Teken Kuasa Jadi Soal, Senin Putusan

Reporter: Rizki Amanda Lubis |

Editor: |

Jumat , 03 Nov 2023 - 22:28

LUBIS/RB PERTANYAKAN: Pemohon dan termohon praperadilan menanyai saksi ahli pidana Profesor Suhandi dalam persidangan.--

Termohon Kejati Bengkulu yang meluruskan, jika pelanggaran yang diduga terjadi pada penyidikan Kejaksaan, makan laporan seharusnya berjenjang ke Aswas Kejati terlebih dahulu.

Agenda prapid akan dilanjutkan Senin (6/11) mendatang dengan agenda kesimpulan.

Koordinator Kejati Bengkulu Lie Putra Setiawan, SH, MH dan Kasi Penuntut Kejati Bengkulu Rozano Yudistira, SH MH menegaskan, pihaknya mempertanyakan seputaran tanda tangan 16 Kapus dalam kuasa yang diterima UL.

“Tentunya terkait dengan surat kuasa, apakah proses penanda tanganan harus seperti itu, boleh tanpa kehadiran para pihak kami menyamakan dengan proses penandatanganan jual beli notaris. apabila tidak ditanda tangani langsung para pihak ada kemungkinan takut dipalsukan tanda tangannya,” jelas Lie.

Lie juga menyebutkan, ahli yang dihadirkan pemohon sama sekali tidak mengetahui isi laporan UL. “Jadi dia tidak mengetahui materinya,” kata Lie.

Sementara PH pemohon Irwan, SH mengatakan tentang prasa-prasa dari Pasal 21 UU tipikor itu masih banyak pertentangan dikaitkan dengan Pasal 16 UU Advokat.

Menurutnya dalam tindakan pemohon, mendampingi 16 Kapus melaporkan tindakan penyidik Kejari Kaur kepada Presiden RI, dan Kejagung, itu masuk iktikad baik.

“Kalau iktikad tidak baik itu seperti menghilangkan barang bukti atau menyembunyikan saksi, itu yang menurut kami iktikad tidak baik, dan itu tidak dilakukan oleh pemohon,” sebut Irwan.

Sementara, terkait dugaan pemalsuan tanda tangan surat kuasa 16 kapus, Irwan menerangkan, pihaknya berpedoman kepada putusan MK nomor 118 tahun 2002 tentang pemalsuan surat.

“Dalam pertimbangan Majelis jika surat yang diduga palsu namun tidak diketahui itu tidak dapat dihukum itu pertimbangannya MK, itu yang kita jadikan dalil pembelaan kepada pemohon,” demikian Irwan. (Jam)

teken kuasa jadi soal, senin putusan                             bengkulu. koranrb.id – saksi ahli hukum pidana dari jakarta, profesor suhandi dari pemohon gugatan praperadilan (prapid) terhadap kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, hadir melalui virtual zoom dalam persidangan kemarin, jumat (3/11). bertindak majelis hakim tunggal, dwi purwanti, sh.
saksi profesor suhandi ditanyai seputar sah atau tidaknya penetapan tersangka ul dalam kasus dugaan perintangan dana bok kaur.
mulai dari pemenuhan unsur pasal 21 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menjerat pemohon. serta terkait pasal 16 undang-undang (uu) advokat. 
baca juga:jaksa teliti berkas perkara geng siap tempur
ia menjawab pertanyaan pemohon yang diwakili tim penasihat hukum (ph)-nya.  penetapan tersangka ul haruslah memenuhi unsur pasal 21. 
“ul tidak punya niat, tidak punya mens rea, ataupun tendensi.  kalau menghalangi apakah penyidikan itu gagal ?,” sebut suhandi.
kemudian, menurut suhandi, jika benar ul mengantongi surat kuasa dari 16 kepala puskesmas (kapus) di kabupaten kaur. maka ul tidak bisa dipidanakan selama ia menjalankan tugasnya sebagai advokat.
namun jika ada dugaan surat kuasa 16 kapus yang diterima ul dipalsukan, itupun menurut suhandi tidak bisa menyeret ul sebagai tersangka.
baca juga:362 bacaleg masuk dct
“karena dia tidak tahu. kesalahan ada di pihak markus (makelar kasus, red) bukan di pengacaranya,” sebut suhandi.
sementara, saat termohon pihak kejati bengkulu bertanya seputar tanda tangan palsu 16 kapus dalam surat kuasa tersangka ul. 
serta laporan yang dilayangkan ul terkait dugaan pelanggaran penyidik di kajari kaur, suhandi menyebutkan belum melihat atau bahkan membaca secara utuh terkait bukti yang dimiliki penyuidik.
“tidak pernah baca utuh surat pengaduan ul,” kata suhandi.
baca juga:kedaulatan mata uang dihari oeang ke-77
termohon kejati bengkulu yang meluruskan, jika pelanggaran yang diduga terjadi pada penyidikan kejaksaan, makan laporan seharusnya berjenjang ke aswas kejati terlebih dahulu. 
agenda prapid akan dilanjutkan senin (6/11) mendatang dengan agenda kesimpulan.
koordinator kejati bengkulu lie putra setiawan, sh, mh dan kasi penuntut kejati bengkulu rozano yudistira, sh mh menegaskan, pihaknya mempertanyakan seputaran tanda tangan 16 kapus dalam kuasa yang diterima ul.
“tentunya terkait dengan surat kuasa, apakah proses penanda tanganan harus seperti itu, boleh tanpa kehadiran para pihak kami menyamakan dengan proses penandatanganan jual beli notaris. apabila tidak ditanda tangani langsung para pihak ada kemungkinan takut dipalsukan tanda tangannya,” jelas lie.
baca juga:dana tpg tak kunjung masuk ke rekening
lie juga menyebutkan, ahli yang dihadirkan pemohon sama sekali tidak mengetahui isi laporan ul. “jadi dia tidak mengetahui materinya,” kata lie.
sementara ph pemohon irwan, sh mengatakan tentang prasa-prasa dari pasal 21 uu tipikor itu masih banyak pertentangan dikaitkan dengan pasal 16 uu advokat.
menurutnya dalam tindakan pemohon, mendampingi 16 kapus melaporkan tindakan penyidik kejari kaur kepada presiden ri, dan kejagung, itu masuk iktikad baik.
baca juga:kermin “naik kelas” jaringan sabu skala nasional
“kalau iktikad tidak baik itu seperti menghilangkan barang bukti atau menyembunyikan saksi, itu yang menurut kami iktikad tidak baik, dan itu tidak dilakukan oleh pemohon,” sebut irwan.
sementara, terkait dugaan pemalsuan tanda tangan surat kuasa 16 kapus, irwan menerangkan, pihaknya berpedoman kepada putusan mk nomor 118 tahun 2002 tentang pemalsuan surat.
“dalam pertimbangan majelis jika surat yang diduga palsu namun tidak diketahui itu tidak dapat dihukum itu pertimbangannya mk, itu yang kita jadikan dalil pembelaan kepada pemohon,” demikian irwan. (jam)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 4 November 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan