Pemilik Hewan Ternak Lepas Berkeliaran di Mukomuko Akan Disanksi Pidana Ini

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 17 Nov 2024 - 22:29

TERTIBKAN: Anggota Satpol PP dengan sigap mencoba menghalau ternak yang dilepasliarkan agar tak membahayakan pengguna jalan. FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Sosialisasi hingga penerapan sanksi penanganan hewan ternak yang lepas berkeliaran terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko melalui Dinas Satpol PP.

Tentunya penanganan hewan ternak yang lepas berkeliaran tersebut dilakukan untuk mencegah keresahaan masyarakat termasuk pengguna jalan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Mukomuko Jodi S.Pd.

Ia mengatakan, Dinas Satpol PP saat ini juga terus melakukan penerapkan sanksi pidana berupa tindak pidana ringan (tipiring), terhadap warga yang melepasliarkan hewan peliharaannya.

Baik itu Kerbau, Sapi dan Kambing di jalan raya ataupun ditempat fasilitas umum lainnya.

“Hewan ternak dilepasliarkan ini menjadi target utama kami untuk dirampungkan sehingga tidak menimbulkan keresahan lagi. Maka dari itu penerapan sanksi Tipiring ini mulai kita berlakukan,” kata Jodi.

Jodi menjelaskan, penerapan sanksi Tipiring terhadap warga yang melepasliarkan hewan ternaknya ini, sesuai dengan Perda Nomor 26 Tahun 2011 tentang larangan melepasliarkan hewan ternak di kawasan bebas ternak.

Jika selama ini hewan ternak berkaki empat yang kedapatan dilepasliarkan akan ditangkap oleh petugas Satpol PP.

Dengan aturan di atas, tidak hanya hewan ternaknya yang akan ditangkap, namun pemiliknya juga akan dipidana.

“Hewan ternak yang kita tangkap. Pasti akan ditebus oleh pemiliknya, dengan membayar denda sesuai Perda. Namun tidak menimbulkan efek jera.

pemilik hewan ternak lepas berkeliaran di mukomuko akan disanksi pidana ini                            koranrb.id – sosialisasi hingga penerapan sanksi penanganan hewan ternak yang lepas berkeliaran terus dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko melalui dinas satpol pp.
tentunya penanganan hewan ternak yang lepas berkeliaran tersebut dilakukan untuk mencegah keresahaan masyarakat termasuk pengguna jalan. 
hal ini disampaikan kepala dinas satpol pp kabupaten mukomuko jodi s.pd. 
ia mengatakan, dinas satpol pp saat ini juga terus melakukan penerapkan sanksi pidana berupa tindak pidana ringan (tipiring), terhadap warga yang melepasliarkan hewan  peliharaannya. 
baca juga: tahun depan penerbitan badan hukum gratis kub nelayan dianggarkan rp50 juta, rp3,5 juta/kelompok
baca juga:usulan disetujui komisi ii, anggaran ganti rugi lahan fasum rp2,4 miliar akan digunakan perkim untuk ini
baik itu kerbau, sapi dan kambing di jalan raya ataupun ditempat fasilitas umum lainnya.
“hewan ternak dilepasliarkan ini menjadi target utama kami untuk dirampungkan sehingga tidak menimbulkan keresahan lagi. maka dari itu penerapan sanksi tipiring ini mulai kita berlakukan,” kata jodi.
jodi menjelaskan, penerapan sanksi tipiring terhadap warga yang melepasliarkan hewan  ternaknya ini, sesuai dengan perda nomor 26 tahun 2011 tentang larangan melepasliarkan hewan ternak di kawasan bebas ternak. 
jika selama ini hewan ternak berkaki empat yang kedapatan dilepasliarkan akan ditangkap oleh petugas satpol pp. 
baca juga: irigasi sayap kiri bendung manjunto ditutup 1 bulan, petani diarahkan tanam palawija 
baca juga:penanganan narkoba gagal, alasan kesbangpol terganjal payung hukum
dengan aturan di atas, tidak hanya hewan ternaknya yang akan ditangkap, namun pemiliknya juga akan dipidana.
“hewan ternak yang kita tangkap. pasti akan ditebus oleh pemiliknya, dengan membayar denda sesuai perda. namun tidak menimbulkan efek jera.
pasalnya pelanggaran yang sama akan terus terjadi berulang-ulang, bahkan bisa lebih dari tiga kali dalam satu bulan pemilik yang sama membayar denda ternaknya. maka dari itu sanksi yang lebih tegas lagi sengaja disiapkan,” terangnya.
lanjutnya, dengan penerapan sanksi ini, jika kedapatan 3 kali berturut-turut hewan ternak tertangkap dilepasliarkan maka sanksi tipiring langsung dapat diterapkan. 
dalam proses penerapan sanksi tipiring, dinas satpol pp bekerja sama dengan, kejaksaan negeri (kejari) mukomuko, polres mukomuko dan pengadilan negeri mukomuko. 
baca juga:bsi kembali tawarkan kemudahan beribadah haji program abatana
baca juga:usulan 10 opd anggaran rp445 miliar dipangkas komisi iii dprd mukomuko 
"semuanya tergabung di dalam tim penegak perda. hal ini dilakukan agar proses tipiring terhadap pelaku pelanggaran perda dapat berjalan lancar,” tutupnya.
sementara ketua dprd mukomuko zamhari sangat mendukung kinerja satpol pp untuk lebih tegas lagi mengatasi permaslaahan hewan ternak dilepasliarkan.
pasalnya, bukan satu atau dua kali saja hewan ternak dilepas iarkan menyebabkan korban dari pengguna jalan.
dengan memberlakukan sanksi tipiring lebih baik dari hanya memberikan sanksi teguran saja. 
sehingga tidak ada lagi jatuhnya korban, karena hewan ternak yang dilepas liarkan.
“kami akan mendukung program pemerintah daerah. termasuk penerapan sanksi tipiring ini.
hanya saja, diharapkan pada penegakan perdanya nanti, dapat berjalan tanpa pandang bulu.
sebab sebagian besar hewan ternak yang dilepas liarkan ini, ada juga miliki pemodal besar dan asn yang membayar orang untuk merawatnya,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 18 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan