Kadis PMD Bengkulu Tengah Akui PPTK Diperiksa Polda, Kasus Pengadaan142 Unit Tornas Kades

Reporter: Jeri Yasprianto |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 15 Mar 2024 - 22:55

SERAHKAN: Pemkab Bengkulu Tengah, secara resmi menyerahkan Tornas kepada 142 kades pada bulan Agustus 2023 yang lalu. Foto: Dok. Rakyat Bengkulu.--

BENTENG,KORANRB.ID - Polda Bengkulu dikabarkan masih terus mendalami pemeriksaan terkait pelaksanaan hibah 142 unit motor dinas (tornas) Pemkab Bengkulu Tengah ke Kepala Desa (Kades).

Pengadaan 142 tornas untuk Kades se-Kabupaten Benteng dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Benteng.

Anggaran pengadaan 142 tornas menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2023 sejumlah Rp 2,2 miliar.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bengkulu Tengah yang juga Kades Abu Sakim, Mulyantoni membenarkan, beberapa kades di Kabupaten Bengkulu Tengah telah dipanggil dan dimintai keterangannya oleh Polda Bengkulu.

Bahkan ia kades pertama yang dipanggil penyidik Polda Bengkulu beberapa waktu lalu.

Ia telah memenuhi panggilan tersebut dan memberikan keterangan sesuai apa yang ia ketahui dan ditanyakan penyidik Polda Bengkulu.

“Iya memang benar Polda Bengkulu memanggil beberapa Kades di Bengkulu Tengah terkait hibah Tornas dari Pemkab Bengkulu Tengah. Saya menjadi kades pertama yang dipanggil dan memberikan keterangan,” ujarnya

Lanjut Mulyantoni, pada dasarnya pihaknya hanya mengikuti prosedur dari Polda Bengkulu. Sebab, 142 kades di Kabupaten Bengkulu Tengah hanya menerima saja dan mengunakan tornas tersebut untuk menjalankan tugas sebagai aparatur desa.

Dia tak mengetahui pasti berapa kades yang telah dipanggil, namun ia mengklaim sudah cukup banyak. Perkiraannya lebih 10 kades.

“Saat ini motor tersebut masih dengan kami dan digunakan untuk menjalankan tugas. Kami tak ada niat untuk mengembalikan tornas tersebut ke Pemkab Bengkulu Tengah. Sebab tornas tersebut diberikan untuk kepentingan pelayanan di desa,” sampainya.

kadis pmd bengkulu tengah akui pptk diperiksa polda, kasus  pengadaan142 unit tornas kades                             benteng,koranrb.id - polda bengkulu dikabarkan masih terus mendalami pemeriksaan terkait pelaksanaan hibah 142 unit motor dinas (tornas) pemkab bengkulu tengah ke kepala desa (kades).
pengadaan 142 tornas untuk kades se-kabupaten benteng dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten benteng. 
anggaran pengadaan 142 tornas menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) kabupaten bengkulu tengah tahun 2023 sejumlah rp 2,2 miliar. 
baca juga:impor ri tembus usd 18,44 miliar pada februari 2024
baca juga: hindari ancaman penyakit, jaga asupan makanan dan minuman di bulan puasa
ketua asosiasi pemerintah desa seluruh indonesia (apdesi) kabupaten bengkulu tengah yang juga kades abu sakim, mulyantoni membenarkan, beberapa kades di kabupaten bengkulu tengah telah dipanggil dan dimintai keterangannya oleh polda bengkulu. 
bahkan ia kades pertama yang dipanggil penyidik polda bengkulu beberapa waktu lalu. 
ia telah memenuhi panggilan tersebut dan memberikan keterangan sesuai apa yang ia ketahui dan ditanyakan penyidik polda bengkulu.
“iya memang benar polda bengkulu memanggil beberapa kades di bengkulu tengah terkait hibah tornas dari pemkab bengkulu tengah. saya menjadi kades pertama yang dipanggil dan memberikan keterangan,” ujarnya
lanjut mulyantoni, pada dasarnya pihaknya hanya mengikuti prosedur dari polda bengkulu. sebab, 142 kades di kabupaten bengkulu tengah hanya menerima saja dan mengunakan tornas tersebut untuk menjalankan tugas sebagai aparatur desa. 
dia tak mengetahui pasti berapa kades yang telah dipanggil, namun ia mengklaim sudah cukup banyak. perkiraannya lebih 10 kades. 
 “saat ini motor tersebut masih dengan kami dan digunakan untuk menjalankan tugas. kami tak ada niat untuk mengembalikan tornas tersebut ke pemkab bengkulu tengah. sebab tornas tersebut diberikan untuk kepentingan pelayanan di desa,” sampainya.
baca juga:kejari pengembangan, tak berhenti 7 tersangka, ini modus korupsi di rsud mukomuko
baca juga:penukaran uang lebaran, bank indonesia siapkan rp197,6 trilliun
salah satu kades di kecamatan pagar jati yang namanya tak ingin disebutkan juga membenarkan beberapa kades dipanggil polda bengkulu terkait hibah tornas pemkab bengkulu tengah.
namun dirinya belum dipanggil oleh polda bengkulu. baru 1 kades di kecamatan pagar jati yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh penyidik polda bengkulu.
“kalau saya hingga saat ini belum ada terima surat panggilan dari polda bengkulu. tetapi untuk di kecamatan pagar jati sudah ada satu kades yang dipanggil dan sudah dimintai keterangan,” sampainya. 
berdasarkan informasi yang ia terima dari kades yang sudah diperiksa, dari pemeriksaan yang telah dilakukan polda bengkulu, pihak penyidik mempertanyakan apakah pihak pemkab bengkulu tengah ada melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengadaan tornas ini.
kemudian penyidik juga mempertanyakan, apakah tornas tersebut benar-benar dikasih pemkab bengkulu tengah untuk kades atau tidak. itulah informasi yang ia dapatkan dari beberapa kades yang sudah diperiksa.
“informasi yang saya dapatkan penyidik polda mempertanyakan terkait adanya pungli atau tidak serta motor tersebut memang benar diberikan atau tidak,” katanya.
disisi lain terkait isu kades akan mengembalikan tornas ke pemkab bengkulu tengah, ia mengungkapkan memang ada pernyataan dari beberapa kades tentang hal tersebut. akan tetapi hingga saat ini belum ada pergerakan pengembalian tornas tersebut.
“ada dari beberapa rekan kades yang mengusulkan pengembalian tornas. namun kami menilai itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. ditambah lagi di sini kita hanya meneriman pemberian tornas yang digunakan untuk menjalankan tugas,” terangnya.
baca juga:thr asn pemprov bengkulu cair pekan depan, tpp dan tambahan tunjangan 1 bulan juga dibayar 
dia menjelaskan, jika hibah 142 tornas yang dilakukan oleh pemkab bengkulu tengah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh kades di kabupaten bengkulu tengah.
usulan disampaikan, baik secara lisan maupun proposal resmi melalui forum apdesi kabupaten bengkulu tengah.
pihaknya mengusulkan pengadaan tornas baru ini dikarenakan tornas kades yang lama sudah banyak yang rusak dan tak layak pakai lagi. 
makanya setiap ada pertemuan dengan pj bupati, pihaknya selalu menyampaikan terkait tornas baru ini.
“memang kami meminta untuk pengadaan tornas baru ke pemkab bengkulu tengah. usulan kami sampaikan secara lisan maupun proposal resmi melalui apdesi kabupaten bengkulu tengah,” pungkasnya. 
terpisah, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bengkulu tengah, drs. hendri donal, sh, mh mengatakan, jika pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sudah tiga kali memenuhi panggilan polda bengkulu.
pemanggilan pertama dan kedua pada bulan februari dan pemanggilan ketiga pada bulan maret ini. 
dari tiga pemanggilan yang dilakukan polda bengkulu tersebut, yang memenuhi panggilan dan memberikan keterangan pptk kegiatan pengadaan 142 unit tornas dan kassubag perencanaan. 
“sudah tiga kali dipanggil dan diperiksa. polda bersurat kepada saya agar pptk dan kassubag memenuhi panggilan mereka untuk dimintai keterangan terkait kegiatan ini,” bebernya.
baca juga:proyek pembangunan 5 jalan di bengkulu tengah mulai dikerjakan, ini daftar lokasinya  
lanjut hendri donal, ia tak mengetahui secara subtansi dan pasti pertanyaan yang disampaikan polda kepada pptk dan kassubag. 
berdasarkan informasi yang ia dapatkan, polda bengkulu mempertanyakan terkait proses hibah 142 unit tornas tersebut.
kemudian proses pengadaan dan belanja 142 tornas tersebut masuk kedalam belanja hibah atau bagaimana. dasar hibah tornas tersebut apa, pengadaan secara lelang atau tidak serta menggunakan e-katalog atau tidak.
“informasi yang saya dapat, pertanyaan seputar proses hibah hingga proses pengadaan tornas tersebut. pada intinya semua pertanyaan tersebut sudah dijawab dan semuanya sudah sesuai aturan,” ujarnya
lanjut donal, mulai dari penganggaran sudah sesuai aturan, pelaksanaan pengadaannya juga sudah sesuai aturan hingga proses hibah ke kades sudah sesuai aturan yang berlaku. 
sebab hibah ini berdasarkan sk dari pj bupati bengkulu tengah, termasuk penerima-penerima hibah juga sudah ada sknya dan ditandatangani oleh pj bupati.
dari sk yang sudah diterbitkan pj bupati tersebut terbitlah naskah perjanjian hibah daerah (nphd) yang ditandatangani oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dan 142 kades. selanjutnya baru dibuat berita acara serah terima (bast) aset.
“semua dokumennya lengkap dan ada di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. pada intinya kita sudah mengikuti prosedur dan aturan yang ada,” tutup hendri.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 16 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan