Puluhan Saksi Dipanggil Ulang Kejari Mukomuko, 7 Tsk Terancam 20 Tahun, Ini Pasal yang Menjeratnya

Reporter: Firmansyah |

Editor: Redaksi |

Senin , 18 Mar 2024 - 22:42

RSUD MUKOMUKO: Potensi bertambahnya tersangka dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mukomuko masih terbuka lebar. Pasalnya dalam waktu dekat, penyidik tindak pidana khusus (pidsus) Kejari Mukomuko akan memeriksa ulang --

“Minggu ini puluhan saksi akan kita panggil ulang,” jelas Kepala Kejari (Kajari) Mukomuko, Rudi Iskandar SH, MH melalui Kasi Pidsus, Agung Malik Rahman Hakim SH, MH.

Pemeriksaan ulang ini dilakukan sembari menyempurnakan berkas perkara tujuh tersangka yang nantinya memasuki tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Seperti diketahui, setelah tahap II kepada JPU, berkas perkara akan dilanjutkan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu untuk disidangkan.

Dalam proses ini, pemeriksaan ulang kepada puluhan saksi juga untuk kepentingan surat dakwaan JPU nantinya dalam persidangan.

“Kami masih mempersiapkan pemberkasaan (7 tersangka, red).

Kalau berkas dan semua alat bukti sudah ready (siap, red) berkas siap memasuki tahap selanjutnya,” terang Agung.

Agung menambahkan, tujuh tersangka yang terseret pusaran dugaan korupsi pengelolaan keuangan RSUD Mukomuko tahun anggaran 2016 sampai 2021 dijerat pasal berlapis.

Pertama, Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan untuk Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

puluhan saksi dipanggil ulang kejari mukomuko, 7 tsk terancam 20 tahun, ini pasal yang menjeratnya                            koranrb.id – penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada rumah sakit umum daerah (rsud) mukomuko
yang menimbulkan kerugian negara (kn) rp4,8 miliar lebih masih berlanjut.
hingga kemarin, 18 maret 2024 kejaksaan negeri (kejari) mukomuko baru menetapkan 7 tersangka
yang diduga terlibat dugaan korupsi di rsud mukomuko sejak 2016 hingga 2021.
baca juga:58 kepala smp dan operator ikuti pelatihan update dapodik
baca juga:140 kepala sd dan operator ikuti pelatihan update dapodik
7 tersangka merupakan mantan pejabat di rsud mukomuko, yakni mantan direktur 2016 – 2020, dr tugur anjas,
mantan bendahara pengeluaran blud 2016-2019, andi fitriadi
mantan kabid pelayanan medis 2017-202, harnovi, mantan perbandaharan verifikasi keuangan 2016-2021, khalik
bendahara pengeluaran blud 2020-2021, joni mesra mantan dan mantan kabid keuangan 2016-2018, herman.
potensi bertambahnya tersangka masih terbuka lebar.
baca juga:pastikan kondisi kendaraan dinas pemkab mukomuko gandeng badan pemeriksaa keuangan lakukan pemeriksaan
baca juga:nelayan kota mukomuko belum dapat bpjs ketenagaankerjan gratis sesuai dijanjikan
pasalnya dalam waktu dekat, penyidik tindak pidana khusus (pidsus) kejari mukomuko akan memeriksa ulang puluhan saksi.
“minggu ini puluhan saksi akan kita panggil ulang,” jelas kepala kejari (kajari) mukomuko, rudi iskandar sh, mh melalui kasi pidsus, agung malik rahman hakim sh, mh.
pemeriksaan ulang ini dilakukan sembari menyempurnakan berkas perkara tujuh tersangka yang nantinya memasuki tahap ii kepada jaksa penuntut umum (jpu).
seperti diketahui, setelah tahap ii kepada jpu, berkas perkara akan dilanjutkan dilimpahkan kepada pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu untuk disidangkan.
baca juga:kabarnya uang korupsi rsud mukomuko mengalir ke sejumlah oknum, berikut rinciannya
baca juga: hindari ancaman penyakit, jaga asupan makanan dan minuman di bulan puasa
dalam proses ini, pemeriksaan ulang kepada puluhan saksi juga untuk kepentingan surat dakwaan jpu nantinya dalam persidangan.
“kami masih mempersiapkan pemberkasaan (7 tersangka, red).
kalau berkas dan semua alat bukti sudah ready (siap, red) berkas siap memasuki tahap selanjutnya,” terang agung.
agung menambahkan, tujuh tersangka yang terseret pusaran dugaan korupsi pengelolaan keuangan rsud mukomuko tahun anggaran 2016 sampai 2021 dijerat pasal berlapis.
pertama, pasal 2 ayat (1)  jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp. 
dan untuk pasal 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang ri nomor 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
“kita beratkan primair, pasal 2 ayat 1 suubsider pasal 3 uu tipikor jo pasal 55 ayat 1 kuhp.
dengan ancaman pidananya paling lama 20 tahun dan denda paling besar rp1 miliar,” terangnya.
berdasarkan sedikit bocoran pengakuan para tersangka ketika diperiksa penyidik. terkait kn yang cukup fantastis
dari kn tersebut ada dana non budgeter. hanya saja aliran dana yang non budgeter tidak disebutkan. 
agung juga menjelaskan, dana non budgeter itu diambil dari sejumlah transaksi keuangan atau belanja yang dilakukan pihak manajemen rsud mukomuko.
“modus operandi tersangka, kira-kira setiap pencairan, menurut pengakuan mereka, itu menyisikan 3,5 persen.
dan itu digunakan untuk non budgeter. ini sebenarnya materi penyidik dipersidangan nantinya, saya hanya bisa bocorkan sedikit.
jadi tidak terlalu saya lebarkan lebih jauh. yang jelas para tersangka mengaku ada menyisikan uang 3,5 persen setiap pencairan,” ungkap agung.
ia juga menyampaikan potensi adanya tersangka tambahan. pasalnya  saat ini masih pengembangan perkara. 
jika terungkap fakta-fakta baru dalam persidangan yang melibatkan pihak lain dan memenuhi dua alat bukti cukup, maka penyidik akan menetapkan tersangka baru.
“kalau potensi atau bakal ada tersangka lainnya, kemungkinan ada.
jika nanti dalam pengembangan ada yang mengungkapkan pihak lain dan cukup dua alat bukti maka sudah pasti kita tetapkan tersangka tambahan,” katanya. 
 kn rp4,8 miliar lebih ini setelah dihitung tim auditor kejati bengkulu. rinciannya tahun 2016 kn mencapai rp892,6 juta lebih. 
tahun 2017 rp901.1 juta lebih, tahun 2018 rp1,1 miliar lebih, tahun 2019 rp1,3 miliar lebih, tahun 2020 rp198.6 juta lebih dan tahun 2021 sebesar rp 285.6 juta lebih.
dengan total kn selama enam tahun tersebut sebesar rp4.841.952.577. 
modus yang dilakukan tersangka, melakukan belanja yang tidak dilaksanakan (fiktif),
belanja pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran, mark up, dan belanja yang tidak dilengkapi dengan bukti spj.
“ketujuh tersangka kita titipkan di rutan polres mukomuko selama 20 hari pertama untuk lebih mempermudah dan memperlancar proses penyidikan lebih lanjut,” ujarnya. 
dalam penyidikan kata agung, banyak poin yang menjadi perhatian penyidik, diantaranya utang obat, utang alat kesehatan (alkes), pembayaran honor dan gaji pegawai.
dan banyak saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan. termasuk melakukan penyitaan
berkas dokumen-dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran di rsud mukomuko dari 2016 hingga 2021.
dalam proses pengungkapan kasus ini, saksi yang telah diperiksa lebih dari 500 orang. 
mulai dari manejemen rsud yang memiliki tanggungjawab atas penggunaan anggaran dari tahun 2016 sampai dengan desember 2021. 
pimpinan pemasok obat dan alat kesehatan, seluruh tenaga kesehatan termasuk tenaga non medis rsud mukomuko,
puluhan pemilik toko di kabupaten mukomuko, yang menjadi tempat berbelanja pihak manajemen rsud mukomuko.
“yang pastinya perkara ini masih dalam tahap pengembangan, tidak menutup kemungkian ada pihak-pihak lain yang bertanggung jawab,” pungkasnya.
perlu diketahui, sebelumnya pihak bpkp perwakilan bengkulu terkait dengan penggelolaan keuangan rsud pernah melakukan audit atas permintaan dari pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko. 
dan informasinya pula hasil audit bpkp ditemukan utang rsud mukomuko untuk enam tahun itu  sekitar rp14 miliar kepada pihak ketiga penyedia barang berupa obat-obatan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 19 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan