Potensi Pidana Khusus Pelunasan Tuntutan Ganti Rugi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 13 Mar 2024 - 23:15

Tuntutan Ganti Rugi (TGR): Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur dalam waktu dekat ini akan segera melakukan pemanggilan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur yang belum juga melakukan pelunasan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). RUSMANAFRIZAL/RB--

Sehingga setelah ditelusuri menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.

"Catatan TGR ini, berasal dari anggaran perjalanan dinas anggota dewan yang tidak sesuai dengan SPJ," tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Kaur, Ujang Julisman S.Sos M.Si saat dimintai tanggapan terkait dengan hal tersebut mengatakan.

Saat ini sepenuhnya masalah telah ditangani Kejari Kaur, dan sudah di minta pertanggung jawaban ke perseorangan oleh Kejari.

Sedangkan, pihak Sekretariat Dewan hanya melakukan pengawasan dan perekapan apabila ada anggota DPRD yang melakukan pengembalian kerugian negara tersebut.

"Kita sekarang hanya pengawasan saja, semuanya sudah ke di arahkan ke perseorangan. Jadi kalau ada yang tidak mengembalikan, maka kebijakan dari Kejari jika ingin menaikan masalah ini ketahanan selanjutnya," terang Sekwan.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Kaur, Harika, SE, menerangkan untuk melaksanakan tindak lanjut terkait temuan

perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Kaur tahun 2021 dan 2022 Pemkab Kaur menggandeng Kejari untuk melakukan penyelesaian tuntutan ganti rugi atas temuan tersebut.

Sebab dari tahun sebelumnya, pihak anggota DPRD Kabupaten Kaur tidak kunjung mengembalikan kerugian negara tersebut.

"Audit terkait dana perjalanan dinas ini telah dilakukan dari tahun 2022 yang lalu. Karena tidak kunjung di bayarkan oleh yang bersangkutan maka menggandeng ke Kejari Kaur," terang Harika.

potensi pidana khusus pelunasan tuntutan ganti rugi dewan perwakilan rakyat daerah kaur                            koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) kaur dalam waktu dekat ini akan segera melakukan pemanggilan
terhadap anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur yang belum juga melakukan pelunasan tuntutan ganti rugi (tgr). 
dari hasil audit yang dilakukan, badan pemeriksa keuangan (bpk) tahun 2023 yang lalu.
hal ini, harus dilakukan sebab hingga saat ini baru 2 anggota dprd kaur yang melakukan pelunasan. 
baca juga:tak ada anggaran, cabor seleksi atlet popda mandiri
baca juga: ramadan, harga daging segar tembus rp 160 ribu/kg
padahal imbauan untuk pelunasan tgr ini, sudah disampaikan sejak tahun 2023 yang lalu.
"sampai sekarang, progresnya masih sama seperti sebelumnya, baru 2 anggota dprd yang melakukan pelunasan tgr," ucap kajari kaur muhammad yunus sh, mh, melalui kasi dwi pranoto sh. rabu, 13 maret 2024.
bahkan kejari kaur telah menentukan tenggat waktu pembayaran pelunasan tgr sampai dengan tanggal 10 april 2024 mendatang.
jika tidak segera dilunasi, maka kejari kaur kembali akan melakukan pemanggilan terhadap anggota dewan yang bersangkutan.
baca juga:lapak pasar inpres belum ditempati, ternyata ini alasannya!
baca juga: tangani debitur bermasalah ini langkah bank bengkulu cabang bintuhan
juga tidak menutup kemungkinan, apabila ada anggota dewan yang belum melakukan pelunasan nanti akan dilanjutkan ke proses hukum.
"kalau memang tidak juga melakukan pelunasan maka perkara ini akan ditindaklanjuti oleh bidang pidsus," ujar dwi.
dwi mengaku dua anggota dewan yang telah melakukan pelunasan tgr tersebut yakni, ketua dprd kaur diana tulaini dan juga liasmawati. dengan total pembayaran, sebesar rp156.909.950. 
artinya masih ada sekitar rp4,1 miliar lagi tgr yang belum di bayarkan para anggota dewan.
baca juga: tangani debitur bermasalah ini langkah bank bengkulu cabang bintuhan
baca juga:jaga kamtibmas selama ramadan, ini pesan kapolres kaur
sementara masih ada 24 orang anggota dprd dan mantan anggota dprd kabupaten kaur yang belum melakukan pelunasan yakni,
alpensyah dengan pengembalian kerugian negara rp350,126,950, kemudian juraidi rp26,922,800, baswidan rp196,438,600, najamudin dengan pengembalian rp242,417,000,-.
selanjutnya ada tri putra wahyuni dengan pengembalian kerugian negara sebesar rp234,256,900,
lalu  irawan sumantri rp225,824,120,  irwanto toher rp233,716,200, denny setiawan rp207,717,720, samsul pasti rp203,884,480, juhnan hadi rp116,940,920,
surono rp201,704,400, burman rp102,260,300, didi arianto rp228,467,520,  firjan eka budi rp218,267,520, rismadi rp216,713,680, farhan rp249,240,250,
basarudin rp210,135,500,  merza rp126,053,820, maharda kurniawan rp231,183,800, muslih z rp175,963,400, rahmatin hidayat rp231,763,400, 
jemi hariansyah rp216,763,400,  reki bonizar rp201,563,050,- dan yang terakhir adalah rolan zuhrian rp30,857,400, mantan anggota dprd kabupaten kaur.
"kita sudah surati semua anggota dewan yang bersangkutan. mereka pun sudah mulai melakukan pembayaran, tapi secara bertahap," terang dwi.
untuk diketahui, pada saat audit yang dilakukan bpk pada tahun 2023 lalu, anggota dprd kabupaten kaur menyebabkan kerugian negara dari kegiatan perjalanan dinas mereka hingga rp6,6 miliar lebih.
dengan rincian rp 1.417.198.750, di tahun 2021 dan rp 5.199.453.230, untuk tahun 2022.
pemeriksaan yang dilakukan bpk beberapa waktu yang lalu memang banyak sekali kegiatan perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur yang tidak sesuai dengan surat pertanggungjawaban (spj).
sehingga setelah ditelusuri menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.
"catatan tgr ini, berasal dari anggaran perjalanan dinas anggota dewan yang tidak sesuai dengan spj," tukasnya.
sementara itu, sekretaris dewan (sekwan) kabupaten kaur, ujang julisman s.sos m.si saat dimintai tanggapan terkait dengan hal tersebut mengatakan. 
saat ini sepenuhnya masalah telah ditangani kejari kaur, dan sudah di minta pertanggung jawaban ke perseorangan oleh kejari. 
sedangkan, pihak sekretariat dewan hanya melakukan pengawasan dan perekapan apabila ada anggota dprd yang melakukan pengembalian kerugian negara tersebut.
"kita sekarang hanya pengawasan saja, semuanya sudah ke di arahkan ke perseorangan. jadi kalau ada yang tidak mengembalikan, maka kebijakan dari kejari jika ingin menaikan masalah ini ketahanan selanjutnya," terang sekwan.
terpisah,  inspektur inspektorat kabupaten kaur, harika, se, menerangkan untuk melaksanakan tindak lanjut terkait temuan
perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur tahun 2021 dan 2022 pemkab kaur menggandeng kejari untuk melakukan  penyelesaian tuntutan ganti rugi atas temuan tersebut. 
sebab dari tahun sebelumnya, pihak anggota dprd kabupaten kaur tidak kunjung mengembalikan kerugian negara tersebut.
"audit terkait dana perjalanan dinas ini telah dilakukan dari tahun 2022 yang lalu. karena tidak kunjung di bayarkan oleh yang bersangkutan maka menggandeng ke kejari kaur," terang harika.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Kamis, 14 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan