Usul Bansos Distop Jelang Pilkada Serentak 2024, KPK Punya Tujuan Ini

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Rabu , 20 Mar 2024 - 21:33

Usul bansos distop jelang Pilkada, KPK punya tujuan ini --

Alex juga sempat bertanya siapa yang mereka pilih ketika menerima beberapa amplop tersebut.

”Mereka jawab pokoknya yang ngasih duit. Kalau yang ngasih tiga, dicoblos tiga-tiganya,” ungkap dia.

Menanggapi usul KPK, Kemendagri merespons positif ide penyaluran bansos tersebut.

”Jadi, imbauan-imbauan akan kami lakukan ya. Untuk mengingatkan kembali teman-teman di daerah. Seperti yang pak pimpinan KPK sampaikan,” kata Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw di gedung KPK.

Namun, Tomsi enggan menjelaskan secara terperinci langkah pengaturan penyaluran bansos tersebut.

Sebab, terkait perda, kewenangannya ada di DPRD dan pimpinan daerah.

Sementara untuk kebijakan dari pusat, dalam hal ini Kemendagri, prosesnya bakal panjang. (**)

usul bansos distop jelang pilkada serentak 2024, kpk punya tujuan ini                             koranrb.id – komisi pemberantasan korupsi (kpk) berharap ada peraturan daerah (perda) khusus mengenai pengaturan pencairan bantuan sosial (bansos) di daerah.
khususnya terkait klausul larangan mendistribusikan bansos menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 nanti.
kpk punya tujuan ini.
tujuannya, proses pilkada berjalan adil dan tak menguntungkan pihak tertentu. 
pernyataan itu dilontarkan wakil ketua kpk alexander marwata dalam rakornas pencegahan korupsi daerah dan peluncuran mcp di gedung juang kpk rabu 20 maret 2024.
baca juga:pilkada, kpu coklit ulang dpt
baca juga:persiapan pilkada, dinas dukcapil kaur terima 1.500 blangko e-ktp
”coba bapak-ibu cek, apakah anggaran hibah atau bansos naik tahun ini?” ucapnya.
lalu, kata dia, coba dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
jika terjadi peningkatan signifikan, bisa diperiksa daerah tersebut.
khususnya apakah ada petahana atau kerabatnya yang bakal maju dalam pilkada. alex (sapaan alexander marwata) pun menyarankan agar pemda segera membuat perda mengenai aturan bansos. 
baca juga: geliat pilkada seluma mulai terasa, petahana patut waspada, pengamat soroti hal ini
baca juga: nasib ppk dan pps, perpanjang atau rekrut ulang, peruntukan pilkada bengkulu selatan 
utamanya dalam melarang penyaluran bansos 2–3 bulan menjelang pilkada.
sehingga tidak berpotensi menimbulkan konflik.
”kalau mau serius, bisa sekarang atau setelah pilkada nanti,” ucapnya. atau jika bukan perda, bisa melalui permendagri. 
alex memang tidak langsung mengkritisi apa yang terjadi dalam pilpres lalu.
baca juga: jelang pilkada, bawaslu minta guru jaga netralitas
baca juga:jelang pilkada serentak di bengkulu kades diminta netral, pesan ketua bawaslu provinsi bengkulu 
namun, realitasnya, menjelang pemilu 2024 lalu, ada banjir bansos.
menteri keuangan mencatat bansos pada 2024 sudah mencapai rp 22,5 triliun, melonjak dari tahun sebelumnya di kisaran rp 9 triliun.
realitasnya, masyarakat senang dengan bantuan tersebut. 
kondisi itu sejalan dengan survei yang dilakukan kpk mengenai preferensi masyarakat dalam memilih calon.
baca juga:jelang pilkada, asn di rejang lebong diingatkan tidak boleh ikut politik praktis
baca juga:tahapan pilkada serentak dimulai mei 2024, bawaslu provinsi bengkulu awasi asn
baik calon dpr, pimpinan daerah, maupun pimpinan negara.
dan faktor masyarakat semangat berpartisipasi dalam pemilihan sekitar 90 persennya dipengaruhi adanya faktor uang. 
”ini saya terkonfirmasi juga dan dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga-tetangga,” katanya.
mereka bercerita dalam pemilihan kemarin ada yang dapat empat sampai enam amplop. kalau ditotal, satu orang bisa mendapatkan 1 juta rupiah. 
baca juga:dewan masih buka kans revisi uu pilkada, ketua komisi ii dpr ri doli beri penjelasan 
baca juga: pemilu 2024 ada psu, evaluasi untuk pilkada
alex juga sempat bertanya siapa yang mereka pilih ketika menerima beberapa amplop tersebut.
”mereka jawab pokoknya yang ngasih duit. kalau yang ngasih tiga, dicoblos tiga-tiganya,” ungkap dia. 
menanggapi usul kpk, kemendagri merespons positif ide penyaluran bansos tersebut.
”jadi, imbauan-imbauan akan kami lakukan ya. untuk mengingatkan kembali teman-teman di daerah. seperti yang pak pimpinan kpk sampaikan,” kata irjen kemendagri tomsi tohir balaw di gedung kpk. 
namun, tomsi enggan menjelaskan secara terperinci langkah pengaturan penyaluran bansos tersebut.
sebab, terkait perda, kewenangannya ada di dprd dan pimpinan daerah.
sementara untuk kebijakan dari pusat, dalam hal ini kemendagri, prosesnya bakal panjang. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 21 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan