Polemik PT AS vs SPSI, Dewan Sebut Keteledoran Disnakertrans Bengkulu Tengah

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 12 Jul 2024 - 22:29

Anggota DPRD Bengkulu Tengah Fepi Suheri--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

BENTENG, KORANRB.ID - Polemik PT Agra Sawitindo (AS) versus (vs) pengurus unit kerja (PUK) FSPPP-SPSI Unit PT Agra Sawitindo Bengkulu Tengah terus jadi sorotan. Kali ini datang dari DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah.

Awal terjadinya polemik antara PT AS dan pekerja di perusahaan itu terkait dugaan pemalsuan tanda tangan 6 pengurus PUK FSPPP-SPSI Unit PT Agra Sawitindo.

Akibat polemik ini, 73 orang pekerja yang tergabung dalam PUK FSPPP-SPSI Unit PT Agra Sawitindo mengancam akan mogok kerja selama satu minggu.

Pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan untuk digunakan dalam pengajuan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bengkulu Tengah.

Karena itu pula, anggota DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri mempertanyakan kinerja Disnakertrans Benteng. Sebab banyak masyarakat Bengkulu tengah terutama para pekerja sangat dirugikan.

Termasuk perusahaan juga, apabila terjadi mogok kerja yang tentu saja terhentinya operasional perusahaan.

“Kami menilai semua ini terjadi imbas dari keteledoran Disnakertrans dalam pengawasan dan pencataatan pengurus unit kerja (PUK) FSPPP-SPSI unit PT Arga Sawitindo,” sampainya.

Seharusnya Disnakertrans menjadi garda terdepan dalam memonitor aktivitas SPSI tingkat kabupaten seperti tertuang dalam peraturan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU Serikat Pekerja) jo Pasal 2 ayat (1) Kepmenakertrans. No.Kep-16/Men/2001.

Bahwa pengurus suatu serikat pekerja yang telah terbentuk baik pada tingkat pimpinan unit kerja, PUK, serikat pekerja tingkat perusahaan SPTP, maupun Federasi atau Konfederasi harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setempat sesuai domisilinya untuk dilakukan pencatatan.

Atas dasar pemberitahuan dimaksud, instansi Ketenagakerjaan yang bersangkutan wajib mencatatkan dan memberikan nomor bukti pencatatan. Dalam kaitan ini, termasuk pencatatan kepengurusan dan/atau penggantian kepengurusan.

polemik pt as vs spsi, dewan sebut keteledoran disnakertrans bengkulu tengah                             benteng, koranrb.id  - polemik pt agra sawitindo (as) versus (vs) pengurus unit kerja (puk) fsppp-spsi unit pt agra sawitindo bengkulu tengah terus jadi sorotan. kali ini datang dari dprd kabupaten bengkulu tengah.
awal terjadinya polemik antara pt as dan pekerja di perusahaan itu terkait dugaan pemalsuan tanda tangan 6 pengurus puk fsppp-spsi unit pt agra sawitindo. 
akibat polemik ini, 73 orang pekerja yang tergabung dalam puk fsppp-spsi unit pt agra sawitindo mengancam akan mogok kerja selama satu minggu.
baca juga:polres bengkulu tengah ungkap 3 kasus narkoba, ini identitas tersangkanya
baca juga:bentrok hingga tertembaknya 2 warga bengkulu utara ternyata dipicu dari perkataan ini 
pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan untuk digunakan dalam pengajuan pengesahan peraturan perusahaan (pp) ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) bengkulu tengah. 
karena itu pula, anggota dprd bengkulu tengah, fepi suheri mempertanyakan kinerja disnakertrans benteng. sebab banyak masyarakat bengkulu tengah terutama para pekerja sangat dirugikan. 
termasuk perusahaan juga, apabila terjadi mogok kerja yang tentu saja terhentinya operasional perusahaan. 
“kami menilai semua ini terjadi imbas dari keteledoran disnakertrans dalam pengawasan dan pencataatan pengurus unit kerja (puk) fsppp-spsi unit pt arga sawitindo,” sampainya.
seharusnya disnakertrans menjadi garda terdepan dalam memonitor aktivitas spsi tingkat kabupaten seperti tertuang dalam peraturan pasal 18 ayat (1) undang-undang no.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh (uu serikat pekerja) jo pasal 2 ayat (1) kepmenakertrans. no.kep-16/men/2001.
baca juga:dugaan penembakan di kebun pt agricinal, security: 1 korban sempat kejar aparat dengan parang sebelum ditembak
baca juga:petugas keamanan pt agricinal benarkan 2 warga ditembak, ternyata penyebabnya ini
bahwa pengurus suatu serikat pekerja yang telah terbentuk baik pada tingkat pimpinan unit kerja, puk, serikat pekerja tingkat perusahaan sptp, maupun federasi atau konfederasi harus memberitahukan secara tertulis kepada instansi di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota setempat sesuai domisilinya untuk dilakukan pencatatan.
atas dasar pemberitahuan dimaksud, instansi ketenagakerjaan yang bersangkutan wajib mencatatkan dan memberikan nomor bukti pencatatan. dalam kaitan ini, termasuk pencatatan kepengurusan dan/atau penggantian kepengurusan. 
namun yang jadi pertanyaan apakah disnakertrans kabupaten bengkulu tengah melakukan pencatatan dan memverifikasi sesuai peraturan yang berlaku. 
kalau memang sudah dilakukan mengapa masih kecolongan juga ini yangmenjadi pertanyaan dprd kabupaten bengkulu tengah. 
“mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untik kita semua dan menjadi pr besar dari pemerintah daerah terutama kinerja disnakertrans. jangan sampai kejadian ini berulang lagi di perusahaan-perusahaan lain,” tegas fepi.
sebelumnya, ketua dprd kabupaten bengkulu tengah, budi suryantono, s.sos, m.si mengungkapkan, ia sudah membaca berita terkait polemik yang terjadi antara manajemen pt agra sawitindo dengan pengurus unit kerja (puk) fsppp-spsi unit pt agra sawitindo.
ia berharap persoalan ini jangan terlalu berlarut-larut dan bisa segera diselesaikan. ia berharap disnakertrans dengan fspp-spsi bisa segera menyelesaikan polemik ini.
disisi lain budi juga meminta kepada manajmen pt agra sawitindo untuk tidak diam saja dan bisa segera menyelesaikn persoalan ini. 
tentu selaku dprd bengkulu tengah, pihaknya tak ingin persoalan ini berlarut, apalagi nanti sampai berdampak terhadap perekonomian para pekerja terkhususnya warga bengkulu tengah.
“kami (dprd bengkulu tengah, red) berharap polemik ini bisa segera diselesaikan dicari jalan keluarnya. tak ada persoalan yang tak ada jalan keluar ataupun solusinya. saya berharap disnakertrans dan fsppp-spsi bisa menyelesaikan semua ini,” tegasnya.
kepala disnakertrans kabupaten bengkulu tengah, tarmizi mengatakan, pada senin 7 juli 2024 pihaknya telah memanggil manajemen pt agra sawitindo. hadir memenuhi panggilan saat itu, kepala tu pt agra sawitindo. 
dalam kesempatan itu, disnakertras benteng telah memberikan masukan kepada pt agra sawitindo untuk melakukan evaluasi manajerial perusahaan. 
baca juga:makin panas! kades air latak datangi polisi, keluhan mahasiswa kkn uinfas dinilai coreng nama baik desa
baca juga:disnakertrans bengkulu tengah sorot polemik pt agra sawitindo, tarmizi: sk pp pt agra sawitindo sudah dicabut
dalam kesempatan ini juga tarmizi menegaskan jika sk yang sudah diterbitkan tentang peraturan perusahaan (pp) pt agra sawitindo, sudah dicabut.
“dengan adanya temuan ini, kami secara resmi sudah mencabut pp pt agra sawitindo yang sudaha diterbitkan sebelumnya,” tegasnya.
masih menurut tarmizi, dari hasil pertemuan yang sudah dilakukan, pt agra sawitindo membenarkan telah terjadi pemalsuan tanda tangan tersebut. 
pemalsuan tanda tangan dilakukan karena ada keperluan mendesak untuk memenuhi syarat yang diminta pihak iso. 
“kalau pihak perusahaan melalui kepala tu sudah membenarkan terkait pemalsuan tanda tangan tersebut. jadi semuanya sudah sangat jelas sekali,” pungkasnya. 
di tempat berbeda, ketua fsppp-spsi provinsi bengkulu, septi peryadi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan 2 kali pertemuan dengan manajemen pt agra sawitindo terkait polemik ini. 
yang mana pertemuan pertama dilakukan di kota bengkulu. pertemuan yang kedua dilakukan di kantor pt agra sawitindo, 8 juli 2024. 
dari hasil pertemuan kedua, fsppp-spsi provinsi bengkulu meminta kepada perusahaan untuk segera mengganti posisi manajer yang tidak kompeten dan terbilang kasar kepada bawahan.
sebab persoalan yang terjadi di pt agra sawitindo ini bukan kali ini saja. para pekerja mengeluhkan kinerja manager yang kasar kepada bawahannya. 
“disaat bertutur atau berbicara dengan karyawan selalu keluar kata-kata kasar,” ujar septi. 
septi juga menyampaikan apabila penggantian manajer tak juga ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan, maka 73 pekerja yang tergabung kedalam puk fsppp-spsi unit pt agra sawitindo mengancam akan mogok kerja selama satu minggu. 
"para karyawan sudah mengancam akan mogok kerja kalau perusahaan tak juga mengabulkan permintaan kami,” ujarnya.
disisi lain, para pengurus serikat pekerja pun mempertanyakan kredibilitas disnakertrans bengkulu tengah yang langsung melakukan pengesahan terhadap pengajuan pp pt agra sawitindo, tanpa konfirmasi terlebih dahulu.
sebab, pemalsuan tanda tangan tersebut dibuat oleh perusahaan dalam surat penyampaian sosialisasi pp yang telah disahkan bukan sebagai syarat pengajuan pengesahan pp. 
"pihak disnakertrans ini juga harus dipertanyakan, jangan sampai ada main mata antara pihak perusahaan dengan disnakertrans ini," demikian septi.
untuk diketahui, sebelum polemik ini terjadi pada tahun lalu, pt agra sawitindo juga menghebohkan masyarakat desa ujung karang dan sekitarnya dengan asap hitam dan debu hitam yang mencemari lingkungan. 
apalagi debu hitam sempat meneror atau mengotori rumah warga desa ujung karang beberapa waktu lalu. 
dari pantauan rb, asap hitam tersebut masih kerap keluar dan muncul. bahkan asap tersebut terlihat sangat jelas dari kantor bupati bengkulu tengah.