Edwar Samsi Diisukan jadi Balon Bupati Kepahiang, PKB Klaim Kuda Hitam Pilgub

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 18 Mar 2024 - 21:36

Edwar Samsi diisukan jadi Balon Bupati Kepahiang--Abdi/RB

Fahamsyah menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang terjadi.

“Tentu peran aktif serta kesadaran penuh masyarakat tentang buruknya tindakan politik uang tersebut, dan sangat merusak,” ujar Fahamsyah.

Fahamsyah menegaskan bahwa praktik money politic adalah pelanggaran serius terhadap aturan demokrasi dan merusak integritas proses pemilihan.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak segan melaporkan setiap kejadian atau tindakan yang mencurigakan kepada pihak Bawaslu.

"Kami mengimbau masyarakat Bengkulu untuk menjadi mata dan telinga Bawaslu. Jika ada calon yang kedapatan memberikan uang atau hadiah dalam upaya mempengaruhi pemilih, segera laporkan kepada kami agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tegas," tutur Fahamsyah.

Fahamsyah juga menegaskan bahwa Bawaslu Bengkulu akan menangani setiap laporan dengan serius dan akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap setiap indikasi pelanggaran yang dilaporkan.

Dengan menggalang dukungan masyarakat, Fahamsyah optimis bahwa Pilkada 2024 di Bengkulu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis, tanpa adanya praktik money politik yang merusak proses demokrasi.“Tentu semua laporan dari tindak pelanggaran akan kami proses sesuai tahapan,” tutup Fahamsyah. (**)

edwar samsi diisukan jadi balon bupati kepahiang, pkb klaim kuda hitam pilgub                            koranrb.id – ketua komisi vi dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, sip, mm diisukan akan maju sebagai bakal calon (balon) bupati dalam gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) kepahiang.
edwar meyampaikan, jikalau dirinya maju dalam pilkada kabupaten kepahiang, ia mengaku tidak akan mau apabila mengisi bangku wakil.
sementara pkb klaim menjadi kuda hitam pilgub bengkulu. 
edwar samsi mengaku akan menunggu keputusan partainya.
“apabila saya maju maka saya tidak mau menjadi wakil,” ujar edwar.
baca juga:persiapan pilkada, dinas dukcapil kaur terima 1.500 blangko e-ktp
baca juga: geliat pilkada seluma mulai terasa, petahana patut waspada, pengamat soroti hal ini
edwar mengatakan, bahwa dirinya nyatakan siap maju dalam gelaran pilkada kabupaten kepahiang, apabila mendapatkan dukungan serta dorongan masyarakat secara langsung.
namun edwar juga  menjelaskan bahwa saat ini dirinya merupakan petugas partai.
sehingga dirinya, tunduk dan patuh kepada instruksi partainya.
maksudnya, edwar akan maju berdasarkan intruksi dari partainya tersebut.
baca juga: nasib ppk dan pps, perpanjang atau rekrut ulang, peruntukan pilkada bengkulu selatan 
baca juga: jelang pilkada, bawaslu minta guru jaga netralitas
diketahui edwar merupakan anggota partai demokrasi indonesia (pdi) perjuangan provinsi bengkulu.
“saya siap maju, kalau memang didorong oleh masyarakat, namun saya juga petugas partai,” singkat edwar, senin 18 maret 2024.
edwar menjelaskan, bahwa tawaran untuk berpasangan dalam pilkada kabupaten kepahiang sudah ia terima, namun tidak dalam bentuk resmi.
namun sekali lagi, dirinya akan tetap mengikuti arahan pimpinan dpd pdi perjuangan provinsi bengkulu.
baca juga:jelang pilkada serentak di bengkulu kades diminta netral, pesan ketua bawaslu provinsi bengkulu 
baca juga:jelang pilkada, asn di rejang lebong diingatkan tidak boleh ikut politik praktis
“ada yang menawarkan, namun kita tetap melihat instruksi partai,” tegas edwar.
diketahui, pdi perjuangan berhasil mengemas 3 kursi dprd kabupaten kepahiang. 
sehingga secara tidak langsung pdi perjuangan harus memiliki koalisi dalam pilkada kabupaten kepahiang.
adaapun jumlah kursi yang harus dipenuhi untuk mampu mengusung balon dalam pilkada kepahiang. yakni, pdi perjuangan kekurangan 2 kursi.
baca juga:tahapan pilkada serentak dimulai mei 2024, bawaslu provinsi bengkulu awasi asn
baca juga:dewan masih buka kans revisi uu pilkada, ketua komisi ii dpr ri doli beri penjelasan 
“kita hanya mendapatkan 2 kursi sehingga perlu untuk berkoalisi untuk bisa mengusung,” ujar edwar.
edwar mengatakan, apabila dirinya diputuskan partai untuk maju maka dirinya akan memilih balon yang memiliki visi misi yang selaras dengan dirinya.
hal tersebut bertujuan agar membangun kabupaten kepahiang, diperlukan kerjasama yang baik antar pasangan apabila duduk sebagai bupati kabupaten kepahiang.
“tentu, kita cari pasangan yang memiliki visi misi yang baik,” ujar edwar. 
baca juga: pemilu 2024 ada psu, evaluasi untuk pilkada
baca juga:pembangunan masih kurang, gusnan beri sinyal maju pilkada 2024 
pkb klaim kuda hitam dalam pilgub
dewan pimpinan wilayah (dpw) partai kebangkitan bangsa (pkb) provinsi bengkulu percaya diri dengan 3 kursi dprd provinsi bengkulu saat ini. pkb akan menjadi kuda hitam sehingga mampu memancing ketertarikan partai lain dalam membentuk koalisi pilkada 2024.
menurut ketua dpw pkb provinsi bengkulu sekaligus anggota komisi vi dprd provinsi bengkulu, zainal menyampaikan, bahwa pkb saat ini berperan sebagai kuda hitam.
hal tersebut dikarenakan, saat ini pkb memiliki jumlah kursi yang dipertimbangkan dalam peta koalisi untuk mengusung bakal calon (balon) gubernur bengkulu 2024.
“iya kita meraih 3 kursi, kita tahu jumlah tersebut cukup dipertimbangkan dalam peta koalisi. apabila terdapat partai yang memiliki kandidat namun kekurangan kursi,” ungkap, zainal, 18 maret 2024.
zainal mengungkapkan, tentu adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi peta koalisi pkb, yakni salah satunya sosok tokoh yang diusung.
adapun yang diperhatikan pkb, yakni seperti kapasitas secara jejaring tokoh. kedua, kapasitas keilmuan tokoh yang akan diusung pkb bersama koalisi.
terakhir, kemampuan secara finansial yang memang cukup berpengaruh dalam balon gubernur bengkulu.
“kita melihat dan kita memiliki kriteria juga dari sosok tokoh yang akan diusung tersebut,” ujar zainal.
zainal mengatakan, selain kriteria tokoh tentu visi misi dari balon tersebut turut akan menjadi pertimbangan pkb untuk mengusung dan bergabung dalam koalisi.
seperti, program yang akan dijanjikan kepada masyarakat provinsi bengkulu masuk akal ataukah tidak.
“kita akan pertimbangkan juga, visi misi dan program balon tersebut,” ungkap zainal.
zainal menilai, hal tersebut sudah menjadi aturan internal dari pkb terkait menetukan peta koalisi untuk mengusung balon dalam pilkada.
“itu semua sudah aturan pkb, kita tunduk dan patuh saja,” jelas zainal.
zainal mengatakan, sejauh ini belum terdapat partai yang menjalin komunikasi secara resmi terkait pilgub bengkulu.
tambah zainal, bahwa hal tersebut dikarenakan partai baik tingkat dpc, dpw maupun dpp tengah disibukkan dengan memantau jalannya pleno kpu ri.
tentu hal tersebut, mengakibatkan belum terjadinya pembahasan inten terkait peta koalisi ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“iya saat ini masih sibuk pleno kpu ri, jadi walupun sudah memasuki tahapan kita tentu disibukan dengan menunggu hasil tersebutkan,” terang zainal. 
sementara itu divisi penanganan pelanggaran (kordiv pp) badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu, eko sugianto, menegaskan komitmennya untuk mengawasi secara ketat proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di bengkulu.
hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap praktik money politic yang sering kali merusak integritas dan kredibilitas proses demokrasi.
dalam pernyataannya, eko menyebutkan bahwa pihaknya telah mendeteksi adanya indikasi money politic yang mencurigakan di beberapa daerah di bengkulu. 
"kami telah menerima laporan dan bukti-bukti yang menunjukkan adanya praktik money politic yang meresahkan," ujar eko.
money politik, lanjutnya, merupakan ancaman serius bagi keadilan dan kebersihan proses demokrasi. oleh karena itu, bawaslu bengkulu berkomitmen untuk mengawasi dengan lebih ketat seluruh tahapan pilkada 2024 guna mencegah dan menindak tegas praktik tersebut.
eko juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang terjadi. 
"kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut aktif dalam pengawasan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada," tambahnya.
selain itu, bawaslu bengkulu juga akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya money politic serta pentingnya menjaga integritas dan independensi proses demokrasi.
dengan semangat penuh, bawaslu provinsi bengkulu bertekad untuk memastikan bahwa pilkada 2024 berjalan secara adil, transparan, dan demokratis, serta bebas dari praktik money politic yang merugikan.
“tentu sudah menjadi tupoksi bawaslu untuk melakukan pengwasan menyeluruh termasuk tindakan money politik ini, dan menjadi pacuan semangat untuk kita,” ucap eko.
sementara itu, ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahamsyah, menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk turut serta dalam memerangi praktik money politic selama proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. 
fahamsyah menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang terjadi.
“tentu peran aktif serta kesadaran penuh masyarakat tentang buruknya tindakan politik uang tersebut, dan sangat merusak,” ujar fahamsyah.
fahamsyah menegaskan bahwa praktik money politic adalah pelanggaran serius terhadap aturan demokrasi dan merusak integritas proses pemilihan. 
oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak segan melaporkan setiap kejadian atau tindakan yang mencurigakan kepada pihak bawaslu.
"kami mengimbau masyarakat bengkulu untuk menjadi mata dan telinga bawaslu. jika ada calon yang kedapatan memberikan uang atau hadiah dalam upaya mempengaruhi pemilih, segera laporkan kepada kami agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tegas," tutur fahamsyah.
fahamsyah juga menegaskan bahwa bawaslu bengkulu akan menangani setiap laporan dengan serius dan akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap setiap indikasi pelanggaran yang dilaporkan.
dengan menggalang dukungan masyarakat, fahamsyah optimis bahwa pilkada 2024 di bengkulu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis, tanpa adanya praktik money politik yang merusak proses demokrasi.“tentu semua laporan dari tindak pelanggaran akan kami proses sesuai tahapan,” tutup fahamsyah. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan