Pengelola Wisata di Mukomuko Wajib Utamakan Kenyamanan Pengunjung, Ini Penjelasannya

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 01 Apr 2024 - 22:37

WISATA: Danau Nibung menjadi salah satu destinasi wisata Mukomuko yang masih Asri dan dekat dengan kota. FIRMANSYAH/RB--

Di ahun ini Pemkab Mukomuko melalui Diparpora akan kembali memperjuangkan perubahan status kawasan Pantai Mukomuko tersebut menjadi TWA.

Sehingga bisa dikembangkan. Karena sebelumnya telah dilaksanakan uji konsistensi terhadap hasil pembahasan perlokus tim terpadu, terkait usulan perubahan kawasan hutan, di Jakarta tahun lalu.

Tim terpadu merekomendasikan seluas 51,2 hektare CA di Kabupaten Mukomuko akan turun status menjadi TWA.

“Jadi lampu hijau tersebut telah kita dapat tinggal kita giring agar bisa masuk ketahapan selanjutnya, agar Pemkab Mukomuko segera menerima Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) RI, soal pemanfaatan hutan pantai CA yang turun status menjadi TWA,” terangnya.

Lanjutnya, jika belum memiliki SK tersebut tentunya tidak boleh ada pembangunan dan pengembangan tempat wisata dikawasan tersebut.

Walaupun usulan khusus pemanfaatan fungsi CA menjadi TWA hutan pantai yang disampaikan seluruhnya telah dikabulkan.

Dengan total luas yang di sampaikan pemerintah pusat sebelumnya, lebih kurang 51,2 hektar, namun jika tidak memiliki SK tetap saja hal tersebut belum dinyatakan kuat.

“Tentunya di tahun ini kami akan kembali berupaya memperjuangkan pembangunan ini, dan pastinya hal tersebut dapat berjalan jika terbangunnya sinergitas dalam memperjuangkan rencana tersebut,” tandasnya.

pengelola wisata di mukomuko wajib utamakan kenyamanan pengunjung, ini penjelasannya                            koranrb.id – menjelang hari raya idulfitri 1445 hijriah.
dipastikan nantinya beberapa tempat wisata alam yang ada di mukomuko akan diramaikan aktivitas mulai dari pengunjung lokal bahkan dari luar daerah.
maka dari itu pengelola tempat wisata baik badan usaha milik desa (bumdes), ataupun pribadi wajib memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. 
hal ini disampaikan kabid pariwisata dinas pemuda dan olahraga (disparpora) mukomuko, rizkan se. 
baca juga:stabilisasi pasokan dan harga, pemkab mukomuko gelar gerakan pangan murah, warga sebut minim informasi
baca juga:bidik dugaan korupsi anggaran rp30 miliar di setdakab mukomuko, jaksa periksa bendahara 
pengelola wisata yang ada di mukomuko tidak ada alasan untuk menyampingkan standar keselamatan, yang dapat membahayakan pengunjung dari objek wisata tersebut.
“jangan asal mengelola saja ke depankan kenyamanan apapun itu bentuknya, sebab objek wisata ini pintu masuk mukomuko bisa dikenal lebih luas,” tegasnya.
rizkan menjelaskan, terkait keselamatan ini sangat penting dimiliki untuk meminimalisir terjadi kecelakaan pada saat pengunjung berlibur untuk menghindari jatuhnya korban serta kerugian material. 
maka dari itu bagi pelaku pariwisata di mukomuko tidak boleh abai terhadap standar keamanan pengunjung.
baca juga:15 jam hilang, nelayan mukomuko akhirnya ditemukan meninggal di pasar sebelah
baca juga:permintaan lpg 3 kg di mukomuko meningkat, disperindag harapankan tambahan kuota
“kami sudah sampaikan kepada beberapa pelaku wisata, untuk dapat memperhatikan standar keselamatan.
karena baiknya standar keamanan, akan memperkecil terjadinya kecelakaan, apa lagi ini akan memasuki libur hari besar, dimana pengunjung akan rama,” katanya.
rizkan menambahkan, baik pelaku usaha di pesisir pantai, danau, air terjun dan sungai semua sudah diminta untuk dapat memenuhi standar keselamatan. 
mulai dari melengkapi sarana dan prasarananya dan juga petugas yang siap membantu ketika terjadi hal yang tidak di inginkan. 
baca juga:dinkes mukomuko gandeng pemdes dan satuan pendidikan untuk pelayanan kesehatan
baca juga:penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemkab mukomuko realisasikan bantuan 818 unit rtlh 
karena sudah selayaknya pelaku usaha membantu menjaga nama baik pariwisata di mukomuko sehingga tidak diragukan oleh masyarakat untuk berkunjung. 
apalagi standar keamanan pariwisata ini sudah diatur dalam peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 4 tahun 2021, tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata.
“kami sangat terbuka dan tidak melarang pelaku usaha wisata untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, namun harus tetap menjaga dan memberikan kesan baik bagi pengunjung yang datang ke mukomuko,” ujarnya.
lanjutnya, pemkab mukomuko akan selalu mendukung pengembangan potensi wisata yang dilakukan pelaku usaha, baik dengan membangun sarana dan prasarana yang dapat membuat pengunjung nyaman.
maka dari itu pemkab mukomuko saat ini mulai mewajibkan setiap usaha khususnya tempat wisata wajib mempunyai standar operasional prosedur (sop) dan tidak mengabaikan ketetapan pemerintah.
“tempat wisata wajib punya standar penyelamatan. terkait penegakan aturan tersebut tidak menutup kemungkinan kami bersama penegak peraturan daerah (perda) akan melakukan pengecekan tempat-tempat wisata yang memiliki resiko tinggi terkait standar keamanan nantinya,” jelasnya.
berkaitan dengan perubahan status kawasan pantai dari cagar alam (ca) menjadi taman wisata alam (twa) di mukomuko agar dapat dikembangkan dan dimanfaatkan menjadi pengembangan tempat wisata.
tampaknya pasca bergantinya kepemimpinan di opd rencana tersebut terancam batal meskipun sebelumnya berkaitan usulan tersebut sudah pernah dilakukan pembahasan per lokus  oleh tim terpadu atas usulan perubahan kawasan hutan di jakarta. 
berkaitan rencana strategis pengembangan wisata tersebut saat dikonfirmasi plt kepala dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga (disparpora) mukomuko, juni kurnia diana s.ap mengaku baru menjabat di disparpora sebagai plt, berkaitan rencana tersebut nanti akan dilihat kembali. 
“iya nanti kita lihat kembali seperti apa rencana tersebut, soalnya saya masih baru,” singkatnya.
sedangkan berkaitan dengan rencana pengembangan potensi wisata di kabupaten mukomuko yang sebelumnya sempat direncanakan dan pembangunannya terhalang oleh status kawasan yang masih ca. 
di ahun ini pemkab mukomuko melalui diparpora akan kembali memperjuangkan perubahan status kawasan pantai mukomuko tersebut menjadi twa.
sehingga bisa dikembangkan. karena sebelumnya telah dilaksanakan uji konsistensi terhadap hasil pembahasan perlokus tim terpadu, terkait usulan perubahan kawasan hutan, di jakarta tahun lalu. 
tim terpadu merekomendasikan seluas 51,2 hektare ca di kabupaten mukomuko akan turun status menjadi twa.
“jadi lampu hijau tersebut telah kita dapat tinggal kita giring agar bisa masuk ketahapan selanjutnya, agar pemkab mukomuko segera menerima surat keputusan (sk) dari kementerian lingkungan hidup kehutanan (klhk) ri, soal pemanfaatan hutan pantai ca yang turun status menjadi twa,” terangnya.
lanjutnya, jika belum memiliki sk tersebut tentunya tidak boleh ada pembangunan dan pengembangan tempat wisata dikawasan tersebut. 
walaupun usulan khusus pemanfaatan fungsi ca menjadi twa hutan pantai yang disampaikan seluruhnya telah dikabulkan.
dengan total luas yang di sampaikan pemerintah pusat sebelumnya, lebih kurang  51,2 hektar, namun jika tidak memiliki sk tetap saja hal tersebut belum dinyatakan kuat.
“tentunya di tahun ini kami akan kembali berupaya memperjuangkan pembangunan ini, dan pastinya hal tersebut dapat berjalan jika terbangunnya sinergitas dalam memperjuangkan rencana tersebut,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 2 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan