Kekosongan Jabatan Setingkat Kadis Bertambah, Lebong Kejar Lelang JPTP

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 22 Mar 2024 - 22:41

BERTAMBAH : Mutasi besar-besaran yang digelar Pemkab Lebong berdampak menambah daftar kekosongan jabatan kepala dinas. Muharista Delda/RB--

KORANRB.ID - Tidak bisa dipungkiri, mutasi besar-besaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong Kamis, 7 Maret 2024

berdampak menambah daftar kekosongan jabatan eselon II atau setingkat kepala dinas (kadis).

Dari yang sebelumnya hanya ada 7 kursi jabatan eselon II yang kekosongan jabatan, setelah mutasi kekosongan jabatan eselon II bertambah menjadi 10 kursi.

Kekosongan jabatan eselon II itu tersebar di 9 kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

dan 1 jabatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong.

Untuk mengatasi kekosongan jabatan eselon II itu, tidak ada lagi jalan bagi Pemkab Lebong selain segera membuka lelang atau seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP).

‘’Soalnya untuk mengisi kekosongan jabatan II setingkat kepala dinas dengan pejabat definitif, wajib dilakukan melalui lelang jabatan,’’ ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, Benny Kodratullah, MM.

Sejauh ini BKPSDM Kabupaten Lebong sudah merencanakan pengisian kekosongan jabatan eselon II

dengan menganggarkan kegiatan lelang JPTP yang diplot dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 senilai Rp200 juta lebih.

Bahkan BKPSDM Kabupaten Lebong siap menjalankan tahapan lelang jabatan jika memang sudah ada perintah dari bupati untuk segera mengisi kekosongan jabatan eselon II.

kekosongan jabatan setingkat kadis bertambah, lebong kejar lelang jptp                             koranrb.id - tidak bisa dipungkiri, mutasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong kamis, 7 maret 2024
berdampak menambah daftar kekosongan jabatan eselon ii atau setingkat kepala dinas (kadis).
dari yang sebelumnya hanya ada 7 kursi jabatan eselon ii yang kekosongan jabatan, setelah mutasi kekosongan jabatan eselon ii bertambah menjadi 10 kursi.
kekosongan jabatan eselon ii itu tersebar di 9 kursi kepala organisasi perangkat daerah (opd)
dan 1  jabatan di sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten lebong.
baca juga:tingkatkan sanitasi, camat di kabupaten lebong diminta cek jamban desa
baca juga:pengamanan lebaran, polres lebong dirikan 6 pos terjunkan 150 personel
untuk mengatasi kekosongan jabatan eselon ii itu, tidak ada lagi jalan bagi pemkab lebong selain segera membuka lelang atau seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (jptp). 
‘’soalnya untuk mengisi kekosongan jabatan ii setingkat kepala dinas dengan pejabat definitif, wajib dilakukan melalui lelang jabatan,’’ ujar pelaksana tugas (plt) kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lebong, benny kodratullah, mm.
sejauh ini bkpsdm kabupaten lebong sudah merencanakan pengisian kekosongan jabatan eselon ii
dengan menganggarkan kegiatan lelang jptp yang diplot dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2024 senilai rp200 juta lebih.
baca juga:naikkan pad, jual mess pemda, dapat uang segeni
baca juga:triwulan pertama 2024, disnakertrans sudah terbitkan ribuan kartu pencaker 
bahkan bkpsdm kabupaten lebong siap menjalankan tahapan lelang jabatan jika memang sudah ada perintah dari bupati untuk segera mengisi kekosongan jabatan eselon ii. 
tidak dipungkirinya, kekosongan jabatan eselon ii akan kembali bertambah di tahun 2024 ini karena ada 2 pejabat yang memasuki masa persiapan pensiun (mpp). 
yakni, drs. taufik andary, m.pd dan jauhari candra, sp, mm yang sampai saat ini masih menjabat aktif sebagai staf ahli bupati.
sementara sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si memastikan akan mengisi jabatan eselon ii yang kosong di tahun 2024 ini juga.
baca juga:tidak diberi thr, ada posko pengaduan, begini imbauan disnakertrans lebong
baca juga:pemkab lebong perbaiki sendiri jalan provinsi ambles 
namun untuk teknisnya masih menunggu instruksi dari bupati karena pemkab lebong baru saja menjalankan mutasi jabatan yang sejatinya dimaksudkan mengisi kekosongan jabatan eselon ii sebelumnya.
‘’untuk tahapan sudah kami persiapkan yang salah satunya adalah uji kompetensi bagi seluruh pejabat eselon ii, baik yang saat ini menjabat maupun non aktif,’’ tukas mustarani.
jika memang sudah ada instruksi dari bupati, segera ia perintahkan bkpsdm mengusulkan permohonan rekomendasi lelang jptp ke komisi aparatur sipil negara (kasn). 
barulah pihaknya membentuk panitia seleksi (pansel) yang akan menjalankan tahapan seleksi jabatan setelah mendapat persetujuan dari kasn. 
diketahui, 3 dari 10 jabatan eselon ii yang kekosongan pejabat definitif itu sudah terjadi sejak 2021.
yakni jabatan sekretaris dprd, jabatan kepala bkpsdm dan jabatan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud).
sedangkan 6 jabatan lain mengalami kekosongan pejabat dampak dari mutasi yang baru saja dilaksanakan pemkab lebong.
masing-masing jabatan kepala badan keuangan daerah (bkd) dan jabatan kepala badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol).
lainnya, jabatan kepala dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (puprhub), jabatan kepala dinas perputakaan dan kearsipan daerah,
jabatan kepala dinas komunikasi informasi statistik dan persandian (diskominfo sp) serta jabatan kepala dinas perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (p3ap2kb).
sedangkan 1 jabatan eselon ii lainnya yang juga kosong adalah jabatan kepala dinas satuan polisi pamong praja (satpol pp) yang pejabatnya telah meninggal dunia. 
sekadar mengingatkan, dalam pelaksanaan asesmen atau uji kompetensi yang digelar pemkab lebong pada desember 2023, tak kurang 23 pejabat yang mendaftarkan diri.
namun dari jumlah itu hanya 22 pejabat yang mengikuti.
uji kompetensi itu sendiri digelar dalam rangka untuk memastikan kecakapan para pejabat eselon ii yang diamanahkan memegang jabatan.
selain itu, hanya kepada peserta yang lulus uji kompetensi saja yang dibolehkan mengikuti lelang jptp. 
uji kompetensi itu digelar juga dalam rangka mewujudkan manajemen pns sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pns. 
dalam pelaksanaan lelang jptp, pemkab lebong juga akan memperketat syarat administrasinya. 
di antara persyaratan yang paling menentukan bisa tidaknya pns mengikuti lelang adalah masalah status disiplin.
setiap pejabat eselon ii atau setingkat kepala dinas yang akan mengikuti lelang jabatan harus bersih dari hukuman disiplin.
baik hukuman disiplin pns berupa penurunan pangkat golongan jabatan, pembebasan tugas jabatan maupun pemotongan tambahan penghasilan pegawai (tpp). 
pejabat yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns, baru bisa mengikuti lelang jabatan minimal 1 tahun setelah menerima hukuman.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 23 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan