Gaji Kades Nunggak, Bakal Dibayar di APBDP

BINTUHAN, KORANRB.ID - Pembayaran gaji para Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Kaur sejak bulan April sampai dengan bulan Agustus menunggak. 

Hal ini lantaran anggaran di kas daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur yang kosong.

Oleh karena itu, dalam rapat Paripurna DPRD pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) beberapa waktu yang lalu Bupati Kaur H. Lismidianto SH, MH, meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyelesaikan pembayaran gaji Kades di APBD Perubahan (P) mendatang.

"Di APBDP saya telah perintahkan tim untuk menyelesaikan semua pembayaran gaji Kades, sebelum pergantian tahun jangan sampai belum ada gaji yang belum dibayarkan," Kata Bupati.

BACA JUGA:Sumur Bor Program TMMD Selesai Dibangun, Masyarakat Kini Dapat Menikmati Air Bersih

Selain itu, Bupati juga meminta kepada seluruh jajaran pejabat di ruang lingkup Pemkab Kaur supaya benar-benar bisa memanfaatkan anggaran APBDP nanti sesuai dengan peruntukan yang telah di susun dalam draft.

Kegiatan yang masih terhambat juga diminta agar segera diselesaikan, sehingga di akhir tahun nanti semua anggaran dapat terserap dan Kaur tidak mengalami defisit seperti sebelumnya.

"Semua OPD harus bergerak cepat, agar APBDP nanti dapat terserap sesuai dengan peruntukan," sampai Bupati.

Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaur Leo Tarnando S.H., mengatakan, untuk pembayaran gaji para Kades Pemkab Kaur harus mengeluarkan dana yang cukup besar per triwulannya sebanyak Rp14,5 miliar.

BACA JUGA:Pemkab Rejang Lebong Segera Buka Seleksi JPTP, Kantongi Rekomendasi KASN dan Persetujuan Mendagri

Saat ini pembayaran gaji para Kades baru selesai di triwulan I, bulan Januari, Februari, Maret. 

Sementara untuk triwulan II sekarang sedang dalam tahapan pengajuan. Dari 192 desa baru sebanyak 62 desa yang mengajukan ke BPKAD.

"Untuk pembayaran gaji Kades sekarang sudah mulai proses, sedang dalam tahap pengajuan," kata Leo.

Leo mengaku, untuk pembayaran gaji para Kades memang terkadang prosesnya cukup terlambat sebab terkendala di anggaran Kas Daerah (Kasda) yang sering kosong.