Inspektorat Mukomuko Sasar OPD Anggaran Besar, Awal Dipilih 3 Auditee Ini

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 20 May 2024 - 23:12

AUDIT: Tim Inspektorat Daerah (Ipda) tengah menjalan tugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mukomuko. FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko melalui Inspektorat Daerah (Ipda) mulai melakukan Audit Kinerja (AK) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Jika ketiga OPD tersebut rampung diaudit nantinya akan berlanjut ke OPD yang lain.

Hal ini disampaikan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko, Apriansyah, ST.

Audit Kinerja merupakan agenda rutin untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di setiap OPD berjalan sesuai regulasi.

"Ada audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Audit ini bertujuan untuk memberikan penilaian atas capaian prestasi atau kinerja instansi pemerintah tersebut," jelasnya.

Audit kinerja ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Yang memberikan kewenangan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan audit kinerja.

Terutama pada penguatan dan Area of Improvement menuju kapabilitas APIP.

Selain itu pemerintah juga berharap agar APIP mampu merencanakan dan melaksanakan audit kinerja dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat.

inspektorat mukomuko sasar opd anggaran besar, awal dipilih 3 auditee ini                            koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab)  mukomuko melalui inspektorat daerah (ipda) mulai melakukan audit kinerja (ak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (opd). 
mulai dari dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud), dinas penanaman modal, pelayanan perizinan terpadu satu pintu (dpmptsp) dan dinas kesehatan (dinkes).
jika ketiga opd tersebut rampung diaudit nantinya akan berlanjut ke opd yang lain.
hal ini disampaikan inspektur inspektorat daerah kabupaten mukomuko, apriansyah, st. 
baca juga:4 poktan penerima replanting di mukomuko mulai tahap penanaman, distan usul 4 poktan lagi
baca juga:ayo ramaikan! awal juni 2024 program pemutihan di mukomuko dimulai
audit kinerja merupakan agenda rutin untuk memastikan  pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di setiap opd berjalan sesuai regulasi. 
"ada audit aspek ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. audit ini bertujuan untuk memberikan penilaian atas capaian prestasi atau kinerja instansi pemerintah tersebut," jelasnya.
audit kinerja ini sesuai dengan amanat peraturan pemerintah (pp) nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah.
yang memberikan kewenangan kepada aparat pengawas internal pemerintah (apip) untuk melaksanakan audit kinerja.
baca juga: pengamanan pilkada mukomuko 2024 habiskan rp5,2 miliar, nhpd akan ditandatangani, ini jadwalnya
baca juga:dikritik warga, dinkes mukomuko mulai berantas nyamuk dbd 
terutama pada penguatan dan area of improvement menuju kapabilitas apip. 
selain itu pemerintah juga berharap agar apip mampu merencanakan dan melaksanakan audit kinerja dalam program kerja pengawasan tahunan (pkpt) inspektorat. 
"sejak beberapa hari lalu, kami telah melakukan pelaksanaan audit kinerja dibeberapa opd yang kita pilih sebagai auditee adalah opd yang mengelola anggaran besar dan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan," jelasnya. 
apriansyah menerangkan, audit kinerja  dan audit operasional yang dilaksanakan selama ini sama-sama menilai operasi organisasi dalam mengelola sumber daya.
baca juga: 178 jch mukomuko sudah di asrama haji bengkulu, hari ini ke embarkasi bim padang
baca juga:pad walet belum maksimal, bkd libatkan kejari lakukan penagihan
dengan memenuhi prinsip 3 e sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja. 
dan yang membedakannya adalah fokus kegiatan, kriteria, dasar pengujian dan teknik audit. 
diungkapkannya, audit kinerja lebih mementingkan outcome, benefit dan impact sesuai dengan kebutuhan.
dan perencanaannya, kualitasnya bagus, telah didistribusikan kepada yang berhak serta telah dimanfaatkan dengan baik sesuai maksud dan tujuan penganggarannya. 
"audit kinerja ini mengacu pada indikator kinerja utama (iku). sedangkan sebagai dasar pengujiannya yaitu membandingkan antara target dengan capaian atau realisasi," terangnya. 
selain itu, audit kinerja ini dilaksanakan berdasarkan penilaian risiko organisasi atau dideteksi berdasarkan hasil audit sebelumnya.
berdasarkan permintaan pemangku kepentingan, permintaan organisasi atau unit organisasi atau pihak lain dengan alasan tertentu. atau kondisi darurat, adanya indikasi kecurangan dan alasan penting lainnya. 
"yang jelasnya, audit kinerja yang kita lakukan ini salah satunya untuk mendorong pencegahan korupsi melalui usaha preventif dengan melakukan intervensi," jelasnya.
apriansyah juga mengatakan, pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, terus didengungkan oleh pemkab mukomuko.
dengan terus berusaha memperkuat integritas dan kompetensi sumber daya manusia (sdm) asn dalam pengelolaan keuangan daerah. 
yang diharapkan kualitas pelaksanaan pengelolaan anggarannya akan terus lebih baik setiap tahunya.
"beberapa waktu lalu, bupati juga sudah menginstruksikan agar seluruh asn khususnya pa, kpa, pptk, termasuk bendahara keuangan dinas diikutkan diklat untuk meningkatkan integritas dan sdm dalam pengelolaan keuangan daerah. dan kami di inspektorat sangat setuju sekali hal itu dilakukan,” ujarnya.
selain itu, dengan adanya diklat tersebut maka seluruh organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemkab mukomuko dapat meningkatkan pelayanan publik dan mencegah tindak pidana korupsi di semua lini.
baik di layanan publik, sektor pengadaan barang dan jasa, maupun pada perencanaan penganggaran dan peningkatan sdm. 
yang nantinya semua opd harus berkomitmen dapat lebih meningkatkan lagi upaya-upaya memperbaiki pelayanan publik dan pencegahan tindak pidana korupsi.
"jadi jangan sampai ada celah korupsi disemua lini. tidak hanya di pelayanan publik, tapi juga di sektor pengadaan barang dan jasa, disektor perencanaan penganggaran dan peningkatan sdm dan sektor yang lainnya. itu sebabnya diklat untuk seluruh asn terkhusus yang memegang peranan penting, memang dibutuhkan," terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 21Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan