhnya.
meski demikian, suhartoyo menegaskan, mk akan menangani perkara dengan sebaik-baiknya.
baca juga:status 3 kades masih menggantung, dewan desak bupati seluma tegas buat keputusan
baca juga:pemkab rejang lebong gelar operasi pasar, sediakan bahan pokok jelang ramadan
’’kita tetap optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,’’ tuturnya.
di sisi lain, berkas perkara pidana pemilu tujuh anggota ppln kuala lumpur dinyatakan lengkap atau p-21.
kepala pusat penerangan hukum kejagung ketut sumedana memastikan hal itu.
’’dengan sangkaan pasal 545 dan/atau pasal 544 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum,’’ ungkap ketut. 
sementara itu kritik yang disampaikan sejumlah kalangan terhadap kebijakan peniadaan tampilan diagram pada sistem informasi rekapitulasi (sirekap) belum mengubah sikap komisi pemilihan umum (kpu).
baca juga:sidang gugatan caleg gerindra digelar 4 april, tergugat ketua kpu dan bawaslu kepahiang
baca juga:angka pernikahan turun, perceraian naik, prediksi pertumbuhan penduduk di indonesia mengejutkan 
mereka menegaskan masih akan menerapkan kebijakan tersebut.
komisioner kpu idham holik mengatakan, informasi yang menampilkan hasil akan dilakukan setelah tuntas.
"nanti pasca kpu ri menetapkan hasil, kpu ri akan menampilkan perolehan suara di tingkat nasional baik dalam maupun luar negeri," ujarnya kemarin.
idham menepis tudingan yang menyebut kebijakan itu mengurangi transparansi.
baca juga:giicomvec 2024 digelar, hadirkan beragam moda transportasi komersial
baca juga:siap-siap, bengkulu utara pasar murah dan sediakan bibit pangan gratis 
dia menegaskan, hasil rekapitulasi yang sekarang berjalan tetap bisa disaksikan masyarakat.
sebab, semua rapat pleno disiapkan siaran langsung yang dapat disaksikan masyarakat.
tidak hanya itu, pihaknya juga telah memerintahkan untuk mempublikasi hasil rekapitulasi di setiap tingkatan.
"apabila rekapitulator telah selesai melakukan rekapitulasi dan menetapkan hasilnya, maka wajib diumumkan masyarakat luas," terangnya.
idham mengatakan, saat ini proses rekapitulasi di daerah juga terus berlangsung. bahkan, dalam waktu dekat, akan ada provinsi yang menuntaskan sehingga sudah bisa dinaikkan ke level nasional.
sementara itu ketua presidium masyarakat anti fitnah indonesia (mafindo) septiaji eko nugroho mengatakan sederet masalah sistem elektronik kpu, khususnya yang terkait dengan rekapitulasi suara, menyebabkan adanya distrust masyarakat terhadap sistem tersebut.
bahkan, distrust itu juga dialamatkan pada lembaga kpu secara keseluruhan. 
septiaji menyebut meningkatnya distrust itu membuat berita bohong terkait kpu turut meningkat.
terutama di media sosial (medsos). menurutnya, kpu perlu memperbaiki pola komunikasi dua arah agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih baik. 
”kalau tidak, maka risikonya adalah ketidakpercayaan publik semakin meningkat, apalagi dengan adanya penutupan diagram itu,” kata septiaji kepada jawa pos, kemarin.
sistem elektronik sirekap kpu, lanjutnya, sejatinya bagian dari pencegahan disinformasi. ”karena dengan disajikannya c hasil kemudian ditampilkan ke publik itu adalah jembatan membangun kepercayaan,” ujarnya.
ketua cyberity arif kurniawan menambahkan, langkah kpu menyembunyikan tampilan diagram perolehan suara sejatinya tidak masalah.
namun, tampilan ui/ux dalam bentuk diagram itu umumnya tertuang di kesepakatan awal antara kpu dengan developer yang mengerjakan arsitektur sistem elektronik. ”jadi gak bisa diubah seenaknya,” terangnya. 
maka dari itu, arif mempertanyakan apakah kpu sudah mengubah kesepakatan dengan developer terkait dengan tampilan tersebut.
jika sudah, kpu mestinya menjelaskan kepada masyarakat terkait kesepakatan yang dimaksud.
”ibaratnya kalau mau ngecat tembok balai desa tidak bisa seenak pilihan kepala desa, harus dibicarakan dengan masyarakat desa,” imbuhnya.
sementara itu wakil presiden ma’ruf amin merespon pertanyaan wartawan soal polemik aplikasi sirekap milik kpu.
dia menegaskan bahwa data yang ditampilkan di sirekap itu bukan menunjukkan hasil yang resmi dan digunakan sebagai acuan negara.
dia menegaskan bahwa data yang resmi adalah rekapitulasi manual yang berjenjang dan nanti akan diumumkan secara tersendiri oleh kpu.
’’hasilnya itu nanti pengumuman resmi kalau sudah ada (pengumuman) kpu,’’ katanya di sela kunjungan kerja di tangerang kemarin.
ketika nanti hasil rekapitulasi berjenjang secara resmi disampaikan, pihak-pihak terkait punya hak untuk meresponnya. apakah menerima atau tidak.
ketika ada pihak yang tidak menerima, ma’ruf menekankan sudah ada saluran resminya. diantaranya adalah lewat pengaduan di bawaslu.
atau juga bisa melalui gugatan di mahkaman konstitusi (mk).
cara-cara resmi itu bisa digunakan untuk merespon pengumuman resmi kpu terkait hasil pemilu 2024.
dalam kesempatan itu ma’ruf juga merespon polemik hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.
dia menegaskan bahwa hak angket itu adalah kewenangan dari parlemen atau dpr.
ma’ruf mengatakan pemerintah tidak ikut-ikutan atau melibatkan diri soal hak angket tersebut.
’’karena sepenuhnya kewenangan dpr> saya tidak tahu tujuannya apa,’’ katanya. ketika ditanya apakah hak angket itu bertujuan untuk menggulingkan presiden jokowi, dia mengatakan tidak berharap seperti itu. dia berharap proses pergantian kepemimpinan nasional nanti berjalan dengan baik. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 8 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan