THR untuk ASN Pemkab Kepahiang Disiapkan Segini, Ini Komponen Penghitungan Besarannya

Reporter: Heru Permana Putra |

Editor: Ade HR |

Minggu , 24 Mar 2024 - 22:50

THR: Kepala BKD Kabupaten Kepahiang Jono Antoni menjelaskan bahwa THR untuk ASN dan PPPK Kepahiang sudah disiapkan. --HERU/RB

thr untuk asn pemkab kepahiang disiapkan segini, ini komponen penghitungan besarannya                            kepahiang, koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) kepahiang sudah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya (thr) untuk aparatur sipil negara (asn) yang akan segera dibayarkan.
jumlah anggaran thr yang disiapkan untuk asn baik itu pns maupun pppk ini mencapai rp13,9 milar.
hal ini disampaikan kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten kepahiang jono antoni, minggu 24 maret 2024.  
"thr buat asn dan pppk sudah tersedia totalnya rp13,9 miliar, tinggal menunggu pencairan saja," kata jono.
baca juga:2 jenazah warga korban hanyut di sungai kedurang diperkirakan di perairan lampung
nantinya, pencarian thr buat asn dan pppk kabupaten kepahiang  akan disalurkan sesuai perbup setidaknya pada h-7 lebaran. 
dijelaskan, besaran thr dihitung berdasarkan lima komponen. 
yakni, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. 
ditambah tambahan penghasilan dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah. 
baca juga: penggunaan dd wajib pasang papan merek
untuk diketahui, ketentuan pencairan thr bagi pns dan aparatur negara lainnya melalui peraturan pemerintah (pp) nomor 14 tahun 2024. 
dalam pp tersebut mengatur tentang pemberian thr dan gaji 13 tahun 2024. 
aparatur negara lainnya seperti,  calon pns (casn), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), tni, polri, dan pejabat negara. 
termasuk para pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan pns juga mendapatkan thr sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
baca juga:realiasasi penerbitan badan hukum gratis dan alat tangkap nelayan di mukomuko 
berdasarkan pp 14 tahun 2024, pencairan thr untuk pns akan dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum hari raya idul fitri.
sedangkan bagi karyawan swasta, pencairan thr mengikuti surat edaran (se) nomor m/2/hk.04/iii/2024 tentang pelaksanaan pemberian thr keagamaan 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan.
se ini memberikan arahan kepada kepala dinas ketenagakerjaan di setiap provinsi sebagai panduan pelaksanaan pemberian thr bagi pekerja di sektor swasta. 
menurut se tersebut, thr 2024 untuk karyawan swasta wajib diberikan paling lambat h-7 lebaran dan harus dibayar penuh, tanpa dicicil.
baca juga:volume sampah meningkat selama ramadan mencapai 150 ton per hari
secara umum, ketentuan mengenai thr diatur dalam hukum ketenagakerjaan di indonesia, yaitu dalam pasal 6 ayat (6) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
berdasarkan uu ini, pengusaha atau perusahaan wajib membayarkan thr kepada seluruh pekerjanya. 
bagi perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban tunjangan ini, maka akan dikenakan sanksi.
bagi karyawan swasta, thr keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh dengan masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus.
baca juga:tenggat waktu pencairan thr asn mukomuko, ini rinciannya sesuai golongan 
baik itu berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pkwtt), perjanjian kerja waktu tertentu, termasuk pekerja atau buruh harian lepas.
bagi pekerja/buruh swasta yang memiliki masa kerja 12 bulan terus menerus atau lebih, mereka berhak menerima thr sebesar satu bulan upah.
bagi pekerja/buruh swasta yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, mereka akan menerima thr secara proporsional sesuai dengan masa kerja mereka, dengan menggunakan rumus; masa kerja x 1 bulan upah : 12.
setiap perusahaan dapat memiliki kebijakan yang berbeda terkait pencairan thr. 
baca juga:lapor ke pemkab kalau pns lebong pakai lpg subsidi
beberapa perusahaan mungkin cenderung untuk membayarkan thr lebih awal, sedangkan yang lain mungkin memilih untuk menunggu mendekati hari raya.
namun, bagi pengusaha yang terlambat dalam membayarkan thr, mereka bisa terkena sanksi administratif berupa denda 5% dari total thr baik individu atau berapa pekerja yang tidak dibayar. 
sanksi ini juga berlaku bagi perusahaan yang mencicil thr.
selain itu, keterlambatan ini juga bisa berdampak pada hubungan antara pengusaha dan karyawan, serta reputasi perusahaan di mata publik. 
baca juga:kades batal mundur, bpd kungkai baru diminta tindaklanjuti, ini alurnya
meskipun tanggal pencairan bisa bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan dan faktor-faktor lainnya, namun pencairan ini umumnya dilakukan menjelang perayaan hari raya yang bersangkutan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 25 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan