Inspektorat Belum Terima Surat Kejari Kaur Penghentian Kasus Dugaan Korupsi di DPMD

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 29 Mar 2024 - 22:48

SAMPAIKAN: Inspektur Inspektorat Kaur menjelaskan pihaknya belum terima surat pemberitahuan Kejari Kaur.--

Dari barang-barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan juga atas keterangan beberapa saksi yang sebelumnya juga telah dilakukan pemanggilan.

Usai ditentukan KN tersebut, sebelum diterbitkannya surat DIK untuk melanjutkan perkara ketahapan selanjutnya. Pihak yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian negara karena hanya masuk ke ranah administrasi.

"Sebelum surat DIK dikeluarkan, KN sudah dikembalikan," ujar Bobby.

Saat pihak Kejari masih berkoordinasi dengan Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejari) Bengkulu. Untuk meminta petunjuk tentang pelimpahan perkara dari Kejaksaan kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Apabila nanti telah disetujui pelimpahannya ke APIP maka, pejabat yang bersangkutan tetap akan dikenakan sanksi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur.

"Nanti kalau sudah dilimpahkan, maka pejabat yang bersangkutan tetap akan dikenakan sanksi oleh pemerintah," terang Bobby.

Ditambahkannya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan kasus PMD ini masih akan menunggu petunjuk dari pihak Pidsus Kejari Bengkulu terlebih dahulu.

Apabila nanti, memang akan dilimpahkan ataukah nanti akan diberikan kebijakan lainnya untuk melanjutkan perkara.

"Kita tunggu petunjuk dulu, seperti apa nanti kita akan informasikan," tukasnya.

Mengulas kembali, tanggal 5 Februari 2024 yang lalu penyidik Tindak Pidana Khusus Kejari Kaur melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kaur.

Hal ini dilakukan sebab, Kejari Kaur mengendus adanya dugaan tindak pidana Korupsi terkait dengan penyaluran dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020-2021.

inspektorat belum terima surat kejari kaur penghentian kasus dugaan korupsi di dpmd                            bintuhan,koranrb.id  - inspektorat kabupaten kaur hingga kini belum menerima surat dari kejari kaur terkait tak dilanjutkan pengusutan dugaan korupsi apbd tahun 2020-2021 di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd).
sebelumnya, kejari kaur menyatakan bahwa penyelidikan dugaan korupsi di dpmd dihentikan. alasannya, hasil penyelidikan awal didapati bahwa masalah di dpmd itu masuk dalam ranah administrasi.
baca juga:pengidap tbc di kaur bertambah 24 kasus, dari 172 kasus di 2023
"sampai sekarang belum ada kita terima surat pelimpahan dari kejari. kita juga belum tahu kendalanya apa," ungkap inspektur inspektorat kabupaten kaur, harika se,
jika surat pelimpahan tersebut telah diterima pihak inspektorat, maka opd bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
para pejabat yang bersangkutan akan dipanggil untuk dikenakan sanksi administrasi. "kalau sudah ada petunjuknya nanti, akan kita proses," tegasnya.
dia mengharapkan secepatnya kejari kejari berkoordinasi apabila memang dari hasil penyelidikan sebelumnya pihak yang bersangkutan tidak terbukti bersalah dan kasus harus dihentikan. 
sebab hingga saat ini inspektorat belum sama sekali menerima laporan apapun dari pihak kejari kaur, seperti apa progres penyelidikan yang telah dilakukan sebelumnya.
"memang kasus ini sebelumnya sudah ke aph, tapi informasi yang kita terima mereka menghentikan penyelidikan sebelum surat dik terbit. seharusnya kejari sudah ada koordinasi dengan kita," terang harika.
baca juga:7 tips pinjaman online biar disetujui, simak penjelasannya
sementara itu, kajari kaur, muhammad yunus sh., mh. melalui kasi pidsus bobby muhammad sh, mh, menjelaskan setelah dilakukan penghitungan atas dugaan korupsi dana apbd tahun 2020-2021 tersebut, ditemukan kn kurang lebih sekitar rp 60 juta. 
kendati telah ditemukan kn atas dugaan tindak pidana korupsi ini, kejari kaur tidak akan melanjutkan proses ke tahapan selanjutnya.
"kn dugaan korupsi telah ditemukan, dan ranahnya masuk ke administrasi jadi kita akan limpahkan ke inspektorat," kata bobby.
disampaikan bobby, kn ini ditemukan dari hasil penghitungan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. 
dari barang-barang bukti yang  ditemukan saat penggeledahan juga atas keterangan beberapa saksi yang sebelumnya juga telah dilakukan pemanggilan.
usai ditentukan kn tersebut, sebelum diterbitkannya surat dik untuk melanjutkan perkara ketahapan selanjutnya. pihak yang bersangkutan telah mengembalikan kerugian negara karena hanya masuk ke ranah administrasi.
"sebelum surat dik dikeluarkan, kn sudah dikembalikan," ujar bobby.
saat pihak kejari masih berkoordinasi dengan pidsus kejaksaan tinggi (kejari) bengkulu. untuk meminta petunjuk tentang pelimpahan perkara dari kejaksaan kepada aparat pengawas intern pemerintah (apip). 
baca juga:3 item pembangunan tahap ii ppn seluma setelah 7 item rampung, berikut rinciannya
baca juga:jepang tertarik budidayakan ikan sidat bengkulu selatan, ini alasannya
apabila nanti telah disetujui pelimpahannya ke apip maka, pejabat yang bersangkutan tetap akan dikenakan sanksi oleh pemerintah kabupaten (pemkab) kaur.
"nanti kalau sudah dilimpahkan, maka pejabat yang bersangkutan tetap akan dikenakan sanksi oleh pemerintah," terang bobby.
ditambahkannya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan kasus pmd ini masih akan menunggu petunjuk dari pihak pidsus kejari bengkulu terlebih dahulu.
apabila nanti, memang akan dilimpahkan ataukah nanti akan diberikan kebijakan lainnya untuk melanjutkan perkara.
"kita tunggu petunjuk dulu, seperti apa nanti kita akan informasikan," tukasnya.
mengulas kembali, tanggal 5 februari 2024 yang lalu penyidik tindak pidana khusus kejari kaur melakukan penggeledahan di kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten kaur.
baca juga:cegah pip tak tepat sasaran, disdikbud mukomuko lakukan langkah-langkah berikut 
baca juga:puncak arus mudik, siagakan peralatan di daerah rawan longsor
hal ini dilakukan sebab, kejari kaur mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penyaluran dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2020-2021.
penggeledahan yang mereka lakukan terbagi di dua lokasi yang pertama di kantor lama dinas pmd kemudian lokasi kedua di kantor baru dinas pmd karena saat ini diketahui kantor pmd sudah berpindah.
saat penggeledahan berhasil diamankan beberapa berkas terkait dengan penyaluran pelaksanaan anggaran apbd tahun 2020/2021 berhasil diamankan.
dari penggeledahan yang dilakukan, berhasil diamankan beberapa barang bukti yakni 2 kontainer berkas yang berkaitan dengan penyaluran anggaran apbd tahun 2020-2021.
kemudian dari hasil penggeledahan ini, kejari kaur melalui penghitungan kerugian negara dan hasilnya telah diketahui hanya sebesar rp 60 juta dan itupun masuk ke ranah admistrasi.