Semua Dibayar, Laporan ke Posko THR Nihil

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Senin , 08 Apr 2024 - 21:09

NIHIL: Hingga posko pengaduan ditutup, Disnakertrans tidak menerima satupun laporan masalah pekerja tidak dapat THR. -- Muharista Delda/RB

TUBEI, KORANRB.ID - Seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Lebong, dapat disimpulkan sudah membayarkan 100 persen Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan dan pekerjanya sebelum Idul Fitri 1445 Hijriah tiba.

Soalnya sampai Jumat, 5 April 2024 Dinas Ketenagaan Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebong tidak menerima pengaduan terkait masalah THR.

‘’Tidak ada masyarakat yang melapor ke Posko Pengaduan, baik tidak menerima sama sekali THR atau yang dibayarkan tidak sesuai gaji dan sebagainya,’’ ujar Kepala Disnakertrans Kabupaten Lebong, Fachrurrozi, S.Sos, M.Si.

Disnakertrans Kabupaten Lebong sendiri sengaja mengingatkan setiap perusahaan membayarkan THR kepada karyawan dan pekerjanya sejak awal Ramadan.

Agar tidak ada yang terlewat dengan alasan lupa atau tidak tahu.

Kewajiban pemberian THR bagi perusahaan sudah dijabarkan secara terperinci dalam Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR.

Persisnya pasal 2 ayat (1) yang menyebut kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang sudah memiliki masa kerja 1 bulan atau lebih.

‘’Artinya imbauan kami didengarkan oleh semua perusahaan, buktinya tidak ada satupun laporan yang masuk ke Posko Pengaduan THR di Disnakertrans terkait penundaan pembayaran THR,’’ terang Fahrurrozi.

Dijelaskannya, pendirian Posko Pengaduan THR merupakan bentuk perlindungan terhadap karyawan perusahaan atau pekerja di Kabupaten Lebong untuk mendapatkan haknya jelang lebaran.

Sementara Bupati Lebong, Kopli Ansori mengatakan, kewajiban pemerintah daerah mendirikan Posko Satgas Pengaduan THR sudah diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberoan THR Keagamaan 2024 Bagi Seluruh Pekerja atau Buruh di Perusahaan.

Pendirian posko pengaduan dimaksudkan mengakomodir pekerja swasta yang tidak diberikan THR oleh perusahaan tempatnya bekerja menjelang hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

‘’Kalau ada pekerja yang tidak diberikan THR, wajib bagi pekerja bersangkutan menyampaikannya kepada pemerintah daerah supaya bisa ditindak lanjuti ,’’ tukas Kopli.

semua dibayar, laporan ke posko thr nihil                             tubei, koranrb.id - seluruh perusahaan yang ada di kabupaten lebong, dapat disimpulkan sudah membayarkan 100 persen tunjangan hari raya (thr) kepada karyawan dan pekerjanya sebelum idul fitri 1445 hijriah tiba. 
soalnya sampai jumat, 5 april 2024 dinas ketenagaan kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten lebong tidak menerima pengaduan terkait masalah thr.
‘’tidak ada masyarakat yang melapor ke posko pengaduan, baik tidak menerima sama sekali thr atau yang dibayarkan tidak sesuai gaji dan sebagainya,’’ ujar kepala disnakertrans kabupaten lebong, fachrurrozi, s.sos, m.si.
disnakertrans kabupaten lebong sendiri sengaja mengingatkan setiap perusahaan membayarkan thr kepada karyawan dan pekerjanya sejak awal ramadan.
baca juga: bupati salat id di masjid agung, ketua mui khatib 
agar tidak ada yang terlewat dengan alasan lupa atau tidak tahu.
kewajiban pemberian thr bagi perusahaan sudah dijabarkan secara terperinci dalam peraturan kementerian ketenagakerjaan (permenaker) nomor 6 tahun 2016 tentang thr. 
persisnya  pasal 2 ayat (1) yang menyebut kewajiban perusahaan memberikan thr kepada pekerja yang sudah memiliki masa kerja 1 bulan atau lebih. 
‘’artinya imbauan kami didengarkan oleh semua perusahaan, buktinya tidak ada satupun laporan yang masuk ke posko pengaduan thr di disnakertrans terkait penundaan pembayaran thr,’’ terang fahrurrozi. 
baca juga:banjir, jalan lintas, klinik kesehatan dan ratusan rumah terendam
dijelaskannya, pendirian posko pengaduan thr merupakan bentuk perlindungan terhadap karyawan perusahaan atau pekerja di kabupaten lebong untuk mendapatkan haknya jelang lebaran. 
sementara bupati lebong, kopli ansori mengatakan, kewajiban pemerintah daerah mendirikan posko satgas pengaduan thr sudah diamanatkan dalam surat edaran menteri ketenagakerjaan (menaker) nomor m/2/hk.04/iii/2024 tentang pelaksanaan pemberoan thr keagamaan 2024 bagi seluruh pekerja atau buruh di perusahaan.
pendirian posko pengaduan dimaksudkan mengakomodir pekerja swasta yang tidak diberikan thr oleh perusahaan tempatnya bekerja menjelang hari raya idul fitri 1445 hijriah. 
‘’kalau ada pekerja yang tidak diberikan thr, wajib bagi pekerja bersangkutan menyampaikannya kepada pemerintah daerah supaya bisa ditindak lanjuti ,’’ tukas kopli.
baca juga:h-2 lebaran, volume kendaraan naik 50 persen
dipertegasnya, pembayaran thr oleh perusahaan sudah harus direalisasikan kepada seluruh karyawannya paling lambat h-7 lebaran. 
untuk nilainya bervariasi disesuaikan dengan gaji bulanan yang dihitung berdasarkan masa kerja masing-masing karyawan yang dipekerjakan. 
‘’namun sebagai rambunya telah ditetapkan besaran thr untuk karyawan yang sudah bekerja 12 bulan ke atas, minimal senilai 1 bulan gaji penuh,’’ jelas kopli. 
sedangkan bagi pekerja yang masa kerjanya belum sampai 12 bulan, hanya berhak menerima thr senilai 60 persen dari gaji yang diterima setiap bulannya. 
baca juga:kamu ingin investasi emas? ini 4 kelebihan dan 4 kekurangan investasi emas
diketahui, nihilnya laporan masalah thr ke pemkab lebong tidak lepas dari upaya maksimal yang dilakukan dianakertrans yang salah satunya melalui aksi jemput bola. 
setelah disnakertrans menyurati seluruh perusahaan di kabupaten lebong terkait kewajibannya membayarkan thr kepada seluruh karyawannya, petugas dari disnakertrans juga memantau langsung ke lapangan. 
pemberian thr secara penuh kepada para tenaga kerja adalah bentuk tanggung jawab atau kepedulian perusahaan terhadap seluruh karyawannya yang hendak melaksanakan hari raya keagamaan. 
ketika dilanggar, artinya perusahaan bersangkutan tidak hanya sebatas melanggar peraturan pemerintah, namun juga dapat diasumsikan tidak peduli terhadap nasib karyawannya. 
baca juga:banjir kepahiang, pemotor nyaris hanyut di konak, 1 klinik kesehatan terendam
pembayaran thr bagi pekerja atau buruh wajib diberikan perusahaan satu kali dalam setahun yang pembayarannya disesuaikan dengan hari keagamaan masing-masing karyawan yang dipekerjakan.
mengenai besaran thr yang diberikan, harus disesuaikan dengan permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang thr.
namun perusahaan bisa juga menerapkan sendiri besaran thr keagamaan melalui aturan internal perusahaan.
tetapi perusahaan hanya boleh menerapkannya jika pembayaran thr keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (pp) atau perjanjian kerja bersama (pkb) yang dibuat perusahaan, nilainya lebih besar dari thr yang ditetapkan pemerintah.
baca juga:ini 50 nama beruntung dapat thr gubernur dan wagub bengkulu, untuk pembaca setia harian rb
sementara berdasarkan data badan pusat statustik (bps) kabupaten lebong tahun 2023 diketahui jumlah penduduk di kabupaten lebong yang bekerja mencapai 56.763 jiwa dari 83.804 jiwa penduduk usia kerja.
lebih 70 persen adalah pekerja swasta, baik menjadi karyawan di perusahaan swasta maupun berwira usaha.
sementara untuk jumlah perusahaan di kabupaten lebong yang banyak menyerap tenaga kerja berkisar 49 perusahaan. 
meliputi perusahaan pertambangan, perkebunan, perbankan, perkreditan, pegadaian, perhotelan, kelistrikan, konstruksi dan stasiun bahan bakar minyak (bbm).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 9 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan