Minta Orang Tua Lapor Tumbuh Kembang Anak

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Jumat , 05 Apr 2024 - 22:55

PROAKTIF : Setiap orang tua wajib memperhatikan tumbuh kembang anaknya. --Muharista Delda/RB

Bidan sebagai koordinator pemberian layanan kesehatan, kader PKK memberikan informasi dan penggerak kesejahteraan keluarga serta kader KB bertugas mencatat pendampingan keluarga dan pelaporan dengan sistem aplikasi khusus.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong, Rachman, SKM, M.Si mengatakan, pentingnya penanganan stunting sudah diamanahkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

DP3AP2KB sebagai turunannya berperan menjadi koordinator dalam menurunkan angka stunting dengan melibatkan kader TPK di setiap kelurahan dan desa.

‘’Sesuai data yang ada pada kami, kasus stunting di Kabupaten Lebong sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai 236 kasus,’’ ujar Rachman.

Artinya angkanya hanya di 20,5 persen dan jumlah itu turun dibanding tahun 2022 yang persentasenya berada di angka 23 persen.

Sesuai arahan dari Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Zamhari, SH, MH, dalam penanganan stunting harus ada sinergitas antara Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing satuan kerja.

Khususnya sinergitas SDM pemerintah pusat dengan SDM pemerintah daerah agar hasilnya lebih maksimal karena masing-masing punya anggaran dalam menangani kasus stunting.

minta orang tua lapor tumbuh kembang anak                             tubei, koranrb.id - para orang tua di kabupaten lebong diingatkan maksimal memantau tumbuh kembang anaknya. 
jika dirasa ada gangguan pada tubuh kembang anak, setiap orang tua wajib melapor ke dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (dp3appkb). 
peran orang tua sangat besar dalam menekan kasus gagal tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi atau stunting. 
jika hanya mengandalkan pengawasan dari dp3ap2kb, dipastikan hasilnya tidak akan maksimal karena tetap ada peluang anak yang mengalami gagal tumbuh kembang tidak terpantau. 
baca juga:pelaku usaha ini diajak pameran dagang di singapore expo
‘’makanya harus ada koordinasi yang berkesinambungan antara para orang tua dengan kader tpk (tim pendampingan keluarga) dalam memperhatikan tumbuh kembang anak,'' ujar pelaksana tugas (plt) kepala dp3ap2kb kabupaten lebong, nurzianawati, s.ag.
tidak dipungkirinya, sampai saat ini masih banyak orang tua yang tidak tahu seperti apa ciri tumbuh kembang anak yang mengalami gangguan. 
kalaupun mengerti, tidak sedikit juga masyarakat yang mengabaikan masalah gangguan tumbuh kembang pada anak karena beranggapan stunting memang sudah biasa terjadi. 
‘’nah pola pikir masyarakat yang seperti ini harus dibenahi, kalaupun tidak sekaligus bisa dilakukan secara bertahap,'' terang nurzianawati. 
baca juga:posyandu, pantau tumbuh kembang anak
sebagai bentuk pencegahan kasus gagal tumbuh kembang anak atau stunting, dimintanya seluruh kader tpk yang sudah terbentuk sejak 2021 di 11 kelurahan dan 93 desa se kabupaten lebong proaktif sosialisasi. 
sesuai peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, dp3ap2kb selaku koordinator wajib melibatkan kader tpk. 
‘’tugasnya melakukan pendampingan, penyuluhan, pelaporan serta memberikan rujukan pengobatan terhadap anak yang menderita stunting,'' ungkap nurzianawati.
terpisah, wakil bupati (wabup) lebong, drs. fahrurrozi, m.pd mengingatkan seluruh kader tpk bekerja lebih maksimal. jangan terkesan keberadaannya hanya sebatas formalitas. 
baca juga:safari ramadan direksi btn di bengkulu, salurkan bantuan kepada 2 yayasan
‘’setiap anak adalah aset yang akan menjadi generasi penerus bangsa sehingga apapun yang berkaitan dengan anak wajib diperhatikan pemerintah,'' tukas fahrurrozi.
di sisi lain ia juga mengingatkan dp3ap2kb dan dinkes benar-benar memfokuskan penanganan kasus stunting. 
selaku motor penggerak, kedua organisasi perangkat daerah (opd) itu diharapnya tidak hanya menunggu data penanganan stunting di balik meja. 
‘’jangan tidur, tpk harus turun ke lapangan pastikan tidak ada balita (bawah lima tahun, red) lebong yang mengalami stunting atau mengidap kekurangan gizi,'' tegas fahrurrozi.
baca juga:israel buka jalur bantuan untuk gaza, ternyata ini penyebabnya
diketahui, tpk yang dibentuk di setiap desa dan kelurahan berjumlah 312 orang.
meliputi kader keluarga berencana (kb), penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga (pkk) serta bidan desa. 
untuk tugas pendampingan ditujukan kepada pasangan usia subur, ibu hamil dan para ibu pasca bersalin.
edukasi kepada calon pengantin dimaksudkan agar ke depan paham dan siap saat mengejar kehamilan. 
baca juga:disnakertrans temukan banyak thr pekerja di bengkulu tidak dibayar penuh
soalnya kasus anak menderita stunting didominasi faktor orang tua yang tidak siap di masa kehamilan.
termasuk kurang asupan gizi, baik pada ibu hamil maupun bayi yang sudah dilahirkan. 
masing-masing tpk mempunyai tugas utama dalam pencegahan stunting.
mulai dari melaksanakan pendampingan, penyuluhan, pelaporan dan memberikan rujukan pengobatan terhadap anak penderita stunting. 
baca juga:longsor dan pohon tumbang intai pemudik, pemeliharaan jalan belum optimal
bidan sebagai koordinator pemberian layanan kesehatan, kader pkk memberikan informasi dan penggerak kesejahteraan keluarga serta kader kb bertugas mencatat pendampingan keluarga dan pelaporan dengan sistem aplikasi khusus.
sementara kepala dinas kesehatan (dinkes) kabupaten lebong, rachman, skm, m.si mengatakan, pentingnya penanganan stunting sudah diamanahkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. 
dp3ap2kb sebagai turunannya berperan menjadi koordinator dalam menurunkan angka stunting dengan melibatkan kader tpk di setiap kelurahan dan desa.
‘’sesuai data yang ada pada kami, kasus stunting di kabupaten lebong sepanjang januari hingga desember 2023 mencapai 236 kasus,’’ ujar rachman.
baca juga:tahun ini ditargetkan turun 13,10 persen, bengkulu terbaik ke 2 turunkan kemiskinan
artinya angkanya hanya di 20,5 persen dan jumlah itu turun dibanding tahun 2022 yang persentasenya berada di angka 23 persen. 
sesuai arahan dari kepala perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional (bkkbn) provinsi bengkulu, zamhari, sh, mh, dalam penanganan stunting harus ada  sinergitas antara sumber daya manusia (sdm) di masing-masing satuan kerja.
khususnya sinergitas sdm pemerintah pusat dengan sdm pemerintah daerah agar hasilnya lebih maksimal karena masing-masing punya anggaran dalam menangani kasus stunting.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 6 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan