April, PNS dan PPPK di Bengkulu Utara Dapat Dua Bulan Gaji, Pemkab Bengkulu Utara Tunggu PMK THR

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 13 Mar 2024 - 23:25

GAJI : Pemda Bengkulu Utara sudah menyiapkan anggaran dan hanya menunggu terbitnya aturan terkait dengan pembayaran THR ASN baik PNS maupun PPPK. SHANDY/RB--

april, pns dan pppk di bengkulu utara dapat dua bulan gaji, pemkab bengkulu utara tunggu pmk thr                             koranrb.id – meskipun baru memasuki pekan pertama pelaksanaan ibadah bulan suci ramadan, namun pembahasan tentang tunjangan hari raya atau thr tentunya sangat ditunggu.
terutama untuk aparatur sipil negara baik itu pns maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. 
jika berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, pns akan menerima thr satu bulan gaji menjelang idul fitri. 
biasanya uang thr diberikan paling lambat 10 hari menjelang idul fitri atau sebelum masa libur asn. 
baca juga:masjid agung di bengkulu utara jadi lokasi mtq tingkat provinsi bengkulu
baca juga:tidak disediakan lokasi khusus, pedagang takjil padati pasar purwodadi 
besaran thr tersebut juga cukup lumayan yaitu satu bulan gaji. 
ini artinya, pns dan pppk april bulan depan akan menerima dua bulan gaji. 
masing-masing gaji reguler bulan april dan gaji ke-14 atau thr yang akan dibayarkan perkiraannya 10 hari menjelang idul fitri.
sekda bengkulu utara fitriansyah, s.stp, m.si menerangkan dana untuk pembayaran thr pns sudah disiapkan pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara. 
“dananya sudah kita siapkan dalam apbd, karena memang setiap tahun pemerintah pusat selalu mengeluarkan aturan terkait dengan pembayaran thr bagi pns,” terangnya. 
namun dalam pelaksanaan pembayarannya, pemkab bengkulu utara tetap menunggu dasar aturan jika memang untuk pencairan ataupun pembayaran dana thr tersebut. 
baca juga:pelaksanaan pemilu lancar, bawaslu bengkulu utara proses temuan di 3 kecamatan 
baca juga:partisipasi pemilih capai 88 persen, ini jumlah warga bengkulu utara tak salurkan hak pilih
jika berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, ada peraturan kementerian keuangan atau pmk yang mengatur pembayaran thr pada pekan kedua bulan ramadan. 
“kita menunggu aturannya, karena dasar penggunaan atau pembayaran dana tersebut adalah adanya peraturan menteri keuangan atau pmk yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran,” terangnya. 
jika memang sudah ada peraturan menteri keuangan ataupun aturan yang jelas terkait pembayaran  thr tersebut, pemkab bengkulu utara memastikan akan patuh pada aturan. 
“termasuk jika memang thr tersebut ada, dalam pmk tersebut juga akan memuat jadwal pembayarannya,” terangnya. 
baca juga:setoran pajak lampu jalan capai rp900 juta per bulan di bengkulu utara
baca juga:target pangkas 3 persen stunting anak di bengkulu utara
ia meminta seluruh pns untuk sabar dan mematikan jika pemda bengkulu utara akan menjadikan dasar aturan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. 
namun ia memastikan jika keputusan yang akan diambil nantinya tidak akan merugikan atau mengurangi hak pada pns. 
“dananya sudah tersedia dan tinggal menunggu dasar aturan. karena kita tidak mungkin melaksanakan belanja anggaran tanpa aturan yang mendasarinya,” pungkas fitriansyah.
kemarin merupakan hari pertama pns bekerja dalam bulan suci ramadhan tahun ini. 
ia menilai sejauh ini pns masih mengikuti jadwal atau jam kerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
“kita memantau terutama menggunakan sistem absensi yang sudah menggunakan sistem peta lokasi kantor masing-masing dan belum nampak ada permasalahan terkait dengan pelanggaran jam kerja ramadhan,” terangnya. 
ia memastikan jika pemkab bengkulu utara akan terus melakukan pengawasan terkait dengan kinerja asn di bengkulu utara. 
terutama terkait dengan kinerja pelayanan  pada masyarakat terutama bidang perizinan, kesehatan hingga kependudukan. 
sejak sebelum memasuki bulan suci ramadhan, ia menegaskan jika pemkab bengkulu utara sudah menyampaikan imbauan pada seluruh asn terkait dengan pelayanan dasar sepanjang ramadhan. 
“hal ini juga akan menjadi pengawasan yang kita lakukan, jangan sampai ibadah puasa di bulan suci ramadhan ini menjadi alasan untuk menurunnya pelayanan pada masyarakat,” terangnya.
apalagi pemkab bengkulu utara baru saja menuntaskan tahapan apbd dan apbd baru bisa dilaksanakan pertengahan  februari lalu. 
sehingga ia menilai banyak program yang harus mulai dilaksanakan bahkan dikejar pelaksanaannya. 
terutama terkait persiapan administrasi untuk program-program yang harus dilakukan lelang secara elektronik. 
“jangan sampai ramadhan ini menghambat kinerja kita. justru sepanjang ramadhan ini kita harus terus meningkatkan kinerja sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi ibadah,” terangnya.
sekadar mengetahui, pengesahan apbd bengkulu utara memang sempat terkendala hingga baru mendapatkan nomor register dari pemprov provinsi bengkulu pada 15 februari lalu. 
sejak itu pemkab bengkulu utara baru bisa memulai proses pelaksanaan anggaran kurang baru satu bulan lalu. 
itupun mendahulukan program-program pembayaran untuk tenaga non asn di masing-masing opd dan belanja rutin kantor seperti tagihan listrik, air hingga internet masing-masing opd. 
sehingga saat ini pemkab bengkulu utara meminta seluruh opd melakukan percepatan serapan anggaran terutama kegiatan fisik.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Kamis, 14 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan