43 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Bengkulu Dikukuhkan

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 05 Dec 2024 - 23:12

SIMBOLIS: Penyerahan piagam kepada salah satu kades/lurah di Balai Semarak, kemarin, 5 Desember 2024. FOTO: Media Center Pemprov Bengkulu--

KORANRB.ID – Terdapat sebanyak 43 desa dan kelurahan di Provinsi Bengkulu dikukuhkan sebagai desa sadar hukum.

Pengkuhan desa sadar hukum berlangsung kemarin, 5 Desember 2024 di Balai Raya Semarak.

Kegiatan pengukuhan desa sadar hukum merupakan kolaborasi antara Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) Bengkulu dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk prioritas terhadap supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah Bengkulu.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Santosa, secara resmi mengukuhkan desa/kelurahan binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Bengkulu.

Rinciannya meliputi 12 lurah di Kota Bengkulu, 6 kepala desa dan lurah di Kabupaten Lebong, 11 kepala desa di Kabupaten Bengkulu Selatan, 11 kepala desa di Kabupaten Seluma, dan tiga kepala desa di Kabupaten Rejang Lebong.

"Saya percaya bahwa terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum ini dapat mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berbudaya hukum," sampai Santosa.

Pengukuhan ini menjadi dasar untuk penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam memperkuat eksistensi Indonesia sebagai negara hukum.

43 desa dan kelurahan sadar hukum di bengkulu dikukuhkan                            koranrb.id – terdapat sebanyak 43 desa dan kelurahan di provinsi bengkulu dikukuhkan sebagai desa sadar hukum.
pengkuhan desa sadar hukum berlangsung kemarin, 5 desember 2024 di balai raya semarak.
kegiatan pengukuhan desa sadar hukum merupakan kolaborasi antara kantor wilayah (kanwil) kementerian hukum dan ham (kemenkumham) bengkulu dan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
hal tersebut dilakukan sebagai bentuk prioritas terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia di wilayah bengkulu.
baca juga:akibat cuaca ekstrem, 15 tiang listrik di wilayah kabupaten seluma roboh
baca juga:soal pengelolaan data kepesertaan bpjs kesehatan, dewan ungkap 3 hal yang perlu dibenahi 
kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham bengkulu, santosa, secara resmi mengukuhkan desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum di provinsi bengkulu.
rinciannya meliputi 12 lurah di kota bengkulu, 6 kepala desa dan lurah di kabupaten lebong, 11 kepala desa di kabupaten bengkulu selatan, 11 kepala desa di kabupaten seluma, dan tiga kepala desa di kabupaten rejang lebong.

"saya percaya bahwa terbentuknya desa/kelurahan sadar hukum ini dapat mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berbudaya hukum," sampai santosa.
pengukuhan ini menjadi dasar untuk penetapan desa/kelurahan sadar hukum dan pemberian penghargaan anubhawa sasana yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. 
baca juga:dugaan tipikor perjalanan dinas di sekretariat dprd, belasan staf saksi: jaksa belum panggil dprd 
baca juga:total 14 pohon tumbang selama 5 hari di kota bengkulu, bpbd imbau masyarakat kurangi aktivitas keluar rumah
langkah ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam memperkuat eksistensi indonesia sebagai negara hukum.
"desa/kelurahan sadar hukum di provinsi bengkulu ini telah melalui proses verifikasi oleh badan pembinaan hukum nasional (bphn) kemenkumham ri," ungkap santosa.
program desa/kelurahan sadar hukum adalah inisiatif berkelanjutan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat.
kolaborasi antara instansi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.
sementara itu, pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu, rosjonsyah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa desa/kelurahan sebagai unit pemerintahan yang langsung berhadapan dengan dinamika masyarakat perlu memiliki kemampuan memimpin warga, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum.
baca juga:pad bengkulu utara tahun 2024 kurang rp10 miliar 
baca juga:tempo 3.5 tahun, sapuan-wasri berhasil hotmix 103 kilometer ruas jalan mukomuko
"kita menyadari bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah modal penting bagi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan global. sebab, daerah dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan mendukung iklim investasi dan kelancaran roda pemerintahan," jelas rosjonsyah.
ia menambahkan, kesadaran hukum dapat tercermin dari tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum, yang menjadi kunci terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan damai.
kesadaran hukum juga berimplikasi pada kualitas kehidupan masyarakat, baik dalam konteks lokal maupun nasional.
sebagai informasi, di provinsi bengkulu terdapat 1.514 desa/kelurahan. 
hingga saat ini, baru 116 desa/kelurahan yang berstatus sebagai desa/kelurahan sadar hukum. 
dari jumlah tersebut, 73 desa/kelurahan telah diresmikan oleh menteri hukum dan ham ri pada tahun 2013, sementara 43 desa/kelurahan lainnya dikukuhkan pada hari ini (kemarin, red).
peningkatan jumlah desa/kelurahan sadar hukum memerlukan usaha terus-menerus untuk menyebarluaskan pengetahuan hukum.
hal ini penting karena tidak semua orang secara otomatis memahami hukum. 
oleh karena itu, langkah untuk memasyarakatkan hukum perlu terus digencarkan agar semakin banyak masyarakat yang memahami dan menghormati hukum.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 6 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan