3 Terdakwa Kasus Korupsi Dana Setwan Seluma Minta Bebas, Ini Tanggapan JPU

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 27 Jun 2024 - 20:42

3 terdakwa kasus korupsi dana Setwan Seluma minta bebas, ini tanggapan JPU--zulkarnain wijaya/rb

3 Terdakwa Kasus Korupsi Dana Setwan Minta Bebas, Ini Tanggapan JPU

KORANRB.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma dipastikan tidak akan merubah isi tuntutannya kepada tiga terdakwa kasus korupsi dana operasional Sekretariat DPRD Seluma tahun anggaran 2021.

Hal ini merupakan tanggapan atas pernyataan salah satu penasihat hukum (PH) dari tiga terdakwa, yakni Widya Timur, SH, MH yang meminta kliennya dibebaskan dari tuntutan JPU pasca sidang dengan agenda pledoi dari tiga terdakwa pada Rabu 26 Juni 2024 lalu.

“Terkait permintaan PH terdakwa dibebaskan, kami akan tetap konsisten terhadap tuntutan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yakni 1 tahun dan 8 bulan penjara untuk ketiga terdakwa.

Selain itu biarkanlah hakim yang memutuskannya,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma, Dr. Eka Nugraha, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH, MH.

Sedangkan terkait pledoi para terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan mereka bersifat menjalankan perintah dan bukan keinginan sendiri.

Jaksa memastikan akan kembali melanjutkan penyelidikan perkara ini, namun setelah putusan ketiga terdakwa sudah inkrah.

Hingga saat ini juga Jaksa juga mengaku sudah mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan lainnya dalam perkara ini.

Sehingga nanti kembali akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini.

"Keterangan dalam pledoi mereka akan kita cermati, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelanjutan kasus ini kedepannya. Semua fakta dan data kita kumpulkan dan akan kita klarifikasi lagi nanti kepada saksi terkait. Namun hal ini dilakukan pasca putusan hukuman pada 3 terdakwa inkrah,”papar Ghufroni.

3 terdakwa kasus korupsi dana setwan seluma minta bebas, ini tanggapan jpu                            3 terdakwa kasus korupsi dana setwan minta bebas, ini tanggapan jpu
koranrb.id - jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma dipastikan tidak akan merubah isi tuntutannya kepada tiga terdakwa kasus korupsi dana operasional sekretariat dprd seluma tahun anggaran 2021. 
hal ini merupakan tanggapan atas pernyataan salah satu penasihat hukum (ph) dari tiga terdakwa, yakni widya timur, sh, mh yang meminta kliennya dibebaskan dari tuntutan jpu pasca sidang dengan agenda pledoi dari tiga terdakwa pada rabu 26 juni 2024 lalu.
“terkait permintaan ph terdakwa dibebaskan, kami akan tetap konsisten terhadap tuntutan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yakni 1 tahun dan 8 bulan penjara untuk ketiga terdakwa.
selain itu biarkanlah hakim yang memutuskannya,” tegas kepala kejaksaan negeri (kejari) seluma, dr. eka nugraha, sh, mh melalui kasi pidsus, ahmad ghufroni, sh, mh.
baca juga:masyarakat seluma minta gubernur rohidin lanjutkan pembangunan, juga doakan menjadi menteri
baca juga:rp 900 juta untuk pakaian wakil rakyat, ini 30 nama anggota dprd bengkulu utara 2024-2029 
sedangkan terkait pledoi para terdakwa yang mengatakan bahwa perbuatan mereka bersifat menjalankan perintah dan bukan keinginan sendiri.
jaksa memastikan akan kembali melanjutkan penyelidikan perkara ini, namun setelah putusan ketiga terdakwa sudah inkrah.
hingga saat ini juga jaksa juga mengaku sudah mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan lainnya dalam perkara ini.
sehingga nanti kembali akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini.
baca juga:terancam punah! berikut 6 fakta unik anjing liar afrika, si pemburu terbaik di dunia
baca juga:masuk grup neraka, netizen: all in naturalisasi, ini jadwal pertandingan timnas di round 3 kualifikasi piala d
"keterangan dalam pledoi mereka akan kita cermati, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelanjutan kasus ini kedepannya. semua fakta dan data kita kumpulkan dan akan kita klarifikasi lagi nanti kepada saksi terkait. namun hal ini dilakukan pasca putusan hukuman pada 3 terdakwa inkrah,”papar ghufroni.
seperti diketahui, 3 terdakwa yakni mantan bendahara pengeluaran setwan dprd seluma tahun 2021, rahmat efendi tanjung, mantan kepala bagian keuangan dan plt sekwan dprd seluma 2021 m. husni serta mantan analisis tata usaha setwan dprd seluma 2021, salamun.
dalam pledoinya mengaku keberatan dibebankan mengganti kerugian negara mencapai rp271 juta. dan mereka meminta bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma.
hal tersebut disampaikan tiga terdakwa dalam nota pembelaan pada sidang rabu, 26 juni 2024 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu yang diketuai majelis hakim, fauzi isra, sh, mh.
baca juga:5 jenis sertifikat yang berguna di dunia pekerjaan
baca juga:suka minum air es, perhatikan ini, dampak negatifnya
penasehat hukum (ph) husni,  widya timur, sh, mh mewakili dua ph terdakwa lain menyebut klien mereka mengaku keberatan dibebankan harus membayar kerugian negara (kn) seperti dalam tuntutan jpu sebelmunya.
pasalnya kata widya, dari catatan bpk kerugian negara yang menyeret kliennya tersebut sudah tidak ada atau 0.
“klien kami merasa keberatan atas apa yang dituntutkan, yaitu harus mengganti kerugian negara,”ungkap widya.
wisya menerangkan, kn dalam perkara ini sudah dikembalikan 100 persen. 
baca juga:9 fakta daun bidara yang hampir mirip dengan jeruk nipis 
baca juga:verifikasi ppdb rejang lebong dilakukan oleh kepala sekolah di wilayah terdekat
“pada perhitungan tim bpk bahwa sudah kembali kn dan untuk terhitung hutang dari terdakwa adalah 0 persen,” terang widya.
 “klien kita juga mengatakan sadar akan apa yang dilakukan dan merasa bersalah atas perbuatan mereka,” sambung widya. 
berdasarkan pleidoi tiga terdakwa yang disampaikan melalui ph, bahwa perbuatan yang dilakukan ketiga terdakwa bersifat perintah dan bukan keinginan sendiri.
“berdasarkan pleidoi tersebut, jika diberikan permintaan maka ph ketiga terdakwa lebih menginginkan bebas itu permintaan yang berdasarkan fakta persidangan,” ungkap widia.
baca juga:2 jemaah haji kepahiang belum bisa pulang, ini identitasnya
baca juga:mirip ular! berikut 6 fakta unik dan menarik biawak, si kadal besar
menguatkan pernyataan kasi pidsus, jpu kejari seluma, reki afrizal, sh juga menyampaikan bahwa pleidoi yang disampaikan tiga terdakwa melalui ph terkesan tidak melihat fakta persidangan.
“pleidoi itu kan hak mereka, namun yang jelas mereka tidak melihat fakta jika mau meminta bebas atas kliennya,” tutup reki. 
sekadar mengulas, jpu menuntut masing-masing terdakwa dengan penjara yang sama, yakni 20 bulan dan denda rp100 juta, namun masing-masing terdakwa dibebankan ganti kerugian negara dengan total rp271 juta.
terdakwa rahmat efendi tanjung dituntut dengan 20 bulan kurungan penjara dan denda rp100 juta serta dibebankan mengganti sisa kerugian negara sebesar rp80 juta subsidair kurungan penjara 1 tahun.
kemudian terdakwa m. husni  dituntut dengan penjara 20 bulan dengan denda rp100 juta subsidair 3 bulan penjara serta di bebankan mengganti sisa kerugian negara yang belum dibayar sebesar rp146 juta subsidair kurungan penjara selama 1 tahun.
selanjutnya, terdakwa salamun dituntut dengan kurungan penjara 20 bulan dengan denda rp100 juta serta dibebankan mengganti kerugian negara yang belum dikembalikan sebesar rp45 juta subsidair kurungan penjara 1 tahun.
untuk diketahui perkara ini terkait proses pengelolaan keuangan di sekretariat dprd seluma tahun amggaran 2021 yang diduga banyak disalahgunakan.
dari total rp 1,6 miliar kn yang didapat, berasal dari 11 item belanja rutin, diantaranya dana publikasi, bahan bakar minyak (bbm), anggaran makan minum, alat tulis kantor (atk) dan pemeliharaan kendaraan hingga pemeliharaan mesin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 28 Juni 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan