Tarif Parkir Belum Bisa Dipungut, Dishub Akan Evaluasi Kinerja Jukir

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 08 Mar 2024 - 23:00

PARKIR: Salah satu titik parkir yang masih dipungut retribusi adalah di sepanjang jalan Merdeka Kota Curup. Arie Saputra Wijaya/RB--

Dari hasil inventarisasi yang telah dilakukan Pemkab Rejang Lebong sebelumnya, terdapat 11 Perda terkait dengan masalah pajak daerah.

Dan 18 Perda terkait dengan retribusi daerah yang harus disusun kembali, baik dari sisi jenis, besaran tariff atau persentase, juga penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

29 Perda yang akan direvisi tersebut telah disusun kembali dalam 1 Perda atau Omnibus Law.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa seluruh regulasi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah harus dijadikan dalam 1 Perda.

tarif parkir belum bisa dipungut, dishub akan evaluasi kinerja jukir                            koranrb.id - meskipun saat ini kabupaten rejang lebong sudah memiliki peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah (pdrd).
yang merupakan revisi dari belasan perda tentang pajak dan retribusi daerah
namun sampai saat ini pemkab rejang lebong belum bisa memungut pajak dan retribusi lantaran perda tersebut masih dalam tahap kajian.
salah satu sektor yang saat ini tengah disorot adalah parkir. dimana sejak awal tahun 2024 lalu pemkab rejang lebong resmi menerbitkan edaran terkait penghentian penarikan retribusi.
baca juga:pemkab rejang lebong gelar operasi pasar, sediakan bahan pokok jelang ramadan
baca juga:pasangan bukan muhrim terciduk di kamar hotel, 4 remaja tenggak miras 
namun sampai saat ini masih terjadi penarikan retribusi parkir hampir di sebagian besar titik parkir yang ada di wilayah perkotaan di kabupaten rejang lebong.
meski demikian, kepala dinas perhubungan (dishub) kabupaten rejang lebong, rachman yuzir, se mengungkapkan bahwa saat ini pemkab rejang lebong masih melakukan kajian terhadap perda pdrd tersebut. 
dan teruntuk sektor parkir dalam perda tersebut merupakan revisi dari perda nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi parkir.
"sejak awal januari 2024, penarikan retribusi parkir di kabupaten rejang lebong telah dihapus setelah dilakukan revisi terhadap perda yang berlaku sejak tanggal 6 januari 2024.
dan saat ini kami dari dishub yang bertanggung jawab atas urusan parkir, belum melaksanakan penarikan tarif retribusi parkir di 80 titik parkir yang ada," ungkap rachman.
baca juga:data ulang pelaku umkm, tersebar di 15 kecamatan di rejang lebong 
baca juga:bangun infrastruktur dan layanan kesehatan, poin kesepakatan musrenbang rejang lebong
sementara itu, terkait revisi perda nomor 7 tahun 2011 oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu dalam perda pdrd tersebut, rachman mengatakan, revisi tersebut sudah diverifikasi oleh kementerian dalam negeri (kemendagri). 
namun, pemberlakuan perda tersebut di kabupaten rejang lebong masih tertunda karena dinas perhubungan masih mempelajari isi perda tersebut.
"sembari menunggu perda terbaru bisa dilaksanakan, kita akan kumpulkan dulu para jukir (juru parkir) untuk dievaluasi," beber rachman.
ia mengatakan, saat ini pemkab rejang lebong tidak bisa serta merta merumahkan puluhan jukir yang sudah lama bertugas di beberapa titik parkir yang ada di kabupaten rejang lebong. 
baca juga:batu berlapis masih diteliti di laboratorium arkeologi universitas indonesia
baca juga:partisipasi pemilih capai 84 persen, kpu klaim terjadi peningkatan dibanding 2019
hanya saja pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja para jukir, dalam rangka evaluasi kinerja.
"kita juga tidak menganjurkan para jukir untuk menarik parkir kepada masyarakat. namun kalau ada masyarakat yang tetap ingin memberi uang parkir kepada jukir karena sudah menjaga kendaraannya, itu tidak dilarang. hanya saja jangan sampai memaksa menarik parkir," tegas rachman.
ia menambahkan, dalam proses evaluasi dan pengawasan terhadap para jukir ini, pihaknya juga akan melihat sejauh mana para jukir-jukir tersebut layak untuk tetap dipekerjakan. dan jika ditemukan kinerja jukir yang dinilai tidak maksimal, maka pihaknya tak segan-segan untuk mengganti dengan jukir lainnya yang layak.
"untuk mengevaluasi para petugas jukir, kami masih melakukan pengumpulan data dan pemantauan di beberapa lokasi parkir. dengan demikian, akan dapat diketahui jukir mana yang pantas dipertahankan dan yang perlu diganti," terang rachman.
selain itu, disebutkan rachman, bahwa setiap petugas parkir harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah baru yang akan diberlakukan nanti. 
ini mencakup penetapan tarif parkir yang harus diterapkan serta semua aturan lain yang harus diindahkan.
"lakukanlah tugas dengan baik, patuhi semua peraturan yang telah ditetapkan, dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," singkatnya. 
sebelumnya pemkab rejang lebong telah mengeluarkan surat dengan nomor 973/1136/bid.6/bpkd/2023 tanggal 27 desember 2023 
tentang pemberitahuan evaluasi perda pdrd kabupaten rejang lebong. surat tersebut dikirimkan ke seluruh organisasi perangkat daerah (opd) yang memiliki kewajiban pemungutan retribusi, untuk sementara menangguhkan pungutannya, kecuali untuk opd yang menerapkan blud dan pola pihak ketiga.
diketahui juga bahwa, perda pdrd tersebut merupakan gabungan dari 29 perda terkait pajak dan retribusi yang pernah dimiliki kabupaten rejang lebong. 29 perda tersebut dilakukan revisi lantaran dinilai sudah tidak sesuai untuk diterapkan pada kondisi saat ini.
dari hasil inventarisasi yang telah dilakukan pemkab rejang lebong sebelumnya, terdapat 11 perda terkait dengan masalah pajak daerah.
dan 18 perda terkait dengan retribusi daerah yang harus disusun kembali, baik dari sisi jenis, besaran tariff atau persentase, juga penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan lainnya berdasarkan undang-undang yang berlaku.
29 perda yang akan direvisi tersebut telah disusun kembali dalam 1 perda atau omnibus law. 
hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2022, bahwa seluruh regulasi yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah harus dijadikan dalam 1 perda.