Tahun Depan Penerbitan Badan Hukum Gratis KUB Nelayan Dianggarkan Rp50 Juta, Rp3,5 Juta/Kelompok

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 17 Nov 2024 - 22:26

NELAYAN: Tahun depan akan kembali mendapatkan banyak bantuan. FIRMANSYAH/RB--

KORANRB.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko melalui Dinas Perikanan akan merealisasikan kembali program bantuan penerbitan badan hukum bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Kabupaten Mukomuko di 2025 mendatang.

Hal tersebut agar kelompok nelayan bisa dengan mudah mendapatkan bantuan program-program baik dari pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko Eddy Apriyanto SP, M.SI membenarkan, program bantuan penerbitaan badan hukum berupa akta notaris bagi kelompok usaha nelayan akan kembali ada depan.

Program tersebut merupakan lanjutan dari beberapa tahun yang lalu untuk usaha koperasi perikanan yang belum memiliki badan hukum.

“Untuk bantuan badan usaha ini akan kita berikan kepada kelompok usaha perikanan yang lebih dulu mengajukan proposal. Sebab karena kouta terbatas setiap tahunnya makan kelompok harus mengantri,” kata Eddy.

Edyy menambahkan, bantuan penerbitan badan hukum akta notaris bagi kelompok usah koperasi nelayan telah disiapkan anggaran sekitar Rp50 juta yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025.

Sehingga dari anggaran sebesar Rp50 juta tersebut, dibagi untuk biaya pembuatan badan hukum berupa akta notaris 14 KUB nelayan atau sekitar Rp3,5 juta lebih per kelompok nelayan.

‘’Hasil verifikasi nanti akan menentukan kelompok yang bakal kami bantu, untuk kelompok-kelompok yang telah mengajukan namun belum mendapatkan bantuan program, akan diikut sertakan ditahun berikutnya,’’ terangnya.

Lanjutnya, tujuan pemerintah memfasilitasi penerbitan badan hukum bagi kelompok nelayan, untuk memberi kepastian hukum terhadap keberadaan usahanya.

Kemudian, bagi kelompok usaha nelayan yang telah memiliki badan hukum, juga mendapat kesempatan untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah.

tahun depan penerbitan badan hukum gratis kub nelayan dianggarkan rp50 juta, rp3,5 juta/kelompok                            koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko melalui dinas perikanan akan merealisasikan kembali program bantuan penerbitan badan hukum bagi kelompok usaha bersama (kub) nelayan di kabupaten mukomuko di 2025 mendatang.
hal tersebut agar kelompok nelayan bisa dengan mudah mendapatkan bantuan program-program baik dari pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. 
kepala dinas perikanan kabupaten mukomuko eddy apriyanto sp, m.si membenarkan, program bantuan penerbitaan badan hukum berupa akta notaris bagi kelompok usaha nelayan akan kembali ada depan. 
program tersebut merupakan lanjutan dari beberapa tahun yang lalu untuk usaha koperasi perikanan yang belum memiliki badan hukum.
baca juga:450 personel brimob diperbantu amankan pilkada bengkulu 2024
baca juga:usulan disetujui komisi ii, anggaran ganti rugi lahan fasum rp2,4 miliar akan digunakan perkim untuk ini
“untuk bantuan badan usaha ini akan kita berikan kepada kelompok usaha perikanan yang lebih dulu mengajukan proposal. sebab karena kouta terbatas setiap tahunnya makan kelompok harus mengantri,” kata eddy.
edyy menambahkan, bantuan penerbitan badan hukum akta notaris bagi kelompok usah koperasi nelayan telah disiapkan anggaran sekitar rp50 juta yang bersumber dari dana alokasi umum (dau) tahun 2025.
sehingga dari anggaran sebesar rp50 juta tersebut, dibagi untuk biaya pembuatan badan hukum berupa akta notaris 14 kub nelayan atau sekitar rp3,5 juta lebih per kelompok nelayan. 
‘’hasil verifikasi nanti akan menentukan kelompok yang bakal kami bantu, untuk kelompok-kelompok yang telah mengajukan namun belum mendapatkan bantuan program, akan diikut sertakan ditahun berikutnya,’’ terangnya.
baca juga:jadwal kampanye akbar pilkada lebong berubah 
baca juga:jadwal kampanye akbar pilkada lebong berubah 
lanjutnya, tujuan pemerintah memfasilitasi penerbitan badan hukum bagi kelompok nelayan, untuk memberi kepastian hukum terhadap keberadaan usahanya.
kemudian, bagi kelompok usaha nelayan yang telah memiliki badan hukum, juga mendapat kesempatan untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah. 
karena saat ini semua bantuan pemerintah untuk kelompok nelayan, diutamakan bagi kelompok yang telah memiliki badan hukum akta notaris. 
‘’badan hukum bagi usaha perikanan bagian dari syarat utama untuk mengajukan bantuan kepada pemerintah. baik bantuan pusat, provinsi maupun kabupaten maka dari itu kita tidak ingin nelayan kita gagal mendapatkan bantuan karena tidak memiliki badan hukum,” sampainya.
baca juga:dinas perpustakaan dan arsip daerah rejang lebong butuh tambahan buku sejarah daerah
baca juga:jadi temuan bpk, masih banyak developer belum serahkan psu perumahan
sementara itu, kabid perikanan tangkap dinas perikanan, warsiman mengatakan, pada 2022 lalu, sudah ada sebanyak 165 kelompok usaha bersama nelayan yang tersebar di mukomuko.
 sebanyak 88 kub nelayan di antaranya belum memiliki badan hukum berupa akta notaris, dan 77 kub nelayan sudah memiliki badan hukum. 
maka dari itu untuk kub yang belum memiliki badan hukum ini disiapkan program setiap tahunnya.
“tahun 2023 lalu hanya 7 kub nelayan yang bisa kita terbitkan badan hukumnmya. kemudian di tahun ini ada 12 kub nelayan, maka dari itu tahun 2025 kita targetkan 14 kub bisa diterbitkan badan hukumnya,” jelasnya.
selain bantuan penerbitan badan usaha gratis tahun depan disampaikan warsiman mukomuko juga akan mendapatkan kucuran dak tematik kawasan sentra produksi perikanan (kspp) dari kementerian kelautan perikanan (kkp) sebesar rp9 miliar.  
dak rp 9 miliar akan di kucurkan untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan baik, perikanan tangkap maupun budidaya. 
dak tematik kssp ini sebagai bentuk bantuan dari pemerintah pusat untuk mendukung. mensukseskan program pangan akuatik atau pangan perairan di mukomuko.
anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan. 
dengan melakukan pembangunan jalan rabat beton yang dijadikan akses utama masyarakat nelayan, pembangunan drainase kampung nelayan dan melengkapi sarana prasana produksi.
“ini di antaranya untuk detail jenis kegiatan yang di danai dak program pangan akuatik, nanti akan difinalkan dengan para pihak. yang jelas, dak itu akan diperuntukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di kabupaten mukomuko,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 18 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan