4 Jabatan Eselon II Pemkab Kepahiang Segera Dilelang

Reporter: Heru Permana Putra |

Editor: Ade HR |

Senin , 01 Apr 2024 - 22:14

LELANG: Sekda Hartono menyampaikan 4 jabatan kosong setingkat eselon II akan segera dilelang.--HERU/RB

KEPAHIANG, KORANRB.ID - Peluang bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ingin menduduki jabatan eselon II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang.

Sebab 4 jabatan eselon II Pemkab Kepahiang yang kosong akan segera dilelang.

Yakni, jabatan Inspektur Inspektorat Daerah (Ipda), Kasatpol PP, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepahiang.

Keempat posisi jabatan di atas, sudah lama dibiarkan kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).

Sekda kabupaten Kepahiang Dr. Hartono, M.Pd menyampaikan, dalam waktu dekat lelang jabatan akan dilakukan.

Disampaikan, kalangan ASN dari dalam lingkungan Pemkab Kepahiang sendiri maupun dari luar dipersilakan melengkapi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka.

Dijelaskan, persiapan pelaksanakan lelang jabatan ini sudah dalam tahap akhir.

Ini setelah pihaknyah melayangkan surat ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sekaligus Kemendagri.

Pemkab Kepahiang juga sudah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) serta sudah juga meminta izin kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu.

"Kalau ditanya kapan, secepatnya. Begitu semua urusan administrasi beres, secepatnya kita laksanakan," kata Hartono.

Nantinya, proses lelang dilaksanakan secara terbuka.

Siapa pun bisa ikut serta, asalkan telah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan.

4 jabatan eselon ii pemkab kepahiang segera dilelang                            kepahiang, koranrb.id - peluang bagi kalangan aparatur sipil negara (asn), yang ingin menduduki jabatan eselon ii pemerintah kabupaten (pemkab) kepahiang.
sebab 4 jabatan eselon ii pemkab kepahiang yang kosong akan segera dilelang.
yakni, jabatan inspektur inspektorat daerah (ipda), kasatpol pp, kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja (disperinnaker) dan kepala badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten kepahiang. 
keempat posisi jabatan di atas, sudah lama dibiarkan kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas (plt).
baca juga:langkah politik bupati kopli bila tidak diusung pan di pilwakot, sefty yuslina juga kembalikan formulir 
sekda kabupaten kepahiang dr. hartono, m.pd menyampaikan, dalam waktu dekat lelang jabatan akan dilakukan. 
disampaikan, kalangan asn dari dalam lingkungan pemkab kepahiang sendiri maupun dari luar dipersilakan melengkapi syarat untuk  mengikuti seleksi terbuka. 
dijelaskan, persiapan pelaksanakan lelang jabatan ini sudah dalam tahap akhir. 
ini setelah pihaknyah melayangkan surat ke komisi aparatur sipil negara (kasn), sekaligus kemendagri.
baca juga:pentingnya poktan berbadan hukum dan legal, ini pesan kepala dtphp provinsi bengkulu 
pemkab kepahiang juga sudah membentuk panitia seleksi (pansel) serta sudah juga meminta izin kepada pemerintah provinsi bengkulu.
"kalau ditanya kapan, secepatnya. begitu semua urusan administrasi beres, secepatnya kita laksanakan," kata  hartono. 
nantinya, proses lelang dilaksanakan secara terbuka.
siapa pun bisa ikut serta, asalkan telah memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan. 
baca juga:fasilitas jalan minim, rawan picu kecelakaan lalu lintas 
di lingkungan pemkab kepahiang sendiri, dari 4 jabatan eselon ii yang masih kosong.
satu diantaranya disebabkan lantaran kepala dinas terdahulu telah meninggal dunia. 
yakni, kepala dinas perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah.
 terkait waktu pelaksanaan lelang jabatan di kabupaten kepahiang, informasi diperoleh telah mendapat rekomendasi dari pemprov bengkulu. 
baca juga:mudik pakai randis, pns diminta melapor
namun, pemprov bengkulu meminta pelaksanaan lelang jabatan tidak dilakukan dalam bulan ramadan ini. 
artinya, lelang jabatan paling cepat bisa dilaksanakan pemkab kepahiang setelah lebaran idul fitri 1445 h bulan ini.  
mengutip ketentuan dari kemenpan rb, pelaksanaan lelang jabatan dapat diikuti seorang asn dengan persyaratan umum. 
diantaranya, warga negara indonesia, berusia minimal 35 tahun dan maksimal 56 tahun pada saat penetapan dan pelantikan. 
baca juga:musrenbang fokus pembangunan strategis daerah, 5 prioritas pembangunan dan 4 keberhasilan provinsi bengkulu
lalu, memiliki kualifikasi akademik paling rendah strata dua (s2) di bidang administrasi negara, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia, psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan.
dan atau strata dua (s2) di bidang lain yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia.  
menyertakan surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani, bebas narkoba dari rumah sakit umum. 
pelamar juga wajib mengirimkan file berkas: surat keterangan catatan kepolisian (skck), ktp, npwp, bukti penyerahan spt terakhir.
baca juga:ajuan nikah usai lebaran masih sedikit
sedangkan persyaratan khusus diantaranya, memiliki pangkat/golongan serendah-rendahnya pembina (iv/a), diutamakan minimal telah 2 tahun, sedang atau pernah menduduki jabatan administrator minimal selama 2 tahun dan diutamakan dalam 2  kali jabatan yang berbeda.
lalu, memperoleh izin/rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang diberi delegasi wewenang di bidang kepegawaian untuk mengikuti proses seleksi terbuka sebagaimana dapat diunduh dalam website. 
serta, memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan minimal pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat iii.
pelamar juga wajib memiliki standar kompetensi. pertama standar kompetensi manajerial. 
baca juga:terkenal licin, komplotan curanmor belum juga tertangkap
di sini, standar kompetensi manajerial yang dipakai adalah berpedoman pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara.
kemudian wajib memiliki standar kompetensi teknis.
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang uu-asn, dan peraturan pelaksanaannya. 
mengetahui, memahami tugas, fungsi dan kewenangan kasn.
baca juga:ini penyebab kebakaran yang sering terjadi di kabupaten kaur, dinas damkar minta lakukan hal ini
memahami pelaksanaan kebijakan dan manajemen asn berbasis sistem merit.
mampu melakukan analisis dan pengolahan data dan informasi pengaduan nd, ke dan kp pegawai dan netralitas asn, serta pelanggaran penerapan sistem merit. 
mampu merumuskan dan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan, hasil penelusuran data dan informasi, dan  memiliki kemampuan komunikasi dan mediasi yang baik dengan multi stakeholders.
serta, memiliki kemampuan koordinasi dan kerjasama yang baik dalam lingkup internal dan eksternal.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan