JPU Pikir-Pikir Vonis Berbeda Dua Terdakwa Korupsi Asrama Haji, Denda dan Uang Pengganti Ratusan Juta

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 14 Mar 2024 - 23:25

VONIS : Dua terdakwa perkara korupsi Revitalisasi dan Pembangunan Asrama Haji Bengkulu saat memasuki ruang sidang dengan agenda putusan, kemarin Kamis, 14 Maret 2024.FIKI/RB --

jpu pikir-pikir vonis berbeda dua terdakwa korupsi asrama haji, denda dan uang pengganti ratusan juta                            koranrb.id – majelis hakim pada pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu telah menjatuhkan vonis
kepada kedua terdakwa yang terseret dalam  perkara korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021.
agenda pembacaan putusan digelar di pn tipikor bengkulu, kamis, 14 maret 2024 dengan ketua majelis hakim, fauzi isra, sh, mh.
dua terdakwa yakni, mantan direktur cabang pt. bahana krida nusantara (bkn), suharyanto dan panca saudara silalahi divonis berbeda.
baca juga:penetapan tsk penc*b*l*n anak usia 3 tahun, polisi dalami hal ini
baca juga:imbalan match fixing liga 3 capai rp18 juta, 4 ditetapkan jadi tersangka, ini kata kapolresta
suharyanto dan panca saudara silalahi terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan primair jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
suharyanto divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara, serta denda rp200 juta subsidair 6 bulan.
ia juga dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti (up), sebesar rp399 juta.
dengan ketentuan apabila tidak diselesaikan dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah,
maka harta benda terdakwa akan disita, dan jika tidak mencukupi akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun.
baca juga:saling lempar “bola panas” perintah potong dana bok kaur, sekdis ngaku nyetor dua kali 
baca juga:terdengar suara tembakan, polisi amankan 2 terduga curanmor 
sementara, terdakwa panca saudara silalahi divonis hukum 4 tahun pidana penjara, serta denda rp200 juta subsidair 6 bulan penjara.
terdakwa panca juga sama, dibebankan pidana tambahan up sebesar rp25 juta. 
kedua terdakwa terbukti secarah sah melanggar dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
baca juga:asmara subuh dibubarkan polisi , karena berpotensi bali dan berkelahi 
baca juga:tega! kakek di bengkulu diduga c4b*li cucu berusia 3 tahun 
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
"terdakwa suharyanto dan terdakwa panca sudara silalahi terbukti dan meyakinkan bersalah dalam pasal primair jaksa penuntut umum," tegas ketua majelis saat membacakan amar putusan.
namun, vonis kedua ini lebih ringan dibanding tuntutan jpu kejati bengkulu.
dalam surat tuntutan jpu yang dibacakan pada persidangan, selasa, 6 februari 2024 lalu, menun (6/2) lalu, menuntut terdakwa suharyanto 6 tahun pidana penjara.
untuk denda, jpu menuntut suharyanto rp 300juta subsidair 6 bulan kurungan, danup rp399 juta.
sedangkan terdakwa panca saudara silalahi dalam tuntutan jpu sebelumnya, dituntut 5 tahun 6 bulan pidana penjara.
denda sebesar rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan serta membayar up sebesar rp44 juta.
menanggapi vonis majelis hakim, jpu kejati bengkulu, rozano yudistira, sh, mh mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan terlebih dahulu dan menyampaikannya kepadan pimpinan. 
“saat ini sikap kami masih pikir-pikir. kita sampaikan ke atasan terlebih dahulu,” singkat rozano. 
sementara itu, penasehat hukum (ph) terdakwa suharyanto, prima, sh juga menyatakan hal yang sama. “kita masih pikir-pikir, langkah apa yang akan diambil ke depan,” tutupnya. 
sekadar mengingatkan, pengembalian kerugian negara (kn) dari para saksi saat perkara ini masih penyidikan sudah berlangsung.
dari data yang rb himpun, berdasarkan hasil penghitungan kn oleh auditor bpkp perwakilan bengkulu, kn perkara ini mencapai rp1,28 miliar. 
sementara total pengembalian kn terakhir sebelum perkara ini lanjut ke meja hijau mencapai rp798 juta.
ditambah pengembalian kn oleh terdakwa panca saudara silalahi rp45 juta sehingga tertotal rp843 juta.
riwayat pengembalian kn perkara ini, pertama dikembalikan sebesar rp450 juta oleh pt. bkn pada kamis, 13 juli 2023, yang kemudian disusul penetapan tersangka terhadap terdakwa suhartono.
kemudian pada kamis, 3 agustus 2023, penyidik pidsus kejati bengkulu kembali menerima penitipan uang sebesar rp75 juta dari salah satu saksi dari pt. bkn berinisial w.
kembali pada kamis 10 agustus 2023, salah satu pihak ketiga dalam pengerjaan proyek asrama haji berisial m menyerahkan uang sebesar rp200 juta kepada penyidik.
pasalnya rp200 juta itu berasal dari fee pinjam perusahaan, dari pemenang lelang proyek asrama haji. 
ada lagi penitipan kn dari saksi berinisial mt, ia mengembalikan uang sebesar rp30 juta pada senin 14 agustus 2023, kemudian rp23 juta pada senin 21 agustus 2023.
terakhir terdakwa panca saudara silalahi, sebelum ditahan senin 16 september 2023 ia menitipkan rp20 juta.
dari penghitungan penyidik, terdakwa panca saudara silalahi merugikan negara rp100 juta, namun hitungan itu tak diakui terdakwa. ia hanya mengakui menikmati sebesar rp 20 juta. 
seperti diketahui, dalam penyidikan proyek revitalisasi asrama haji ini berfokus pada ketidak benaran pada saat putus kontrak. 
yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni pt. bkn. 
dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.
sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara. pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh jasa asuransi indonesia (jasindo) serta pt. bkn, diduga belum dikembalikan.
sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani jaksa pengacara negara (jpn) bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejati bengkulu. 
hingga kemudian dilimpahkan ke bidang pidsus kejati bengkulu. diketahui sumber dana proyek ini berasal dari surat berharga syariah negara (sbsn). waktu itu karena pandemi covid-19, tidak selesai dan putus kontrak.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 15 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan