Terkait Kinerja Penurunan Stunting dan Kemiskinan, Ini Evaluasi BPKP untuk Pemprov Bengkulu

BENGKULU, KORANRB.ID - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja (LHEK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu semester I tahun 2024.

Laporan tersebut langsung diberikan BPKP Perwakilan Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu Prof. Dr. H Rohidin Mersyah MMA di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu, Selasa, 23 Juli 2024.

Diungkapkan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Faeshol Cahyo Nugroho, bahwa hasil evaluasi kinerja Pemprov Bengkulu yang disampaikan, lebih kepada kualitas perencanaan dan penganggaran terkait penurunan angka kemiskinan dan stunting, baik di Pemprov Bengkulu maupun di Pemerintah Daerah (Pemda) di kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu.

“Jadi ada ruang perbaikan yang bisa dilakukan oleh Pak Gubernur dan seluruh bupati/walikota di Provinsi Bengkulu untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting,” beber Faeshol.

BACA JUGA:Bobol Konter di Jalan WR Soepratman, Maling Gasak 21 Unit Handpone

Faeshol menerangkan, bahwa pada pertengahan tahun 2023 prevalensi stunting di Indonesia pada angka 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah 14 persen untuk tahun 2024 ini. 

Dan untuk angka kemiskinan nasional berada di angka 9,36 persen.

Sementara target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 – 7,5 persen dan angka kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen di tahun 2024.

“Kita telah tahu untuk angka stunting 2023 dan juga angka kemiskinan ekstrem, dan pemerintah pusat memang menyoroti hal tersebut,” ungkap Faeshol.

BACA JUGA: Akses Jalan Berlumpur, Petani Langgar Jaya Menjerit

Sementara itu, Rohidin mengungkapkan, bahwa dari hasil evaluasi kinerja pemerintah yang disampaikan BPKP Perwakilan Bengkulu menjadi rujukan terhadap perbaikan penganggaran program Pemprov Bengkulu, utamanya terkait penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka stunting. 

Sehingga lebih efektif dan efisien serta sejalan dengan target capaian kinerja secara nasional.

“Tentu kita break down pada tingkat provinsi, agar upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting bisa mencapai target.

Terlebih pemerintah pusat telah menetapkan target angka penurunan kemiskinan dan stunting,” papar Rohidin.