Sekaligus 3 Bulan, TPP ASN Lebong Dibayar Jelang Lebaran

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Senin , 18 Mar 2024 - 22:17

SEKALIGUS: Pemkab Lebong akan membayarkan TPP ASN periode Januari hingga Maret di awal April.-- Muharista Delda/RB

Untuk diketahui, pemberian TPP kepada ASN dimaksudkan agar setiap ASN lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya sehingga kinerja OPD diharap ikut meningkat dalam pelayanan kepada masyarakat.

Namun dengan pemberian TPP selama ini, belum begitu terlihat adanya peningkatan kinerja PNS secara nyata di lingkungan Pemkab Lebong.

Bahkan di awal-awal pemberlakuan TPP, tidak sedikit PNS di lingkungan Pemkab Lebong yang harus mengembalikan uang yang diterima karena menjadi temuan kelebihan bayar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu terjadi karena teknis penghitungan yang dinilai kurang transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Soalnya beberapa PNS yang tidak penuh kerja satu bulan karena bolos, tetap mendapatkan TPP secara penuh karena diduga adanya permainan absensi PNS oleh operator dari Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Persandian.

sekaligus 3 bulan, tpp asn  lebong dibayar jelang lebaran                             tubei, koranrb.id - para aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong dipastikan sumringah menghadapi lebaran atau hari raya idul fitri 1445 hijriah.
karena tambahan penghasilan pegawai (tpp) untuk tahun 2024 yang belum satu bulan pun direalisasikan, akan segera dibayarkan. 
bahkan sesuai kebijakan yang dirumuskan pemkab lebong, tpp yang akan dibayarkan sekaligus 3 bulan untuk periode januari hingga maret, sedangkan tpp bulan april akan dibayar menyusul. 
disampaikan sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si, pemkab lebong telah mengalokasikan anggaran hingga rp10 miliar untuk pembayaran tpp asn periode januari-maret.
baca juga:masih berjuang dapatkan dana hibah rp29,9 miliar 
‘’mudah-mudahan di awal bulan april, tpp untuk 3 bulan pertama itu sudah kami transfer ke masing-masing rekening asn, atau selambat-lambatnya sebelum lebaran,’’ kata mustarani.
justru itu, ia minta seluruh organisasi perangkat daerah (opd) segera menyiapkan seluruh berkas persyaratan dan segera mengajukan proses pencairan tpp ke pemkab lebong.
tanpa adanya pengajuan dari opd, pemkab lebong tidak akan menindak lanjuti sehingga dampaknya badan keuangan daerah (bkd) tidak bisa membayarkan tpp kepada asn. 
‘’kami harap dengan pembayaran tpp sekaligus tiga bulan itu bisa membantu para asn yang akan menghadapi lebaran serta bisa mengoptimalkan kinerjanya,’’ terang mustarani. 
baca juga:besaran zakat fitrah di kabupaten kepahiang segera ditetapkan, ini golongan penerima zakat
terpisah, kabid anggaran, bkd kabupaten lebong, riswan effendi, se mengatakan, dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2024 anggaran untuk pembayaran tpp telah disiapkan senilai rp32,5 miliar. 
dengan angka yang tidak kecil itu, pemkab lebong mengestimasikan tpp dapat dibayarkan secara penuh 12 bulan kepada 1.600 an asn di lingkungan pemkab lebong. 
‘’tidak hanya kepada pejabat yang menduduki jabatan struktural, para pejabat fungsional juga tetap menerima tpp dan besaran tpp yang akan diterima setiap asn bervariasi,’’ ujar riswan.
nilai tpp yang akan diterima setiap asn tergantung tingkat disiplin dan beban kerja masing-masing.
baca juga:plta musi diminta lebih berperan untuk penanganan pasca banjir desa penyangga
nilai terkecil tpp yang dibayarkan untuk asn di lingkungan pemkab lebong berkisar rp1 jutaan. 
yakni pns berjabatan terendah setingkat pelaksana.
sedangkan tpp tertinggi dibayarkan kepada sekda selaku pimpinan tertinggi dengan nilai rp19 jutaan. 
kalaupun anggaran yang disiapkan dalam apbd murni tidak cukup, dipastikan akan ditambah pada perumusan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (rapbdp) kabupaten lebong tahun 2024. 
baca juga:astaghfirullah! 2 sejoli digerebek saat bulan ramadhan, ini penjelasan kades di kepahiang
belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, rata-rata pembayaran tpp untuk pns setiap bulannya berkisar rp2 miliar hingga rp3 miliar.
indikator besarnya pembayaran tpp yang akan diterima setiap pns dihitung berdasarkan absensi kehadiran dan capaian kinerja berdasarkan beban kerja yang ditetapkan kepada masing-masing pns. 
ketika pns tidak mengisi absensi, baik saat apel pagi maupun apel siang, secara otomatis tpp akan terpotong karena dianggap tidak masuk kerja. 
begitu juga kepada pns yang kinerjanya tidak tercapai sebagaimana beban kerja yang ditetapkan, poin penghitungan tpp akan turun sehingga nilai tpp yang akan diterima pns bersangkutan akan berkurang. 
baca juga:buru dpo curanmor lintas provinsi, pelaku beraksi di bengkulu hingga lampung
namun bagi asn yang sedang menjalani cuti tahunan atau cuti besar, dipastikan tidak akan menerima tpp karena hanya kepada asn yang sedang menjalani cuti bersalin saja yang tetap menerima tpp. 
tetapi nilai tpp yang akan diterima asn yang sedang cuti bersalin tidak penuh. 
pembayarannya hanya 50 persen sesuai  peraturan badan kepegawaian negara nomor 7 tahun 2021 tentang tata cara pemberian cuti pns. 
dengan batas waktu cuti 3 bulan, artinya selama itu juga pns yang cuti bersalin hanya berhak menerima tpp sebesar 50 persen sebulan. 
baca juga: ringankan beban warga, pemkab kaur gelar pasar murah di gedung sentra kuliner
untuk diketahui, pemberian tpp kepada asn dimaksudkan agar setiap asn lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya sehingga kinerja opd diharap ikut meningkat dalam pelayanan kepada masyarakat. 
namun dengan pemberian tpp selama ini, belum begitu terlihat adanya peningkatan kinerja pns secara nyata di lingkungan pemkab lebong. 
bahkan di awal-awal pemberlakuan tpp, tidak sedikit pns di lingkungan pemkab lebong yang harus mengembalikan uang yang diterima karena menjadi temuan kelebihan bayar oleh badan pemeriksa keuangan (bpk).
hal itu terjadi karena teknis penghitungan yang dinilai kurang transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. 
baca juga:nyoblos 2 kali di tps berbeda, warga di kabupaten kaur terancam 18 bulan penjara
soalnya beberapa pns yang tidak penuh kerja satu bulan karena bolos, tetap mendapatkan tpp secara penuh karena diduga adanya permainan absensi pns oleh operator dari dinas komunikasi informasi dan statistik persandian.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan