My Day, Buruh SPAM Mukomuko Tetap Tolak UU Cipta Kerja, Sampaikan 4 Tuntutan ke DPRD

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 01 May 2024 - 22:34

AKSI: Buruh di Mukomuko di peringatan My Day, kembali menyampaikan tuntutan ke DPRD Mukomuko. Foto: Pemkab Mukomuko/RB--

MUKOMUKO, KORANRB.ID - Memperingati hari buruh atau My Day pada 1 Mei 2024, sejumlah buruh di Kabupaten Mukomuko menggelar aksi damai di Gedung DPRD Mukomuko.

Setidaknya ada 50 orang buruh tergabung dalam Serikat Pekerja Agro Mandiri (SPAM) yang merupakan buruh di PT. Agro Muko yang bergerak di sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, hadir menyampaikan 4 tuntutan.

Ketua SPAM Mukomuko, Hendri Risdianto mengatakan, setiap My Day atau peringatan hari buruh, pihaknya akan selalu melakukan aksi damai dalam memperjuangkan hak-hak buruh di Kabupaten Mukomuko.

“Setiap tahunnya kami selau menggelar aksi memperingati hari buruh. Selain mengenang jasa buruh, juga untuk menitipkan apa yang diinginkan kaum buruh kepada pemerintah, dan pihak pemberi pekerjaan dalam memperbaiki kesejahteraan,” katanya.

Dalam My Day kali ini, buruh tergabung dalam SPAM menyampaikan 4 tuntutan.

Pertama, evaluasi persentase pemotongan pajak penghasilan (PPh pasal 21).

Kedua, meminta DPRD dan Pemkab Mukomuko mengupayakan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Mukomuko tahun 2025 mendatang.

Ketiga, penerapan peraturan daerah terkait pemberdayaan dan penetapan tenaga kerja lokal.

Keempat, meminta DPRD Mukomuko menyampaikan ke pemerintah pusat, mencabut Undang-undang Cipta Kerja.

“Empat tuntutan ini sudah kami sampaikan kepada Ketua DPRD Mukomuko. Kami akan menunggu dengan penuh harapan keinginan kami dapat diwujudkan,” ujarnya.

Selain menolak Undang Undang Cipta Kerja, buruh juga meminta pemerintah segera mempercepat mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Berkaitan dengan PPh pasal 21 membuat buruh kesulitan mendapatkan kesejahteraan sebab upah yang diterima sangat minim apa bila dibandingkan dengan harga-harga kebutuhan hidup saat ini.

"Aksi kami kemarin disambut baik, semoga tuntutan yang kami sampaikan juga bisa mendapatkan hasil terbaik untuk memperbaiki nasib buruh,”sampainya.

my day, buruh spam mukomuko tetap tolak uu cipta kerja, sampaikan  4 tuntutan ke dprd                            mukomuko, koranrb.id - memperingati hari buruh atau my day pada 1 mei 2024, sejumlah buruh di kabupaten mukomuko menggelar aksi damai di gedung dprd mukomuko.
setidaknya ada 50 orang buruh tergabung dalam serikat pekerja agro mandiri (spam) yang merupakan buruh di pt. agro muko yang bergerak di sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, hadir menyampaikan 4 tuntutan. 
ketua spam mukomuko, hendri risdianto mengatakan, setiap my day atau peringatan hari buruh, pihaknya akan selalu melakukan aksi damai dalam memperjuangkan hak-hak buruh di kabupaten mukomuko.
baca juga:asn 'menjerit' pembayaran tpp semakin lamban, kritisi mutasi pejabat jadi alasan 
“setiap tahunnya kami selau menggelar aksi memperingati hari buruh. selain mengenang jasa buruh, juga untuk menitipkan apa yang diinginkan kaum buruh kepada pemerintah, dan pihak pemberi pekerjaan dalam memperbaiki kesejahteraan,” katanya.
dalam my day kali ini, buruh tergabung dalam spam menyampaikan 4 tuntutan. 
pertama, evaluasi persentase pemotongan pajak penghasilan (pph pasal 21). 
kedua, meminta dprd dan pemkab mukomuko mengupayakan kenaikan upah minimum kabupaten (umk) mukomuko tahun 2025 mendatang. 
ketiga, penerapan peraturan daerah terkait pemberdayaan dan penetapan tenaga kerja lokal.
keempat, meminta dprd mukomuko menyampaikan ke pemerintah pusat, mencabut  undang-undang cipta kerja.
baca juga:hari buruh internasional, mei day 2024, intip besaran upah tertinggi dan terendah 
“empat tuntutan ini sudah kami sampaikan kepada ketua dprd mukomuko. kami akan menunggu dengan penuh harapan keinginan kami dapat diwujudkan,” ujarnya.
selain menolak undang undang cipta kerja, buruh juga meminta pemerintah segera mempercepat  mengesahkan rancangan undang undang (ruu) perlindungan pekerja rumah tangga (pprt). berkaitan dengan pph pasal 21 membuat buruh kesulitan mendapatkan kesejahteraan sebab upah yang diterima sangat minim apa bila dibandingkan dengan harga-harga kebutuhan hidup saat ini.
"aksi kami kemarin disambut baik, semoga tuntutan yang kami sampaikan juga bisa mendapatkan hasil terbaik untuk memperbaiki nasib buruh,”sampainya.
sementara itu federasi serikat pekerja metal indonesia (fspmi) dalam peringatan my day tahun ini tidak menggelar aksi damai seperti di tahun sebelumnya.
jon sujemi perwakilan fspmi mukomuko mengatakan, meskipun tahun ini tidak menggelar orasi namun tuntutan kepada pemkab mukomuko tetap ada. 
dimana tuntutan tersebut harus diampaikan ke pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu, untuk diteruskan ke pemerintah pusat. 
yang pertama tegasnya, tetap menolak pemberlakuan uu cipta kerja (omnibus law) meminta pemerintah segera lakukan pencabutan uu nomor 6 tahun 2023 itu. 
kedua meminta pemerintah segera mengesahkan rancangan uu pprt.
baca juga:miris! balita di kaur dicabuli remaja, tersangka sudah ditahan polisi
ketiga, mendesak pemerintah mencabut aturan parliamentary threshold empat persen dan sistem presidential threshold. 
"itu tuntutan kami kepada pemkab mukomuko dan pemprov bengkulu agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat. tuntutan ini sama dengan yang kami sampaikan tahun 2023 lalu,’’ ujarnya. 
selain itu, fspmi mukomuko kata jon sujemi, juga meminta penyelesaian hubungan industrial yang menjadi permasalahan pelik dan tak kunjung ada solusi dari perusahaan dan dinas terkait.
sementara itu, ketua dprd kabupaten mukomuko, ali saftaini se yang hadir di tengah masa aksi berjanji berusaha mengakomodir seluruh tuntutan yang disampaikan buruh.
baik tuntutan yang sifatnya nasional maupun lokal yang berkaitan dengan hak buruh dan penyelesaian-penyelesaian permasalahan yang ada di tengah-tengah buruh dan perusuhanan yang ada di mukomuko.
"tentunya kami dprd mukomuko akan berusaha menyampaikan apa yang mejadi tuntutan buruh,’’ ujarnya.
diakui anggota dprd provinsi bengkulu terpilih untuk periode 2024-2029 ini, tentunya semua harapan buruh membutuhkan proses.
seperti tuntutan pencabutan uu cipta kerja, dprd mukomuko akan merangkum terlebih dahulu sebelum di sampaikan. 
sedangkan terkait tuntutan lokal, ali memastikan dprd akan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama. 
baca juga:terbukti korupsi pengadaan jas, mantan kadis pmd dan broker divonis hukuman berbeda
baik itu buruh maupun pihak perusahaan bersangkutan, digelar secepatnya.
secara kelembagaan, kata ali lagi, pihaknya akan menyampaikan tuntutan buruh ini ke pemerintah pusat. 
isu yang diusung oleh aksi buruh di daerah terkait uu nomor 6 tahun 2023 ini, karena buru merasa uu tersebut bisa menjadi celah bagi perusahaan mengabaikan hak-hak pekerja. 
"saya sangat setuju dengan semua tuntutan aksi buruh yang berjuang menyampaikan tuntutan. karena memang perlu diperjuangkan secara kelembagaan. selamat memperingati hari buruh,” ucap ali.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 2 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan