Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan, Pemprov dan Kementerian P3A Teken Pakta Integritas
TEKEN: Gubernur Bengkulu, Prof Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA., melakukan penandatanganan Pakta Integritas disaksikan Deputi Bidang Pemenuhan hak anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM., di Hote--
Sementara, untuk tiga kabupaten tersebut belum memenuhi indikator tersebut.
"Anak dan kaum perempuan ini memang memerlukan energi yang ekstra," ucapnya.
Hal tersebut, menurut Rohidin merupakan bentuk kecintaan sekaligus untuk menjalankan hidup sesungguhnya, yakni dengan memperhatikan kaum perempuan dan anak.
"Kita kalau sudah berhadapan dengan dua unsur ini, Kadang-kadang sekeras apapun laki-laki tetap akan kalah.
Namun yang jadi persoalan kenapa yang jadi dua unsur ini yang mengalami banyak kekerasan. Tidak sebanding, harusnya mendapatkan perhatian dan bimbingan," ungkapnya.
Disampaikan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, penandatanganan pakta integritas ini juga sebagai upaya
Pemprov Bengkulu bersama kementerian dan pihak terkait lainnya dalam rangka percepatan penanganan dan penguatan layanan pemenuhan hak anak di Provinsi Bengkulu.
"Jadi kita hari ini (kemarin, red) kedatangan dari Kementerian Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan, dan Anak (PPPA) RI
untuk melihat bagaimana dan sejauh mana kesiapan Kabupaten dan Kota dalam pemenuhan indikator kota layak anak," tutur Gubernur.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan, dan Anak (PPPA) Pribudi Arta Nur Sitepu dalam sambutannya menyampaikan, dalam penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan.
Pihaknya juga mendorong pelaksanaan indikator pembentukan kota/kabupaten layak anak di wilayah Provinsi Bengkulu melalui sinergi layanan pemenuhan hak anak.
"Diharapkan setelah penandatanganan pakta integritas, dapat mewujudkan pemenuhan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak di Indonesia," singkatnya.
- Tag
- Share
-
-
