Pembahasan Alot di DPRD Bengkulu Utara Harus Terus Dijaga

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Ade Haryanto |

Jumat , 24 May 2024 - 21:29

RAPAT: Anggota DPRD Bengkulu Utara saat rapat membahas berbagai program pemerintah.--istimewa

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – DPRD Bengkulu Utara beberapa tahun belakangan ini memang menjadi sorotan.

Ini lantaran kerap alotnya pembahasan di DPRD Bengkulu Utara dengan Pemda Bengkulu Utara.

Terutama terkait dengan pembahasan anggaran dan pembahasan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Termasuk peraturan–peraturan daerah yang terkait dengan kepentingan langsung masyarakat Bengkulu Utara.

Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH menilai, justru pembahasan yang alot di parlemen justru harus dipertahankan.

Hal ini untuk menjaga nilai kritis anggota DPRD atas apa yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat.

“Karena DPRD ditunjuk masyarakat menjadi wakil masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab langsung pada konstituennya,” terangnya.

Maka ia menilai jika perdebatan panjang yang terjadi hal yang wajar dan justru harus menjadi budaya di DPRD Bengkulu Utara.

Sehingga pembahasan di parlemen memang berlangsung alot sehingga keputusan yang dihasilkan memang benar-benar sudah sejalan dengan keinginan masyarakat.

“Sehingga keputusan yang diambil tersebut memang benar-benar keputusan bersama dan bukan hanya satu pihak dari pemerintah,” terangnya.

Pemerintah daerah memang memiliki program yang terkait dengan visi misi pembangunan dan ajuan program dari Musyawarah mulai dari tingkat desa.

Namun DPRD juga memiliki wadah rutin untuk bertemu dengan masyarakat dalam rangka reses dan menjaring aspirasi masyarakat.

pembahasan alot di dprd bengkulu utara harus terus dijaga                             arga makmur, koranrb.id – dprd bengkulu utara beberapa tahun belakangan ini memang menjadi sorotan. 
ini lantaran kerap alotnya pembahasan di dprd bengkulu utara dengan pemda bengkulu utara. 
terutama terkait dengan pembahasan anggaran dan pembahasan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. 
termasuk peraturan–peraturan daerah yang terkait dengan kepentingan langsung masyarakat bengkulu utara. 
ketua dprd bengkulu utara, sonti bakara, sh menilai, justru pembahasan yang alot di parlemen justru harus dipertahankan. 
baca juga:bentuk pendidikan bengkulu utara berkarakter mulai tingkat terendah 
hal ini untuk menjaga nilai kritis anggota dprd atas apa yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat. 
“karena dprd ditunjuk masyarakat menjadi wakil masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab langsung pada konstituennya,” terangnya. 
maka ia menilai jika perdebatan panjang yang terjadi hal yang wajar dan justru harus menjadi budaya di dprd bengkulu utara.
sehingga pembahasan di parlemen memang berlangsung alot sehingga keputusan yang dihasilkan memang benar-benar sudah sejalan dengan keinginan masyarakat. 
baca juga:gubernur bengkulu dan danrem 041 gamas tinjau jalan dan persawahan baru di enggano
“sehingga keputusan yang diambil tersebut memang benar-benar keputusan bersama dan bukan hanya satu pihak dari pemerintah,” terangnya. 
pemerintah daerah memang memiliki program yang terkait dengan visi misi pembangunan dan ajuan program dari musyawarah mulai dari tingkat desa.
namun dprd juga memiliki wadah rutin untuk bertemu dengan masyarakat dalam rangka reses dan menjaring aspirasi masyarakat. 
maka program yang memang belum masuk dalam musrenbang dan dirasa sangat penting dan mendesak harus diperjuangkan. 
baca juga:jaga kesehatan kulit, ini 5 manfaat hati ayam untuk kesehatan
“maka kita membudayakan parlemen yang modern, parliament modern tersebut adalah parlemen yang kritis dan bukan hanya stample atas rencana-rencana pemerintah, namun harus dibahas secara mendetail,” terangnya. 
dprd memiliki fungsi anggaran yang artinya membahas anggaran yang terkait dengan program-program pemerintah. 
sehingga bukan hanya membahas terkait tentang ketersediaan anggaran daerah namun juga memastikan anggaran tersebut dibelanjakan pada program yang memang dibutuhkan masyarakat. 
“maka memang sikap kritis tersebut sangat penting untuk dijaga pada lembaga parlemen,” terangnya. 
baca juga:di bengkulu baru 1 pemda cairkan tpg, anggaran sudah di kasda, tapi usulan belum ada
ia juga menyadari jika lembaga dprd adalah lembaga politik dimana seluruh anggota dprd memiliki agenda politik sendiri-sendiri untuk konstituen mereka. 
namun hal dinilainya sah-sah saja karena konstituen partai kadernya ada di dprd bengkulu utara adalah masyarakat bengkulu utara. 
“maka menjaga aspirasi konstituen adalah menjaga aspirasi masyarakat bengkulu utara, maka hal tersebut harus dilakukan,” terangnya.
namun ia menegaskan jika dprd bengkulu utara masih tetap kompak dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 
baca juga:selain makkah dan madinah, ini 7 kota besar di arab saudi
meskipun setiap pembahasan dilakukan secara alot, namun setiap keputusan yang sudah disetujui maka akan tetap dijalankan dan dikawal oleh dprd bengkulu utara agar manfaatnya bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“jika keputusan sudah ditelurkan, maka pdrd memasuki tugas lainnya yaitu tugas pengawasan yang juga melekat pada dprd,” terangnya. 
setiap pembahasan alot yang dilakukan dalam setiap rapat dprd tentunya akan sia-sia jika pelaksanaan program tidak tepat sasaran. 
maka pengawasan juga dinilai sangat penting untuk memastikan apa sudah diprogramkan bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. 
baca juga:jangan salah guna, tisu ternyata banyak jenisnya, ini sejarah dan penjelasannya
“pelaksanaan program tanpa pengawasan juga bukan hal yang baik, maka pengawasan sangat penting hingga akhirnya nanti dprd juga memiliki tugas melakukan koreksi dan evaluasi,” pungkas sonti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 25 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan