Satpol PP Bakal Surati Camat, Soal Jemur Hasil Panen Padi

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Senin , 15 Apr 2024 - 21:58

BAHAYA : Kebiasaan masyarakat di Kabupaten Lebong menjemur hasil panen di jalan raya sulit dihilangkan.--DOK/RB

TUBEI, KORANRB.ID - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebong, Warles Fery, SE, M.Ak memastikan dalam waktu dekat akan menyurati seluruh camat terkait aturan jemur hasil panen pertanian.

Intinya setiap camat diminta meneruskan sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan dan desa soal larangan menjemur hasil panen di jalan raya.

''Imbauan akan kami sampaikan secepatnya mengingat musim panen padi yang sudah semakin dekat,'' kata Fery.

Pentingnya melibatkan para camat karena rata-rata masyarakat di Kabupaten Lebong punya kebiasaan menjemur hasil panen pertanian sembarangan.

Selain itu setiap camat selaku penyelenggara pemerintahan juga punya tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan keindahan tata kota serta ketertiban umum yang termasuk di dalamnya masalah jemur hasil panen di jalan raya.

‘’Dengan adanya sosialisasi dan peringatan dari kecamatan, mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan jalan raya sebagai wadah untuk menjemur hasil panen,'' terang Fery.

Selain mengganggu pemandangan, menjemur hasil panen di jalan raya juga sangat beresiko terhadap keselamatan pengendara.

Bagi warga yang melanggar, Fery pastikan akan disanksi tegas sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

Ancaman bagi pelanggar bisa diproses tindak pidana ringan (tipiring) yang hukumannya bisa berupa denda.

‘’Menjemur panen di jalan juga bisa dipidana umum karena membahayakan pengguna jalan,'' ungkap Fery.

Terpisah, Wakil Bupati Lebong, Drs. Fahrurrozi, M.Pd meminta seluruh pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa selaku perpanjangan tangan Pemkab Lebong proaktif menyosialisasikan larangan jemur panen di jalan raya.

Bahkan jika memungkinkan, pihak desa bisa membuat produk hukum berupa Peraturan Desa (Perdes) yang melarang penggunaan jalan di luar kepentingan lalulintas.

satpol pp bakal surati camat, soal jemur hasil panen padi                            tubei, koranrb.id - pelaksana tugas (plt) kepala dinas satuan polisi pamong praja (satpol pp) kabupaten lebong, warles fery, se, m.ak memastikan dalam waktu dekat akan menyurati seluruh camat terkait aturan jemur hasil panen pertanian. 
intinya setiap camat diminta meneruskan sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan dan desa soal larangan menjemur hasil panen di jalan raya. 
''imbauan akan kami sampaikan secepatnya mengingat musim panen padi yang sudah semakin dekat,'' kata fery.
pentingnya melibatkan para camat karena rata-rata masyarakat di kabupaten lebong punya kebiasaan menjemur hasil panen pertanian sembarangan.
baca juga:pengunjung wisata membeludak saat lebaran, cek setoran pad
selain itu setiap camat selaku penyelenggara pemerintahan juga punya tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan keindahan tata kota serta ketertiban umum yang termasuk di dalamnya masalah jemur hasil panen di jalan raya. 
‘’dengan adanya sosialisasi dan peringatan dari kecamatan, mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan jalan raya sebagai wadah untuk menjemur hasil panen,'' terang fery.
selain mengganggu pemandangan, menjemur hasil panen di jalan raya juga sangat beresiko terhadap keselamatan pengendara. 
bagi warga yang melanggar, fery pastikan akan disanksi tegas sesuai peraturan daerah (perda) kabupaten lebong nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat. 
baca juga:konflik buaya dengan warga di sungai selagan raya mukomuko, 2 tahun 2 nyawa melayang
ancaman bagi pelanggar bisa diproses tindak pidana ringan (tipiring) yang hukumannya bisa berupa denda. 
‘’menjemur panen di jalan juga bisa dipidana umum karena membahayakan pengguna jalan,'' ungkap fery.
terpisah, wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd meminta seluruh pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa selaku perpanjangan tangan pemkab lebong proaktif menyosialisasikan larangan jemur panen di jalan raya. 
bahkan jika memungkinkan, pihak desa bisa membuat produk hukum berupa peraturan desa (perdes) yang melarang penggunaan jalan di luar kepentingan lalulintas. 
baca juga:konflik petani dan pt kgs tak kunjung selesai, pemkab kaur surati kementerian pertanian
‘’kalau tidak ada kepedulian dari perangkat kecamatan, kelurahan dan desa, sulit bagi pemerintah daerah menegakkan sebuah aturan,'' tandas fahrurrozi.
dimintanya dinas satpol pp melakukan penertiban jika menemukan adanya masyarakat yang menjemur hasil panen di jalan raya. 
khususnya di jalan pelintasan antar kabupaten, baik sepanjang jalan muara aman-rimbo pengadang maupun jalan muara aman-atas tebing. 
‘’jangan dibiarkan, beri peringatan dan kalau masih juga dilanggar ya tertibkan,'' ujar fahrurrozi. 
baca juga:libur lebaran, hanya 1 lakalantas di kaur
termasuk bidang perhubungan, dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (puprhub), dimintanya turun ke masyarakat guna menyosialisasikan larangan jemur hasil panen di jalan raya. 
tidak terkecuali perangkat kecamatan, kelurahan serta desa harus bisa memberi pengertian ke masyarakatnya. 
‘’saya minta tidak ada lagi masyarakat yang jemur hasil panen di jalan raya,’’ tegas fahrurrozi. 
untuk diketahui, setiap orang yang menggunakan jalan selain dari fungsinya bisa dipidana sesuai putusan pengadilan. 
baca juga:apel bersama hari pertama kerja, asn nambuh libur siap-siap disanksi
itu sesuai aturan pasal 236 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas angkutan dan jalan. 
bahkan ketika terjadi kecelakaan lalui lintas akibat aktivitas lain di jalan raya, pelakunya tidak hanya dipidana hukuman penjara.
namun juga diwajibkan membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami orang lain ataupun fasilitas umum yang rusak akibat kecelakaan yang terjadi. 
diketahui, kebiasaan masyarakat lebong menjemur hasil panen di jalan tidak hanya terjadi di jalan lingkungan saja. 
baca juga:arus balik lebaran, belasan titik longsor dan pohon tumbang di liku 9
tidak sedikit juga masyarakat yang nekat menjemur hasil panen pertanian di jalan raya poros provinsi. 
bahkan ketika musim panen hampir di sepanjang lintas lebong-rejang lebong, badan jalannya dipenuhi jemuran padi dan kopi. 
namun sampai saat ini belum satupun warga lebong yang kedapatan ditipiring atau dipidana atas kebiasaan buruk itu. 
terpisah, bupati lebong, kopli ansori mengingatkan masyarakat tidak menjual gabah maupun beras hasil panen kedua tahun ini ke luar lebong. 
baca juga:masih galau untuk membalas serangan iran, israel masih lakukan ini 
setiap masyarakat harus bisa menyimpan hasil panen, minimal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri hingga masuk musim panen berikutnya. 
''kalau memang harus dijual karena kebutuhan ekonomi, setidaknya gabah atau beras hasil panen dijual di pasar lokal,'' kata kopli.
terlebih kepada para petani padi dengan skala besar diminta tetap memprioritaskan penjualan gabah atau beras untuk memenuhi kebutuhan internal masyarakat lebong. 
sengaja diingatkannya karena saat ini sudah banyak bermunculan tengkulak yang merayu petani menjual hasil panennya dengan iming-iming petani akan mendapat keuntungan berlipat. 
baca juga:kasus ott dugaan fee proyek bwss viii tetap lanjut 
''atas rayuan para tengkulak, saya harap masyarakat tidak terpengaruh karena kalau sampai lebong kekurangan beras jelas ketahanan pangan menjadi tidak stabil yang ujung-ujungnya berdampak buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat lebong itu sendiri,'' tukas kopli. 
sementara kepala dinas pertanian dan perikanan (disperkan) kabupaten lebong, hedi parindo, se mengatakan, dengan luas lahan sawah aktif 8 ribu hektare seharusnya kabupaten lebong baru bisa menyumbang panen padi 100 ribuan ton per tahun. 
namun saat ini baru terealisasi separonya.
meliputi hasil panen musim tanam pertama (mt-1) 48 ribuan ton dan mt-2 10 ribu ton. 
baca juga:semangat kemenangan nan fitri 
''dengan jumlah penen saat ini saja lebong berada di posisi kedua penyumbang panen padi terbesar di provinsi bengkulu setelah bengkulu selatan.
apalagi kalau mt-2 terealisasi maksimal pasti bisa bergeser ke nomor satu,'' tukas hedi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 16 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan