Disnaker: Perusahaan Harus Patuhi Aturan THR

Reporter: Westjer Tourindo |

Editor: Ade HR |

Selasa , 19 Mar 2024 - 23:00

THR: Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bengkulu H. Firman Romzi, S.Sos, M.Si menjelaskan tentang aturan pemberian THR bagi pekerja perusahaan.--WESTJERTOURINDO/RB

Jika tidak juga diberikan, maka Disnaker akan melakukan tindakan tegas, bersama Kementrian Ketenagakerjaan akan menempuh jalur hukum.

Yaitu jalan pengadilan dengan perkara perselisihan hubungan industrial.

Sudah dibentuk posko pengaduan untuk pekerja melaporkan soal THR di Disnaker Kota Bengkulu.

Posko itu berisikan Tim Satgas Khusus yang dibentuk Disnaker Kota Bengkulu.

Pembentukan Satgas ini bentuk pelaksanaan dari Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjan Republik Indonesia deangan Nomor surat M/2/HK.04/III/2024.

Tentang pelaksanaan Pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja di perusahaan.

disnaker: perusahaan harus patuhi aturan thr                            bengkulu, koranrb.id – kepala dinas ketenagakerjaan (disnaker) kota bengkulu h. firman romzi, s.sos, m.si mengingatkan seluruh perusahaan di kota bengkulu untuk patuh terhadap aturan pembayaran tunjangan hari raya (thr) buruh atau karyawannya.
untuk itu dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengirimkan surat kesediaan membayarkan thr pekerja ke seluruh perusahaan yang ada di kota bengkulu.
“surat sedang dibuat dan dalam waktu dekat akan kita antarkan langsung ke perusahaan.
kita temui pimpinan perusahannya untuk meminta surat pernyataan kesediaan membayarkan thr.
baca juga:cegah inflasi lebaran, pemdes diminta segera cairkan dd
pokoknya seluruh perusahan yang mempekerjakan karyawan kita surati.
saya akan turun langsung,” ujar firman.
mengenai besaran thr, kata firman itu juga sudah disebutkan dalam se menteri ketenagakerjaan.
yakni bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih, thr diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah/gaji.
baca juga:terdakwa kasus asusila di bengkulu utara dituntut jpu 20 tahun penjara
kembali ditambahklan firman, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, dan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang thr keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, pemberian thr keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja.
“untuk regulasi praturan sudah jelas kami mengacu pada pp nomor 36 tahun 2021 tetntang upah serta mengacu pada dan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan,” jelas firaman.
dia menegaskan jika ada karyawan yang tidak mendapatkan thr dari perusahaannya, bisa melaporkan langsung ke disnaker kota bengkulu.
dari laporan itu nantinya, disnaker akan menyurati perusahan bersangkutan supaya menyelesaikan kewajibannya membayar thr karyawan.
baca juga:fasilitasi 40 ikm daftar hak kekayaan intelektual
jika tidak juga diberikan, maka disnaker akan melakukan tindakan tegas, bersama kementrian ketenagakerjaan  akan menempuh jalur hukum.
yaitu jalan pengadilan dengan perkara perselisihan hubungan industrial.
sudah dibentuk posko pengaduan untuk pekerja melaporkan soal thr di disnaker kota bengkulu.
posko itu berisikan tim satgas khusus yang dibentuk disnaker kota bengkulu. 
baca juga:ramadan, pendonor darah menurun 50 persen
pembentukan satgas ini bentuk pelaksanaan dari surat edaran kementerian ketenagakerjan republik indonesia deangan nomor surat m/2/hk.04/iii/2024.
tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan  tahun 2024 bagi pekerja di perusahaan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 20 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan