Vonis Bendahara Desa Durian Seginim, Penjara 2 Tahun dan Bayar Uang Pengganti Rp Rp186 Juta

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 03 Apr 2024 - 23:38

PUTUSAN: Sidang dengan agenda putusan Majelis Hakim perkara korupsi pengelolaan Dana Desa Durian Seginim, Tahun Anggaran 2021-2022. FIKI/RB --

vonis bendahara desa durian seginim, penjara 2 tahun dan bayar uang pengganti rp rp186 juta                             koranrb.id – majelis hakim pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu
menjatuhkan vonis 2 tahun pidana penjara kepada terdakwa dodi septiawan.  
dodi setiawan  merupakan mantan bendahara desa durian seginim, terbukti bersalah korupsi dalam
pengelolaan dana desa durian seginim tahun anggaran 2021-2022. 
baca juga:operasi pekat nala 2024, polresta bengkulu amankan 884 botol miras dan tilang 444 kendaraan 
baca juga:terbukti korupsi dana hibah, mantan ketua koni kepahiang divonis 15 bulan 
vonis itu, tertuang dalam amar putusan majelis hakim yang dibacakan pada persidangan, rabu, april 2024 agenda putusan yang diketui majelis hakim, agus hamza, sh, mh. 
selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhi pidana denda rp50 juta, subsidair 3 bulan.
serta menjatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti (up) sebesar rp186 juta. 
menanggapi vonis tersebut, penasehat hukum (ph) terdakwa dodi setiawan, endah rahayu ningsi, sh mengatakan, atas vonis majelis hakim, pihaknya masih mengambil sikap pikir-pikir. 
baca juga:2 terdakwa korupsi pengadaan jas dituntut 1 tahun 2 bulan penjara 
baca juga:empat terdakwa ooj minta bebas, satu minta diringankan 
“akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak keluarga, saat ini sikap kita masih pikir-pikir,” singkat enda. 
untuk diketahui, vonis yang diberikan majelis hakim, sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan pada persidangan sebelumnya. 
bobi korupsi dalam pengelolaan dana desa dengan cara membuat spj fiktif yang akhirnya menimbulkan kerugian negara rp186 juta. 
sebelumnya, ph enda rahayu ningsi, sh meminta agar mantan kepala desa dan juga pj kepala desa tahun 2020-2021 dapat diseret dalam perkara ini.
baca juga:mantan branch manager bsi nyatakan banding, 2 terdakwa lain pikir-pikir
baca juga:warung di pantai panjang jadi sasaran, hp, tabung gas hingga uang tunai digasak pencuri
menurut endah, berdasarkan fakta-fakta persidangan sebelumnya, ada keterlibatan yang jelas antara terdakwa dengan kepala desa periode tersebut. 
bahkan, endah menyebutkan kepala desa tahun itu juga ikut mengusulkan untuk pembuatan spj fiktif tersebut. 
“yang meminta kepada terdakwa untuk mengalokasikan anggaran itukan pj kepala desa itu sendiri. jadi di situ ada andil pj, tapi tidak diikut sertakan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam perkara ini,” kata endah. 
hal itu juga disampaikan pihaknya saat menyampaikan nota pembelaan pada persidangan sebelumnya. 
“dalam perkara ini tentu kita minta jpu menyeret keterlibatan pihak lain. nanti kita tuangkan dalam pembelaan,” ujarnya. 
diakui endah, sampai saat ini kn rp186 juta lebih itu belum ada yang dipulihkan terdakwa. mungkin hal ini yang memberatkan di dalam tuntutan jpu. 
“untuk kn memang belum ada pengembalian sama sekali,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 4 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan