Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan, Pemprov dan Kementerian P3A Teken Pakta Integritas

Reporter: Bela Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 13 Mar 2024 - 23:04

TEKEN: Gubernur Bengkulu, Prof Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA., melakukan penandatanganan Pakta Integritas disaksikan Deputi Bidang Pemenuhan hak anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM., di Hote--

Untuk pada pelaksanaan tersebut ia juga mengundang beberapa pimpinan OPD.

Seperti OPD pendidikan, kesehatan, PMD, Bappeda untuk menandatangani Pakta Integritas, hal tersebut dimaksudkan agar anak-anak Bengkulu ini terlindungi.

"Angka kekerasan anak di Bengkulu masih tinggi termasuk angka perkawinan anak yang juga tinggi. Angka perceraian juga cukup tinggi, diposisi sekarang," keluhnya.

Untuk itu, dijelaskan Rohidin pihaknya juga mengeluarkan sebuah program berupa bentuk perlindungan anak pasca perceraian terkait dengan gaji.

"Terkhusus untuk ASN, setiap mereka bercerai, berapa hak anak dan mantan istrinya harus terpenuhi," ucapnya.

Selain itu, diharapkan dengan penandatangan Pakta Integritas tersebut juga dapat mewujudkan kota layak anak. Yang pada akhirnya juga akan memunculkan angka pemenuhan hak anak.

"Hal ini tentu mengharapkan peran multi sektor," ungkapnya.

Tidak hanya dari Dinas P3A, tetapi juga Dinas Kesehatan, dari unsur pengalidan agama, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya.

Untuk itu ia menekankan, perlunya para pemangku kepentingan ini untuk berkolaborasi mewujudkan kota layak anak.

Diketahui terdapat tiga kabupaten lagi yang disebut yang belum layak anak berdasarkan penguatan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2023 lalu.

Ketiganya yakni, Kabupaten Bengkulu Tengah, Lebong dan Kaur.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI Nomor 12 Tahun 2011, ada 24 indikator yang untuk kategori Kabupaten/Kota Layak Anak.

pemenuhan hak anak dan perempuan, pemprov dan kementerian p3a teken pakta integritas                            koranrb.id - indeks pemenuhan hak anak di provinsi bengkulu saat ini masih di bawah rata-rata nasional. 
hal tersebutlah yang menyebabkan kejadian kekerasan terhadap anak, cukup tinggi persentasenya. 
hal tersebut diungkapkan gubernur bengkulu, prof. dr. drh. h. rohidin mersyah, mma, usai pelaksanaan penandatanganan pakta integritas bersama kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (p3a) ri.
pelaksanaan tersebut dilakukan di hotel mercure bengkulu, rabu 23 maret 2024.
pada penandatanganan pakta integritas ini secara langsung dihadiri langsung deputi bidang pemenuhan hak anak kementerian pemberdayaan, perempuan, perlindungan, dan anak (pppa) ri, dr. ir. pribudiarta nur sitepu, mm., yang ikut berkontribusi dari melakukan penandatangan tersebut. 
baca juga:sidak bpom selama ramadan, ini jadwalnya
baca juga:kelanjutan beasiswa perangkat desa, pemprov bengkulu tunggu audit bpk
selanjutnya juga dilakukan oleh prof. dr. h rohidin mersyah, mma, pimpinan lembaga vertikal, kepala opd terkait lingkungan pemprov bengkulu, tokoh agama dan pihak terkait lainnya. 
dikatakan rohidin, dengan ditandatanganinya  pakta integritas ini, diharapkan dapat direalisasikan dalam menjaga perlindungan anak dan perempuan di provinsi bengkulu.
"kita kedatangan deputi dari kementerian ppa untuk melihat sejauh ini memantau kesiapan kabupaten/kota terkait
dengan kota layak anak dengan indikator yang sudah disusun," ungkap rohidin, rabu 13 maret 2024.
karena pemenuhan hak-hak ini dilindungi sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.
untuk mewujudkan, dikatakan rohidin diperlukan kerjasama antara multi sektor. 
baca juga:paskibraka kota bengkulu dapat reward tabungan pendidikan rp4 juta dari pemkot bengkulu
baca juga:nyepi 2024, ini pesan phdi untuk umat hindu bengkulu
untuk  pada pelaksanaan tersebut ia juga mengundang beberapa pimpinan opd.
seperti opd pendidikan, kesehatan, pmd, bappeda untuk menandatangani pakta integritas, hal tersebut dimaksudkan agar anak-anak bengkulu ini terlindungi.
"angka kekerasan anak di bengkulu masih tinggi termasuk angka perkawinan anak yang juga tinggi. angka perceraian juga cukup tinggi, diposisi sekarang," keluhnya.
untuk itu, dijelaskan rohidin pihaknya juga mengeluarkan sebuah program berupa bentuk perlindungan anak pasca perceraian terkait dengan gaji. 
baca juga:24 odgj di kota bengkulu miliki e-ktp 
baca juga:isi ramadan, gubernur ajak asn partisipasi buka puasa bersama
"terkhusus untuk asn, setiap mereka bercerai, berapa hak anak dan mantan istrinya harus terpenuhi," ucapnya.
selain itu, diharapkan dengan penandatangan pakta integritas tersebut juga dapat mewujudkan kota layak anak. yang pada akhirnya juga akan memunculkan angka pemenuhan hak anak.
"hal ini tentu mengharapkan peran multi sektor," ungkapnya.
tidak hanya dari dinas p3a, tetapi juga dinas kesehatan, dari unsur pengalidan agama, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. 
untuk itu ia menekankan, perlunya para pemangku kepentingan ini untuk berkolaborasi  mewujudkan kota layak anak. 
diketahui terdapat tiga kabupaten lagi yang disebut yang belum layak anak berdasarkan penguatan gugus tugas kabupaten/kota layak anak (kla) 2023 lalu. 
ketiganya yakni, kabupaten bengkulu tengah, lebong dan kaur.
sementara itu, berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (p3a) ri nomor 12 tahun 2011, ada 24 indikator yang untuk kategori kabupaten/kota layak anak.
sementara, untuk tiga kabupaten tersebut belum memenuhi indikator tersebut.
"anak dan kaum perempuan ini memang memerlukan energi yang ekstra," ucapnya.
hal tersebut, menurut rohidin merupakan bentuk kecintaan sekaligus untuk menjalankan hidup sesungguhnya, yakni dengan memperhatikan kaum perempuan dan anak.
"kita kalau sudah berhadapan dengan dua unsur ini, kadang-kadang sekeras apapun laki-laki tetap akan kalah.
namun yang jadi persoalan kenapa yang jadi dua unsur ini yang mengalami banyak kekerasan. tidak sebanding, harusnya mendapatkan perhatian dan bimbingan," ungkapnya.
disampaikan gubernur bengkulu, rohidin mersyah, penandatanganan pakta integritas ini juga sebagai upaya
pemprov bengkulu bersama kementerian dan pihak terkait lainnya dalam rangka percepatan penanganan dan penguatan layanan pemenuhan hak anak di provinsi bengkulu. 
"jadi kita hari ini (kemarin, red) kedatangan dari kementerian pemberdayaan, perempuan, perlindungan, dan anak (pppa) ri
untuk melihat bagaimana dan sejauh mana kesiapan kabupaten dan kota dalam pemenuhan indikator kota layak anak," tutur gubernur. 
di tempat yang sama, deputi bidang pemenuhan hak anak kementerian pemberdayaan, perempuan, perlindungan, dan anak (pppa) pribudi arta nur sitepu dalam sambutannya menyampaikan, dalam penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan.
pihaknya juga mendorong pelaksanaan indikator pembentukan kota/kabupaten layak anak di wilayah provinsi bengkulu melalui sinergi layanan pemenuhan hak anak. 
"diharapkan setelah penandatanganan pakta integritas, dapat mewujudkan pemenuhan hak-hak dan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak di indonesia," singkatnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Kamis, 14 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan