Diduga Palsukan Tanda Tangan, Cairkan Cek Kompensasi Retribusi TKA Tahun 2018-2019 Disnakertrans Benteng

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 25 Jul 2024 - 23:22

PALSUKAN TANDA TANGAN: Terdakwa Rulli Oktavian yang terseret jilid II perkara dugaan tindak pidana korupsi retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) tahun 2018/2019 melakukan pemalsuan tanda tangan. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Terdakwa Rulli Oktavian yang terseret jilid II perkara dugaan tindak pidana korupsi retribusi Tenaga Kerja Asing (TKA) tahun 2018/2019 melakukan pemalsuan tanda tangan Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Hal tersebut diketahui berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah (Benteng).

Saat diwawancarai RB Kamis, 25 Juli 2024, JPU Kejari Benteng Harys Ganda Tiar, SH menerangkan pada perkara ini modus terdakwa Rulli Oktavian Modus dengan memalsukan tandatangan untuk bisa mencairakan dana kompensasi TKA Benteng di Dinas Ketenagakerjaan Benteng.

"Kita dakwa dengan 2 pasal sekaligus baik secara subsidair maupun secara primair," ungkap Hqrys.

Ia melanjutkan bahwa terdakwa Rulli Oktavian JPU dakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana

Kemudian Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam dakwaan disebutkan terdakwa Rulli Oktavian diduga memiliki peranan menirukan atau memalsukan tanda tangan Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah pada cek rekening Bank BNI.

Pemalsuan tanda tangan pada cek tersebut digunakan terdakwa sebelumnya Elfi Erintoni untuk mencairkan dana kompensasi TKA yang sudah disetorkan oleh PT KRU.

"Tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa Ruli Oktavian ini digunakan untuk mencairkan dana kompensasi yang sudah disetorkan oleh PT KRU," ujar Harys Ganda.

Dijelaskan Harys untuk terdakwa Rulli JPU menitik beratkan perbuatannya pada Pasal 2 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

diduga palsukan tanda tangan, cairkan cek kompensasi retribusi tka tahun 2018-2019 disnakertrans benteng                            koranrb.id – terdakwa rulli oktavian yang terseret jilid ii perkara dugaan tindak pidana korupsi retribusi tenaga kerja asing (tka) tahun 2018/2019 melakukan pemalsuan tanda tangan plt kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bengkulu tengah.
hal tersebut diketahui berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu tengah (benteng).
saat diwawancarai rb kamis, 25 juli 2024, jpu kejari benteng harys ganda tiar, sh menerangkan pada perkara ini modus terdakwa rulli oktavian modus dengan memalsukan tandatangan untuk bisa mencairakan dana kompensasi tka benteng di dinas ketenagakerjaan benteng.
"kita dakwa dengan 2 pasal sekaligus baik secara subsidair maupun secara primair," ungkap hqrys.
baca juga:jaksa kejari lebong akan panggil mantan kadis dp2kbp3a, dugaan penyimpangan bokb tahun anggaran 2022-2023
baca juga:kepala bptd sebut tahu ada pungli kir dan pernah ditindak, pemilik warung ngaku buat kupon diperintah uppkb 
ia melanjutkan bahwa terdakwa rulli oktavian jpu dakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang -undang hukum pidana 
kemudian pasal 3 jo. pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana.
dalam dakwaan disebutkan terdakwa rulli oktavian  diduga memiliki peranan menirukan atau memalsukan tanda tangan plt kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten bengkulu tengah pada cek rekening bank bni. 
pemalsuan tanda tangan pada cek tersebut digunakan terdakwa sebelumnya elfi erintoni untuk mencairkan dana kompensasi tka yang sudah disetorkan oleh pt kru. 
baca juga:modus korupsi bos dan hibah smk it al-malik sama, siswa fiktif hingga mark up
baca juga:3 terdakwa korupsi laboratorium rsud curup divonis bayar uang pengganti capai rp1,2 miliar 
"tandatangan yang dipalsukan oleh terdakwa ruli oktavian ini digunakan untuk mencairkan dana kompensasi yang sudah disetorkan oleh pt kru," ujar harys ganda. 
dijelaskan harys untuk terdakwa rulli jpu menitik beratkan perbuatannya pada pasal 2 undang-undang (uu) tindak pidana korupsi (tipikor).
"kita lebih kuat mengarah pada pasal 2 untuk alasan sendiri kita yakini bahwa terdakwa bersama sama dan juga terdakwa hingga persidangan ini belum mengakui perbuatanya," terang harys.
kemudian diketahui bahwa  terdakwa ruli ini pada saat kejadian menjabat sebagai kasi tenaga kerja. 
akibat kasus ini negara mengalami kerugian mencapai rp1,6 miliar dan sejauh ini para terdakwa belum ada upaya pengembalian kerugian negara tersebut. 
baca juga:bobol konter di jalan wr soepratman, maling gasak 21 unit handpone
baca juga:saksi kembalikan sejumlah uang, ph terdakwa pungli jembatan timbang merasa janggal
"sejauh ini baik terdakwa lalu dan termasuk yang ini belum ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara," jelas harys.
diberitakan sebelumnya, ro ditetapkan sebagai tersangka tambahan karena dinilai terlibat dalam kasus ini.
ro ditetapkan tersangka berdasarkan hasil pengembangan dari tersangka lainnya, yakni ee yang saat ini sudah diputuskan 6 tahun penjara.
ro ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik tipidkor sat reskrim polres bengkulu tengah setelah didapat cukup bukti keterlibatannya.
ro diduga memalsukan tanda tangan kepala disnakertrans saat itu atas perintah ee. 
tak tanggung-tanggung, ro memalsukan tanda tangan kepala disnakertrans lebih kurang di 15 cek.
ro juga mendapatkan bagian kucuran dari dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi tersebut. informasinya, ro akan mengembalikan kerugian negara (kn).
untuk diketahui, ro merupakan pegawai negeri sipil (pns) di dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) bengkulu tengah.
namun dikarenakan sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka saat ini statusnya diberhentikan sementara. 
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten bengkulu tengah, apileslipi, s.kom, m.si mengatakan, surat pemberhentian sementara ro sudah selesai diproses.
saat ini berkasnya sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. 
dengan sudah terbitnya sk pemberhentian sementara, ro hanya menerima gaji sebesar 50 persen dari total gaji yang diterima selama ini.
namun apabila ro dinyatakan tak bersalah, maka ro akan diangkat kembali dan gajinya akan dikembali seperti semula.
“gajinya kita bayar 50 persen selama pemberhentian sementara. kalau ternyata tak bersalah, maka pemotongan gaji yang selama ini dilakukan akan dibayarkan secara rapel,” jelasnya.
namun kalau ternyata ro terbukti bersalah dan putusannya sudah inkrah, maka gaji ro akan distop dan akan diterbitkan sk pemberhentian permanen.
dengan demikian ro dapat dipastikan tak akan menerima gaji pensiun.