2024 Tak Ada Penambahan, Guru Bantu Daerah di Bengkulu Utara Tetap Dipertahankan

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 24 Mar 2024 - 23:00

GURU: Tahun ini dipastikan tidak ada penambahan jumlah guru di Bengkulu Utara. Baik itu melalui tes CPNS, maupun tes Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. FOTO: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Utara, Drs. Fahrudin/RB--

KORANRB.ID – Tahun ini dipastikan tidak ada penambahan jumlah guru di Bengkulu Utara.

Baik itu melalui tes CPNS, maupun tes Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Utara, Drs. Fahrudin menerangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara sudah mengajukan penambahan guru, baik dari tes CPNS maupun PPPK.

Pengajuan dilakukan untuk CPNS untuk merekrut tenaga guru-guru yang berasal dari lulusan-lulusan baru dari Universitas.

Sedangkan PPPK diajukan untuk peningkatan guru non ASN atau honorer yang selama ini sudah bertugas di Bengkulu Utara sehingga bisa diangkat menjadi PPPK.

“Terutama mereka yang sudah tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes CPNS arena kendala usia. Maka mereka yang terkendala usia juga bisa menjadi ASN melalui jalur PPPK,” terangnya.

Lantaran tahun ini tidak ada penambahan CPNS maupun PPPK, Pemkab Bengkulu Utara berharap pegawai non ASN atau honorer untuk tetap bertugas.

Terutama Guru Bantu Daerah (GBD) yang selama ini sudah bertugas di Bengkulu Utara.

“Kita juga terus berupaya untuk meningkatkan meningkatkan pendapatan tenaga non ASN terutama guru bantu daerah, tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.

Namun ia memastikan jika Pemkab Bengkulu Utara tetap berupaya mengajukan penambahan tenaga pendidikan atau guru, terutama dari PPPK.

2024 tak ada penambahan,  guru bantu daerah di bengkulu utara tetap dipertahankan                            koranrb.id – tahun ini dipastikan tidak ada penambahan jumlah guru di bengkulu utara. 
baik itu melalui tes cpns, maupun tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk. 
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan bengkulu utara, drs. fahrudin menerangkan pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara sudah mengajukan penambahan guru, baik dari tes cpns maupun pppk. 
pengajuan dilakukan untuk cpns untuk merekrut tenaga guru-guru yang berasal dari lulusan-lulusan baru dari universitas. 
baca juga:akhir oktober 2024, los pasar modern purwodadi bengkulu utara diserahkan ke pedagang 
baca juga:944 hektare lahan perkebunan kelapa sawit di bengkulu utara diajukan jadi lahan padi ladang 
sedangkan pppk diajukan untuk peningkatan guru non asn atau honorer yang selama ini sudah bertugas di bengkulu utara sehingga bisa diangkat menjadi pppk. 
“terutama mereka yang sudah tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes cpns arena kendala usia. maka mereka yang terkendala usia juga bisa menjadi asn melalui jalur pppk,” terangnya. 
lantaran tahun ini tidak ada penambahan cpns maupun pppk, pemkab bengkulu utara berharap pegawai non asn atau honorer untuk tetap bertugas. 
terutama guru bantu daerah (gbd) yang selama ini sudah bertugas di bengkulu utara. 
baca juga: asn bengkulu utara panen duit, terima gaji, thr dan tpg, catat tanggal pencairan
baca juga:kadis kesehatan plt, akan ada lelang eselon ii usai 3 pejabat pensiun 
“kita juga terus berupaya untuk meningkatkan meningkatkan pendapatan tenaga non asn terutama guru bantu daerah, tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” terangnya. 
namun ia memastikan jika pemkab bengkulu utara tetap berupaya mengajukan penambahan tenaga pendidikan atau guru, terutama dari pppk.
setidaknya, jika tidak mendapatkan kuota tambahan baru dinas pendidikan berharap bisa mendapatkan kembali kuota 160 pppk tahun lalu yang tidak terekrut. 
apalagi saat ini masih ada 1.000 lebih tenaga non asn atau honorer yang masih bertugas di sekolah-sekolah di bengkulu utara. 
baca juga:breaking news : 49 pejabat pemkab bengkulu utara dimutasi, ini daftarnya 
baca juga:thr pns dan pensiunan di bengkulu utara segera dibayar, catat tanggalnya
“karena bukan hanya guru bantu daerah yang saat ini masih bertugas dan berstatus non asn yang diangkat berdasarkan sk bupati. namun ada juga tenaga honorer yang bekerja dengan sk kepala sekolah,” terangnya. 
ia menegaskan mereka yang bekerja sebagai non asn tersebut memiliki peran yang sama dalam dunia pendidikan di bengkulu utara. 
sehingga saat ini dispendik mengupayakan agar ada kuota pppk sehingga tenaga honorer tersebut bisa lulus dan direkrut menjadi pppk.
“kita juga mengupayakan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer yang mengabdi, dengan menjadi pppk mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik setiap bulannya,” ujar fahrudin.  
pemkab bengkulu utara juga mengedepankan pemerataan prioritas pendidikan di seluruh sekolah. 
sehingga ia berharap tidak ada sekolah yang kekurangan guru dengan penambahan pppk. 
dinas pendidikan dan kebudayaan juga sudah menerima guru-guru non asn yang belum lulus dalam tes pppk tahun lalu. 
mereka menginginkan agar tes pppk tetap dibuka dengan minimal memenuhi kuota yang tidak terserap tahun lalu. 
“bahkan mereka menuntut agar diangkat sesuai dengan masa kerjanya sehingga tidak melalui seleksi lagi,” terangnya. 
pemkab bengkulu utara sudah menyurati kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi terkait permintaan tenaga non asn tersebut. 
namun pemda bengkulu utara menegaskan jika akan mengikuti semua regulasi yang ditetapkan termasuk soal pelaksanaan tes. 
“dengan penambahan tahun ini, masih ada kekurangan guru di beberapa sekolah,” pungkas fahrudin.
sekadar mengetahui, saat ini ada sekitar 800 guru bantu daerah dan akan berkurang lagi jika 903 guru yang lulus pppk tahun lalu dilantik.
pasalnya, dari 903 pppk guru yang dinyatakan lulus tersebut sebagian diantaranya adalah guru yang berasal dari guru bantu daerah atau gbd.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 25 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan